Limapuluh Kota Implementasikan E-Government, Ali: Baru Tahap Publikasi dan Interaksi

Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi (Kabid Kominfo) Kabupaten Limapuluh Kota Ali Hasan S.Sos.

Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi (Kabid Kominfo) Kabupaten Limapuluh Kota Ali Hasan S.Sos.

Limapuluh kota, PADANG-TODAY.com-Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota untuk mewujudkan pemerintahan elektronik atau lebih dikenal dengan e-government. Pengaplikasian TIK ditujukan guna mempercepat reformasi birokrasi. Di antara percepatan itu, mencakup penataan struktur birokrasi, pengembangan e-government, penyederhanaan perizinan usaha, penataan jumlah dan distribusi PNS, peningkatan kesejahteraan PNS, efisiensi penggunaan fasilitas, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi (Kabid Kominfo) Kabupaten Limapuluh Kota Ali Hasan S.Sos.

“Kedepan harus diwujudkan dengan pemanfaatan TIK, karena tahapan pelaksanaan e-government atau TIK adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui website dan berinteraksi antara masyarakat dengan kantor pemerintah melaui surat elektronik,” ungkap Kabid Kominfo Ali Hasan, Kamis (16/6) kemarin.

Lebih lanjut dikatakan Ali, tahapan ketiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintah secara timbal-balik. Sementara untuk tahapan keempatnya, tercipta integrasi di seluruh kantor pemerintah yang telah mempunyai pemakaian pangkalan data atau database bersama. Menurut Ali, harus ada komitmen bersama antara stakeholder, terutama pemerintah daerah untuk mendukung hal ini.

“Jadi, di Limapuluh Kota baru tahap mempublikasikan dan interaksi melalui portal dan email (@limapuluhkotakab.go.id, red) dan itu belum merata di seluruh SKPD yang ada. Untuk mempercepatnya kita harus membuat RITIK (rencana induk teknologi informasi komunikasi, red) di tahun 2017,” terang Ali Hasan yang merupakan mantan Kabid Pariwisata itu.

Pengembangan e-government, ditambahkan Ali adalah menyederhanakan birokrasi pelayanan publik, pertukaran informasi secara online, memberikan jaminan kecepatan respon terhadap keluhan dan kebutuhan pengguna, serta meminimalisasi biaya pelayanan publik dengan mengintegrasikan kegiatan layanan dan mengeliminasi data yang berbeda.

“Tujuannya untuk pelayanan yang lebih baik, pemberdayaan masyarakat dengan pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik, hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional, pembentukan makanisme dan saluran komunikasi, serta keterbukaan informasi pelaksanaan kegiatan pemerintah secara efektif,  efisien dan akuntabel,” tambah Ali.

Mengenai aplikasi tata naskah dinas secara elektronik (TNDE), kata Ali, merupakan aplikasi komputer yang dikembangkan sesuai dengan Permenpan 06 Tahun 2011, TNDE merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan good governance dengan pengembangannya berbasis elektronik.

E-government ini sendiri mengacu pada penggunaan teknologi informasi di lingkungan instansi pemerintah, antara lain intranet dan internet. Penggunaan teknologi informasi dapat menghasilkan hubungan bentuk baru seperti Government to Citizen atau Government to Customer, Government to Business, hingga Government to Government,” tutup Ali.(rel/Dodi Syah Putra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas