Laporan Korban Mutasi Bakal Dilanjutkan Ke Persidangan

Padangpariaman, PADANGTODAY.com-Laporan korban mutasi tindakan kesewenang-wenangan bupati kepala derah Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Ali Mukhni, lebih mengeliat, baru-baru ini DPRD dengan Forum Aspirasi PNS Non Job gelar hearing, Senin (11/5) di Gedung DPRD Padangpariaman.

Advertisements

Hearing kali ini berdasarkan kebijakan Bupati Alimukhni tanggal 22 April dan 24 April yang lalu bahwa, telah terjadi indikasi pelanggaran sumpah jabatan bupati, berupa tidak melaksanakan pemerintahannya yang taat kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam hal mengambil kebijakan mutasi tersebut, yang diduga terindikasi Korupsi, Kolusi dan Nopotisme (KKN) berpotensi merong-rong kewibawaan aparatur negara.

Aspirasi ini diterima langsung oleh ketua DPRD Padangpariaman, H. Faisal Ariffin, mengatakan, aspirasi dari PNS non job tersebut akan dibawa ke sidang selanjutnya, jelasnya.

Selain itu, tambah Faisal, dewan akan membentuk Bamus untuk mengambil kebijakan atas terjadinya indikasi penyalah kewenangan bupati, ungkapnya.

“Anggota DPRD menyikapi akan dibawa kebamus, nanti Bamus mengadakan siding selanjutnya,” tandasnya.

Sementara dipihak lain, salah satu PNS eselon II yang tidak mau disebutkan namanya membenarkan adanya indikasi penyalahgunaan kewenagan. Ironisnya, tambahnya, pelaksanaan mutasi yang tidak transparan, hal tersebut tidak adanya undangan secara resmi dan tidak penyerahan Surat Keputusan (SK), pelaksanaannya juga dilaksanakan tidak pada waktu jam kerja, yaitu tepatnya pada malam hari dimulai dengan pukul 21.00 s/d menjelang pagi hari dan belum ada serah terima jabatan (sertijab). Namun kemudian pejabat dipaksakan untuk mengisi jabatan yang telah ditunjuk tanpa SK dan memaksa pejabat lama untuk menyerahkan secara paksa.(eri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*