KPU PAYAKUMBUH DILAPORKAN KE DKPP

Padang,PADANG-TODAY.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh, Sumatera Barat dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam menjalankan tugas.

Advertisements

“Yang melaporkan ke DKPP yakni Panwaslu Kota Payakumbuh,”kata Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sumbar Aermadepa,di Padang.

Ia menjelaskan, KPU Kota Payakumbuh tidak selektif dalam penetapan pasangan calon kepala daerah, dimana salah satu nama calon walikota atas nama Wendra Yunaldi menunggak pajak.

“Namun oleh KPU dilolos untuk bisa ikut Pilkada 2017 di Kota Payakumbuh, padahal dalam aturan perundang-undang calon kepala daerah tidak boleh ada hutang pajak,”ungkapnya.

Setelah dilakukan verifikasi faktual oleh Panwsalu ke Kantor Pajak Pratama Payakumbuh dan Dirjen Pajak.Ternyata yang bersangkutan sedang mengajukan gugatan ke pengadilan pajak. Belum masuk ke tahap banding.

Padahal, menurut Aermadepa berdasarkan Pasal 27 ayat 5c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, seseorang bisa dibebaskan dari pembayaran pajak saat sedang mengajukan permohonan banding hingga putusan banding diterbitkan. Sedangkan, kata dia, Wendra masih dalam proses gugatan. “Maka itu, bagi dia tidak berlaku Pasal 27 ayat 5c tersebut.

Hal senada juga dikatakan, Kepala Bidang Pengawasan Bawaslu Sumbar, Surya Efrimen menyatakan, Panwaslu telah melaporkan KPU ke DKPP, laporan tersebut diberikan ke beberapa waktu lalu.

“Untuk jadwal sidang DKPP pada 30 November 2016, namun belum tahu dimana sidang dilakukan apakah di Jakarta atau di Padang,”katanya.

Bawaslu Sumbar belum tahu siapa dari DKPP yang menyidangkan kasus dugaan pelanggaran kode etik KPU tersebut. “Saat ini masih menunggu jadwal persidangan,”ujar Surya Efrimen.

Sementara itu ditempat terpisah, Ketua KPU Sumbar, Amnasmen menyatakan, KPU Payakumbuh siap saja disidangkan DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik dilaporkan Panwaslu.

“Sudah mendapatkan laporkan KPU Payukumbuh dilaporkan Panwaslu ke DKPP,”katanya.

Ia menjelaskan, KPU Payakumbu pada prinsipnya bekerja sesuai dengan aturan dan perundang-undangan berlaku dalam penetapan calon kepala daerah.

“KPU sangat selektif dalam menetapkan pasangan calon kepala dearah,”ungkapnya.

Terkait pasangan calon kepala daerah atas nama Wendra Yunaldi menunggak pajak atas laporan Panwalu ke DKPP tambah Amnasmen calon itu atas nama Wendra Yunardi sedang mengajukan permohonan keberatan/banding atas data utang pajak/tunggakan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama kota Payakumbuh pada 14 September 2016, hal ini sesuai dengan Berita acara nomor 23/BA/IX/2016 tentang Klarivikasi dokumen yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak sebagai syarat menjadi calon walikota dan wakil walikota Payakumbuh untuk pemilihan tahun 2017, dan

“Hasil verifikasi kami ke kantor pajak, yang bersangkutan sedang proses upaya banding. KPU Payakumbuh juga konsultasi ke KPU RI. Hasilnya, pencalonan masih tetap bisa dilanjutkan hingga keluar keputusan pengadilan pajak,”jelas Amnasmen.

KPU Payakumbuh menetapkan tiga pasang calon kepala daerah ikut Pilkada 2017 yakni Pasangan perseorangan H. Wendra Yunaldi berpasangan dengan H. Ennaidi S.Sos, selanjutnya Drs Suwandel Muchtar – Drs, Fitrial Bachri diusung Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PDI Perjuangan, serta Hanura, sedangkan Riza Falepi. ST,MT yang berpasangan dengan H. Erwin Yunaz, SE.Mereka diusung PKS, PBB, dan Partai Gerindra.(*nat)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*