Limapuluh Kota Terlambat Proses Penganggaran, Ini Jawaban Pimpinan DPRD

Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota Deni Asra

Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota Deni Asra

Limapuluh Kota, PADANG-TODAY.com-Tahapan kebijakan anggaran daerah Kabupaten Limapuluh Kota yang sampai Senin (17/10/2016) baru pada tahapan Penyamapaian Nota Keuangan Daerah oleh Bupati Limapuluh Kota dinilai oleh banyak kalangan cukup terlambat. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Deni Asra menjawab bahwa soalan kinerja perlu dipahami, tidak hanya kinerja DPRD yang harus dipertanyakan.

“Sejauh ini DPRD komit untuk percepatan pembahasan baik APBD P maupun APBD 2017. DPRD bisa mengagendakan kegiatan jikalau sudah ada surat masuk dari Pemerintah Daerah terkait KUPA PPAS 2016 maupun Nota Keuangan APBD Perubahan,” ujar Deni Asra dalam konfirmasinya, Selasa (18/10/2016).

Semuanya harus bersinergi untuk perbaikan ke depan. 2 tahun belakangan memang pembahasan APBDP agak terlambat bisa jadi disebabkan karena Limapuluh Kota berada di masa transisi kepemimpinan. Oktober tahun kemarin habisnya masa jabatan bupati saat itu. Tahun ini banyaknya tunggakan pekerjaan yg harus dikebut.

Seharusnya sesuai UU, laporan semester pertama dan Prognosis Anggaran 6 bulan ke depannya yang merupakan acuan penyusunan KUA PPAS perubahan 2016 sudah disampaikan ke DPRD di bulan Juni tahun berjalan. Ini baru disampaikan di bulan Agustus 2016.

Jadi, kesimpulannya sinergisitas di antara 2 lembaga ini lebih ditingkatkan dan semoga di tahun 2017 dan seterusnya DPRD bisa laksanakan tugas tersebut dengan lebih baik. Bupati harus bisa menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat pula.

Orang yang mau bekerja dengan hati dan merasa memiliki daerah sehingga tercapai kemajuan daerah sesuai yang tertuang dalam Perda Nomor 6 tahun 2016 tentang RPJM Daerah.

Ditanyakan, apakah ada kemungkinan sampai ke ujung pengesahan RAPBD 2017 Kabupaten Limapuluh Kota akan ikut terlambat? Deni Asra menjawab, tidak akan.

Kalau untuk APBD 2017, Insya Allah tidak akan terlambat. DPRD optimis di akhir November bisa selesaikan APBD 2017. Sudah penandatangan KUA PPAS RAPBD tahun 2017. Setelah APBD P selesai di 30 Oktober, kita lanjutkan pembahasan APBD 2017 yang memakan waktu lebih kurang 15 hari, Insya Allah bisa!

“Karena kita juga sudah konsultasi ke Kemendagri bahwa punishment itu akan berlaku di tahun 2017 tapi juga melihat keterlambatan itu disebabkan oleh siapa. Pemerintah Daerah yang terlambat masukkan atau DPRD yang terlambat menjadwalkan!” tegas Deni Asra, politikus Partai Gerindra ini.

DPRD dengan Pemerintah Daerah sudah berkomitmen bersama untuk menyelesaikan Pembahasan APBD 2017 tepat waktu.(Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas