M. Fadli, Batas Tenggat Waktu Perekaman Data Kependudukan Pada 31 September 2016

Disdukcapil Padang Pariaman Raih Reward Terbaik Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik di Propinsi Sumbar.

Disdukcapil Padang Pariaman Raih Reward Terbaik Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik di Propinsi Sumbar.

Padang-today.com__Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padangpariaman, Muhammad Fadli menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Padangpariaman yang belum memiliki KTP Elektronik, untuk segera merekam data kependudukannya di kantor Camat masing-masing.

Terkait dengan himbauan Kemendagri  melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan dan Sipil untuk
merekam data kependudukan atau membuat KTP elektronik (E-KTP), dengan batas waktu sampai dengan 31 September 2016 medatang.

Dalm siaran press release Humas Setdakab Padangpariaman, Sabtu 20-08-2016, Bagi masyarakat Padangpariaman yang belum merekam data sebelum tenggat waktu tersebut, maka akan dikenakan sanksi adiministrasi. Untuk itu dihimbau seluruh masyarkat Padangpariaman yang belum memiliki E-KTP untuk segera merekam data kependudukannya.

” Bagi masyarakat yang belum merekam data sebelum tenggat waktu tersebut, maka akan dikenakan sanksi
adiministrasi. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi 0751-93399 dihari kerja atau dapat juga di  SMS ke
08116943000,” kata Muhammad Fadli.

Kata Fadli, sanksi administrasi ini dalam bentuk penonaktifan KTP, penduduk tidak akan mendapatkan pelayanan
publik. Contohnya, BPJS, itu kan basisnya Nomor Induk Kependudukan (NIK), kemudian membuka kartu perdana itu basisnya NIK. Jika NIK tidak muncul, maka hak dia sebagai penduduk Indonesia tidak akan bisa dipenuh.

Kadisduk Capil Padang Pariaman M.Fadli Himbau Masyarakat Yang Belum Miliki KTP Eletronik Segera Mengurusnya  Sebelum Tanggal 30 September 2016

Kadisduk Capil Padang Pariaman M.Fadli Himbau Masyarakat Yang Belum Miliki KTP Eletronik Segera Mengurusnya Sebelum Tanggal 30 September 2016

Dijelaskan, bagi masyarakat yang akan melakukan pendataan tersebut, hal pertama yang harus dilakukan yakni
merekam saja terlebih dahulu, maka akan muncul database dan datanya sudah dapat diakses baik oleh perbankan,
BPJS, dan lembaga pelayanan masyarakat lainnya.

Contoh lain dari pelayanan publik, jelas Fadli,  yaitu seperti layanan perbankan, layanan kepolisian, layanan kesehatan, layanan izin mendirikan bangunan, surat izin perkapalan, dan lain sebagainya. (suger)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas