LKPJ Bupati Belum Dapat Dipahami DPRD

Padang-today.com__Terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Padang Pariaman Akhir Tahun 2018, DPRD menyampaikan beberapa catatan dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti pemerintah daerah. Hal itu disampaikan pihak Legislatif pada rapat paripurna dalam rangka pembahasan atau penetapan Keputusan DPRD terhadap LKPJ Bupati, yang berlangsung bebapa Minggu lalu, Senin 17-06-2019.

Sidang Paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Faisal Arifin dan dua unsur pempinan yakni wakil Ketua Mothia Azis serta Januar Bakhri dan 8 (delapan) Fraksi di Legislatif itu. Dipihak Eksekutif, yang mewakili Suhatri Bur, Sekda Jonpriadi dan jajaran OPD dilingkungan pemerintah setempat.

Terkait dengan hal itu, Fraksi Amanat Persatuan yang terdiri dari 2(dua) partai dan 6 anggota DPRD, yakni 3 (tiga) dari Partai Persatuan Pembanugunan PPP, Ir. Syafruddin, Dewiwarman dan Zaldi, Partai Amanat Nasional PAN, yakni Nasdini Indriani, Makmur, dan Drs. Rosman.

Dwiwarman dar Fraksi Amanat Persatuan terkait LKPJ Bupati itu,mangatakan, bagaimana Esensinya, lanjutan, evaluasi atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran, guna perbaikan-perbaikan pada tahun berikutnya.

Adapun materi yang disampaikan, kata Dwiwarman, meliputi arah kebijakan umum, pengelolaan keuangan secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, peyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

“ Berkaitan dengan itu, maka Fraksi Amanat Persatuan belum dapat memahami LKPJ kinerja bupati, karena tidak satupun camat yang hadir dalam pembahasan. Begitujuga dengan Kabag, hanya 4 orang yang hadir,” kata Dwiwarman ketika menjawab pertanyaan wartawan, beberapa waktu lalu.

Terkait dengan hal itu, kata dia, pihaknya dari Fraksi tersebut belum dapat memahami kinerja bupati. Artinya, pihaknya memberikan beberapa catatan bahwa LKPJ bupati tahun 2018 belum dapat dipahami.

“ Seharusnya pihak pemerintah daerah harus dapat meng-evaluasi diri. Apa yang akan dipahami dan akan diterima, sedang kita saja tak paham dengan kinerja mereka, karena mereka tidak hadir dalam pembahasan dengan komisi,” kata dia.

Ia menjelaskan, pendapat akhir fraksi sudah selesai dibuat satu hari sebelumnya oleh fraksi yang bersangkutan. Tepatnya pada hari Senin, 17-06-2019 lau itu, hanya dibacakan oleh juru bicaranya.

“ Seperti yang diberitan oleh media lainya, bahwa LPKJ bupti ditolak. Penolakan itu dimotori oleh Fraksi Amanat Persatuan. Jadi tidak ada istilah dimotori, dalam pandangan fraksi fraksi itu dibacakan juru bicaranya. Untuk perlu digaris bawahi, istilah dimotori itu tidak ada,” kata dia.

Fraksi Amanat Persatuan secara tegas menekankan, terkait dengan turunya semangat Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama eselon III dikarenakan tidak dibayarkannya hak dan pengurangan anggaran yang signifikan di OPD terkait.

Selain itu, anggaran Pokkir anggota DPRD yang telah dipotong Rp 500 juta/ anggota, hal ini terjadi karena adanya kegiatan yang ditolak atau penambahan jumlah anggran yang signifikan tanpa persetujuan DPRD yang masuk ke APBD.

” Kabag yang menghadiri pembahasan ada 4 (empat) orang, dikarenakan ada hak hak mereka yang belum dan tidak dibayarkan,” ujarnya.

Atas dasar itulah Fraksi Amanat Persatuan belum dapat memahami hasil kinerja eksekutif.

Happy Neldi dari Partai Gerindra meminta kepada pihak eksekutif, program dan kegiatan yang telah dianggaran pada APBD 2019 agar segera dilaksanakan. “ kita berharap, bahwa program kerja yang telah dianggaran pada tahun 2019 dapat terlaksana, jangan sampai ada kendala seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata dia.

Selain itu, peanggaran yang dilakukan kepada masing-masing Partai Politik ‘Parpol’ melalui Kesbang Linmas Padang Pariaman. Begitu juga dengan berkurangnya kinerja OPD ini dalam mensosialisasikan pelaporan keuangan kepada Parpol.

Kemudian, beberapa program kerja jalan yang telah dikerjakan msih terbengkalai. Yakni, pembangunan jalan lingkar Buayan – Lubuk Alung yang perlu diaktifkan untuk mengatasi kemacetan Lubuk Alung.

Berdasarkan pasal 69 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007, Kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) kepada pemerintah dan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) kepada DPRD.

Dimana laporan tersebut selama satu tahun anggaran wajib dilaporkan dan di pertanggung jawabkan, atas dasar itu lah pihak eksekutif menyampaikan laporan LKPJ kepihak Legislatif. Namun, hasil laporan yang diberikan oleh eksekutif kepada legislatif, seluruh fraksi yang ada di DPRD itu  belum dapat memahami dari laporan yang diberikan eksekutif itu.Artinya, pihak legislatif mempunyai catatan yang harus dilaksanakan oleh pihak eksekutif. (Herry Suger)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas