Limapuluh Kota Bermasalah, BPK Sematkan Wajar Dengan Pengecualian

Bupati Alis Marajo terima LHP dengan hasil Opini WDP.

Bupati Alis Marajo terima LHP dengan hasil Opini WDP.

Limapuluh Kota, PADANG-TODAY.com–Saat daerah lain sudah mengalami perbaikan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2014 kembali meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hasil yang tak berubah-ubah dari tahun-tahun sebelumnya. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Barat menyebutkan masih adanya sejumlah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) atas LKPD itu diserahkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat Betty Ratna Nuraeny, SH secara berturut-turut kepada Ketua DPRD Safarudin Dt. Bandaro Rajo, Bupati Alis Marajo dan Inspektur Kasman Kasim, SH di kantor BPK, Kamis (28/5).

“LHP atas LKPD ini telah melalui pembahasan secara profesional berdasarkan data dan fakta oleh Tim Pemeriksa dan telah ditinjau ulang oleh Tim Review BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan pertimbangan hasil pembahasan tersebut, kami menetapkan LKPD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh tahun 2014 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” ungkap Betty dalam sambutannya pada acara penyerahan LHP atas LKPD itu.

Dikatakan Betty, pejabat di Limapuluh Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LPH dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP. Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambat 60 hari hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

“Khusus bagi DPRD, bila terdapat kekurangjelasan atas isi materi LHP itu, lanjut Betty, wakil rakyat tersebut dapat mengusulkan pertemuan dan konsultasi dengan BPK dalam rangka menjelaskan materi hasil pemeriksaan,” papar Betty.

Menurut Betty, dalam proses pemeriksaannya BPK menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang juga memberlakukan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Sebelum LHP atas laporan keuangan ini disampaikan, telah diajukan konsep BPK untuk memperoleh persetujuan Pemkab Lima Puluh Kota termasuk rencana aksi atau action plan, sehingga rekomendasi BPK menjadi bermanfaat dan mudah ditindaklanjuti.

Ketua DPRD, Safaruddin Dt Bandaro Rajo, saat dimintai penjelasan soal LHP, mengaku belum membaca LHP itu seluruhnya. Hanya, katanya ada 3 Dinas yang masih bermasalah, terutama soal aset; Dinas PU, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan. Ikut serta dalam acara penyerahan LHP itu Sekdakab Lima Puluh Kota Yendri Tomas, SE, MM dan Kepala DPPKAD Awaluddin, SE, MM serta Kabag Humas Muhamad S, S.Spd.(mnc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*