KPU Sumbar Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 2019

 

Padang-today.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar melakukan evaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD).

Evaluasi tersebut KPU mengajak Bawaslu, Kesbangpol Sumbar,parpol media massa, Pengamat politik Eka Vidia

    Dalam evaluasi tersebut sejumlah masukan mencuat dalam pelaksanaan Pemilu 2019, mulai masa kampanye hingga APK.

    Komisioner KPU Sumbar, Gabril Daulay menyatakan, KPU memfasilitasi APK peserta pemilu 2019.

Terkait dengan pelaksanaan kampanye ada beberapa metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU pertama itu pemasangan alat peraga kampanye yang kedua iklan kampanye di media massa kemudian yang ketiga kampanye rapat umum.

   “Fasilitasi pemasangan alat peraga kampanye itu juga sudah diatur ketentuannya, kita di tingkat provinsi itu hanya memfasilitasi saja,”kata dia.

    Untuk pemasangan APK sudah ada zonasi telah ditentukan, penetapan lokasi untuk pemasangan alat peraga kampanye ini juga tidak mudah karena kita harus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk mengidentifikasi ruang publik yang bisa dijadikan sebagai lokasi pemasangan APK

“Tidak bisa dalam waktu singkat untuk mengidentifikasi itu mana ruang publik yang bisa dijadikan sebagai lokasi pemasangan APK, pemerintah kabupaten/kota juga perlu berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan kemudian dengan pemerintahan desa kelurahan atau Nagari,”jelas Gabril.

Menurut Gabril, kendala kita juga adanya proses yang lambat dalam proses penetapan lokasi pemasangan APK di tingkat kabupaten/kota, kemudian adanya perubahan-perubahan lokasi pemasangan APK yang itu juga berdasarkan beberapa masukan dari teman-teman peserta Pemilu itu berkaitan dengan fasilitasi dalam hal APK.

“Untuk APK itu menjadi wilayahnya partai politik sementara caleg tidak diperbolehkan untuk memasang APK, kalau untuk penegakan pelanggaran nanti ada bawaslu,”terang Gabril.

Sementara itu Eka Vidia Putra Pengamat Kebijakan publik menyatakan sistem pemilu proporsional terbuka keberadaan dari caleg-caleg secara individual di internal partai ini yang perlu kita perbaiki.

“Ke depan apakah untuk caleg bahagian dari fasilitasi oleh negara atau ketika dicas itu tidak difasilitasi oleh undang-undang regulasi kita memberi kebebasan untuk partai politik kelompok silakan dia sekarang ada masalah jika terjadi pelanggaran HAM,”kata dia.

    Capres hari ini tambah dia KPU sudah cukup membantu kenapa KPU Sebagai penyelenggara pemilu yang melakukan fasilitasi semangatnya adalah bagaimana ada asas keadilan dalam penyelenggaraan pemilu.

“Kita ketahui dalam partai politik atau Pasangan calon yang ada yang hanya cukup ada kemudiannya yang disebut maka negara itu di situ sehingga semua orang bertarung dalam Star yang sama dalam kesempatan yang sama tidak ada yang satu punya kelebihan pembiayaan kemudian tertinggal dan pembiayaan menjadi itu sebetulnya yang menjadi semangat dilakukan oleh KPU,”pungkas Eka Vidia Putra.

  Soal pelanggaran dalam pemasangan APK menurut Eka sanksi paling tegas hanya penurun APK saja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas