KPU Sosialisasi dan Tetapkan Bersama Seluruh Stakeholder DPT Terakhir

KPU Sosialisasi dan tetapkan bersama Seluruh stakeholder DPT terakhir.

KPU Sosialisasi dan tetapkan bersama Seluruh stakeholder DPT terakhir.

Advertisements

Payakumbuh, PADANG-TODAY.com-Komisi Pemilihan Umum bersama Walikota Payakumbuh, Kapolres Payakumbuh, Kadisdukcapil, serta perwakilan partai politik, Ketua LKAAM, Ketua KAN, Ketua LPM, Calon Komisioner Panwaslih Kota Payakumbuh, serta wartawan, menetapkan jumlah DPT terakhir sebagai dasar penghitungan syarat dukungan perseorangan.

Ketua KPU Kota Payakumbuh Hetta Manbayu SH mengatakan bahwa Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 telah memerintahkan KPU untuk melaksanakan kegiatan Minggu (22/5/2016) itu. Sosialisasi Tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2017 Serta Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan.

Disebutkan Hetta Manbayu setelah dipaparkan oleh Divisi Data dan Sosialisasi Yuzalmon jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur 2015 lalu, 86.733 pemilih. Penetapan persentase dari DPT untuk calon perseorangan menunggu UU revisi Pilkada disahkan.

KPU yang komisionernya lengkap hadir; Ketua Hetta Manbayu SH, Divisi Data dan Sosialisasi Yuzalmon SAg MSi, Divisi Teknis Muhammad Khadafi, Divisi Logistik, Keuangan, dan Urusan Rumah Tangga Haidi Mursal SP, dan Divisi Hukum Ade Juwita Maria SH, memaparkan masing-masing perkembangan situasi jelang pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak Tahap 2. Pilkada yang akan diselenggarakan 15 Februari 2017 ini telah memasuki tahapan persiapan.

”Dimana, anggaran telah ditetapkan dan ditandatangani bersama Walikota, beberapa hari lalu. Anggaran sebesar Rp9,1 Miliar kita sepakati Naskah Penyerahan Hibah Daerahnya ini, telah KPU kurangi di item-item honor penyelenggara. Jika tetap bersikukuh pada patokan rate maksimal, tentu anggarannya jadi Rp10,4 miliar,” ujar Hetta Manbayu.

Sosialisasi yang diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan ”Indonesia Raya” ini, disebutkan oleh Yuzalmon, bahwa revisi UU tidak akan menyentuh tahapan dan persentase dukungan terlalu banyak. Perubahan, seperti mana diterima informasinya dari Komisi II DPR RI yang membidangi hal ini, hanya akan menyentuh di porsi-porsi teknis dan sistem pelaksanaan saja.

”Kita pun berharap agar segera ditetapkan jadi UU. Sementara, kita tetap berjalan, dengan patokan pelaksanaan Pilkada Gubernur 2015, UU Pilkada 2016, serta PKPU yang sudah diterbitkan,” ujar Yuzalmon.(dsp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*