KPU Sikapi Pemecatan Caleg DPR dan DPRD Terpilih

KPU

KPU

Advertisements

Jakarta, PADANGTODAY.com — Calon anggota DPR dan DPRD terpilih yang dipecat partai akan tetap dilantik sepanjang belum ada keputusan hukum yang bersifat tetap terhadap status keanggotaan caleg terpilih yang dipecat tersebut. Hal ini disampaikan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyikapi adanya sejumlah caleg DPR dan DPRD yang dipecat partai sebelum pelantikan.

“Kalau pemecatannya masih dalam proses gugatan oleh caleg terpilih, maka KPU akan menunggu sampai ada keputusan hukum yang bersifat tetap,” terang Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Selasa (26/8).

Jika pemecatan masih dalam proses gugatan, kata Ferry, sementara jadwal pelantikan sudah berjalan, maka nama caleg terpilih sesuai ketetapan rapat pleno KPU sebelumnya yang diusulkan untuk dilantik.

Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi, Calon Terpilih, dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pasal 50 ayat 1 menyatakan penggantian calon terpilih DPR, DPD dan DPRD dilakukan karena empat hal, yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD, terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Kalau ada caleg DPR dan DPRD terpilih yang dipecat oleh partainya berarti masuk kategori sebagai orang yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR dan DPRD. Penggantian caleg terpilih dilakukan selambat-lambatnya 3 hari sebelum pengambilan sumpah dan janji anggota DPR dan DPRD,” ujar Ferry.

Tetapi pemecatan yang dilakukan partai terhadap anggotanya tidak otomatis menggugurkan keanggotaan dan menggagalkan pelantikan, sepanjang proses hukum terhadap pemecatan tersebut masih berjalan.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, menyebutkan ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan dalam penyelesaian perselisihan partai politik, termasuk dalam hal adanya pemecatan terhadap anggota partai.

Pertama ; perselisihan partai politik diselesaikan di internal partai politik sesuai anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) partai. Kedua ; penyelesaian perselisihan internal Partai Politik dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Ketiga ; susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian. Ke empat ; penyelesaian perselisihan internal Partai Politik harus diselesaikan paling lambat 60 hari. Kelima ; putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Jika penyelesaian di internal partai tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.

Putusan itu hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri wajib menyelesaikan perselisihan internal partai itu paling lama 60 hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Jika masih ada kasasi ke Mahkamah Agung, maka proses hukumnya harus selesai paling lama 30 sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Mengacu pada ketentuan undang-undang, proses penyelesaian perselisihan internai partai membutuhkan waktu yang panjang. Jika diakumulasikan, proses penyelesaian mulai dari mahkamah partai sampai ke Mahkamah Agung membutuhkan waktu maksimal 150 hari.

“Soal pecat memecat itu urusan internal partai. KPU tidak akan masuk ke dalam ranah itu. Tetapi jika ada yang dipecat dan proses hukumnya selesai sebelum pengambilan sumpah dan janji, calon terpilih tersebut digantikan oleh caleg dengan perolehan suara terbanyak berikutnya di partai dan daerah pemilihan yang sama,” terang Ferry.

Jika putusan hukum yang berkekuatan tetap baru keluar setelah pelantikan, maka partai politik dapat menarik anggota yang sudah dipecat tersebut melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW).

Pemberhentian anggota DPR melalui mekanisme PAW diusulkan oleh pimpinan partai politik ke DPR dengan tembusan kepada Presiden. Pimpinan DPR wajib menyampaikan usulan pemberhantian anggota DPR kepada Presiden paling lama tujuh hari. Presiden meresmikan pemberhentian anggota DPR yang diusulkan tersebut paling lama empat belas hari. (rel/ari)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*