KPU Sumbar Tetapkan DPTb 14.323 Pemilih

 

    Padang-today.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 14.323 jiwa pada Pemilu 2019.

DPTb ditetapkan sebanyak 14.323 jiwa terdiri dari 7.134 perempuan, laki-laki sebanyak 7.189 yang tersebar  7.323 TPS, 1.064 nagari/ kelurahan, 179  kecamatan pada Pemilu 2019.

Koordinator Divisi Program dan Data KPU Sumbar, Nova Indra menyatakan, penetapan DPTb  merupakan hasil penyisiran tahap dua yang dilakukan KPU pada warga yang punya hak pilih.

“Ada beberapa kategori yang di buat dalam penetapan DPTb diantaranya jumlah pemilih yang masuk DPTb dengan mengurus hak pilih di daerah asal, pemilih yang mengurus hak pilihnya di daerah tujuan dan serta beberapa kategori lainnya,”pungkas dia.

Untuk pemilih masuk yang mengurus hak pilihnya di daerah asal sebanyak 5.616 pemilih, rincian pemilih laki-laki sebanyak 3.186 pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 2.430 pemilih, dan mereka itu tersebar di 3.249 TPS, 711 desa atau kelurahan serta di 168 kecamatan pada 19 kabupaten kota.

   Kemudian pemilih masuk daerah tujuan gunakan hak suara sebanyak 13.546 pemilih, dimana pemilih laki-lakl berjumlah 6.826 orang, dan pemilih perempuan sebanyak 6.720 pemilih yang tersebar di 4.362 TPS, 830 desa atau kelurahan, di 158 kecamatan di 19 kabupaten/kota Sumbar,”jelas Nova Indra.

Nova Indra menambahkan dari jumlah pemilih tersebut ada beberapa orang pemilih pemula gunakan hak suara pada Pemilu 2019.

   Diperkirankan pemilih pemula gunakan hak suara sekitar 10 hingga 18 persen,”pungka dia.

    Ada solusi bagi pemilih pemula mau gunakan hak suara  sudah melakukan perekaman data namun belum memiliki fisik E-KTP.

Pemilih harus meminta fisik E-KTP ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukpapil) setempat, agar dapat menggunakan hak suara di TPS pada 17 April 2019.

“Selanjutnya bagi mahasiswa beda domisili, mereka harus miliki form A5 atau pindah memilih tapi kalau tidak miliki form itu, mereka akan masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK) dan tempat pemilihannya harus di daerah asalnya,”imbuh Nova Indra.

    Sementara itu Komisioner Bawaslu Sumbar, Vifner menilai, persoalan data pemilih itu tidak bisa dilepaskan dengan upaya pendataan penduduk.

    “Jadi untuk masalah ini tidak saja jadi tanggung jawab KPU, tapi ada juga instansi lain yang punya kewajiban soal data penduduk itu,” kata dia.(der)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas