Lembaga Swadaya Internasional HRW Menyoroti Janji Diucapkan Presiden Joko Widodo

Jokowi dan salah satu warga papua.

Jokowi dan salah satu warga papua.

PADANGTODAY.COM-Human Rights Watch (HRW) kemarin (29/1) melansir kondisi hak asasi di Indonesia sepanjang 2014 dari Kota Beirut, Libanon. Hasilnya, beberapa kasus pelanggaran berat masih muncul. Lembaga swadaya internasional ini pun menyoroti beberapa janji yang kadung diucapkan Presiden Joko Widodo.

Dikutip dari situs HRW.org, Jumat (30/1), laporan itu tak hanya tentang Indonesia. Dalam dokumen berjudul World Report setebal 656 halaman, Indonesia masuk daftar untuk kasus-kasus kebebasan beragama, amandemen UU militer, serta kondisi Papua.

Salah satu yang paling disesalkan HRW dari situasi penegakan hak asasi di Tanah Air adalah serangan umat mayoritas terhadap minoritas. Sepanjang 2013, terjadi 230 kekerasan atas nama agama. Sedangkan untuk 2014, jumlahnya berkurang, namun masih mencapai 107 kasus kekerasan.

Paling banyak jadi korban adalah umat Kristen, Ahmadiyah, dan muslim Syiah, baru disusul umat minoritas lainnya.

Kondisi Papua yang masih kerap diwarnai kekerasan bersenjata oleh militer juga diamati HRW. Data LSM internasional ini menyatakan 69 orang Papua masih dipenjara tanpa batas waktu atau menunggu sidang karena menuntut kemerdekaan bagi provinsi di ujung timur tersebut.

Selain itu, HRW menyesalkan kegagalan pemerintah Indonesia mengamandemen UU Pengadilan Militer 1997. Beleid ini melindungi tentara agar tidak bisa diadili lewat mekanisme sipil seandainya melakukan kejahatan berat sekalipun.

Laporan ini menyinggung tes keperawanan calon polisi, serta mandegnya pengungkapan kasus pembunuhan aktivis Munir.

Di sisi lain, janji-janji Presiden Jokowi pun disoroti oleh HRW. Secara umum, lembaga ini menilai Jokowi menebar optimisme terkait penegakan hak asasi yang lebih baik. “Tapi itu semua harus didukung dengan aksi nyata,” ujar Wakil Direktur HRW Asia Phelim Kine.

Misalnya janji RI-1 membuka tim investigasi khusus untuk menguak pembantaian simpatisan komunis 1965.

Perjanjian perlindungan TKI dari hukuman pancung antara Indonesia-Arab Saudi juga disebut-sebut. Tapi laporan HRW belum memasukkan insiden penembakan enam remaja oleh Angkatan Darat di Paniai, Papua, yang terjadi di awal pemerintahan Jokowi.

“Langkah Presiden Jokowi menegakkan hak asasi haruslah berupa membawa pelanggar hukum ke pengadilan,” kata Kine.
(ard/**)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*