Masa Kampanye Rawan, Bawaslu Bahas Aturan

    Padang-today.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumbar menggelar sosialisasi peraturan Bawaslu tentang pemilu 2019.

Ada beberapa aturan dalam pengawasan Pemilu 2019 dibahas Bawaslu, aturan dibahas diantaranya soal UU No.7/2017 tentang Pemilu, Ketentuan dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, lalu menyangkut aturan pengawasan zonasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) calon dan parpol, hingga teknis penangganan sengketa pemilu.

    “Meski beberapa orang anggota Bawaslu kabupaten kota saat ini ada yang lama dan ada yang baru, namun untuk pengawasan pemilu 2019 kali ini, kita harus memulainya dari titik nol. Sebab pelaksanaan Pemilu kali ini cukup beda dengan pemilu sebelumnya,” ungkap Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen ketika membuka sosialisasi Peraturan Bawaslu terkait Pemilu 2019 itu.

     Surya menjelaskan cara atau teknis pengawasan tidak jauh beda pada pemilu sebelumnya. Namun di pemilu 2019 nanti, diminta bagaimana anggota Bawaslu buat pola pengawas yang lebih efektif.

   “Memang peran Bawaslu ada tiga bentuk, yakni pencegahan, kedua penindakan dan ketiga penyelesaian sengketa pemilu. Kami tetap mengedepankan pencegahan agar potensi pelanggaran dapat seminim mungkin,”tegas Surya Efitrimen.

     Sejalan upaya pencegahan munculnya pelanggaran Pemilu, Bawaslu juga memetakan kerawanan sejumlah pelanggaran pada tahapan-tahapan Pemilu.

    Sebagaimana diketahui, saat ini tahapan Pemilu 2019 sedang berproses, yakni masuk tahapan kampanye. Untuk itu Bawaslu harus mengawasinya.

    “Jika ditemukan pelanggaran dan sengketa, dalam penindakan khususnya pidana diharapkan kerjasama dengan sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), unsur kepolisian dan kejaksaan, dimulai klarifikasi dan alat bukti,” jelas Surya Efitrimen.

    Sementara itu, Komisione Bawaslu Sumbar, sekaligus koordinator Divisi pencegahan dan kerjasama antar lembaga, Vifner menyatakan, regulasi dan aturan soal kampanye pemilu selalu berubah-ubah. Sejalan dengan itu, Bawaslu akan coba menyisir kira-kira dimana peluang terjadinya pelanggaran pemilu.

    Soalnya, antara KPU dan Bawaslu masih belum satu pemahaman tentang aturan kampanye itu juga beda-beda. Apalgi bawaslu. Misalnya tentang aturan teknis penertiban APK.

    “Nah disaat debateble soal aturan kampanye seperti yang ada di PKPU masih berlanjut. Meski begitu Bawaslu tidak perlu diam terkait aturan soal kampanye. Bawaslu tetap terus mengawasi tahapan kampanye itu,”jelas Vifner.

   Menurut Vifner, dulu apapun semua tahapan pemilu semuanya dilakukan KPU. Tapi kini tidak lagi, terlebih menyangkut adanya indikasi pelanggaran terhadap tahapan pemlu itu. Untuk tugas penanganan pelanggaran itu ditangani oleh Bawaslu.

    Disamping soal APK, Vifner juga membahas soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tak kunjung selesai.

Untuk hal ini, publik mempersepsikan lain. Soalnya masih ada pemilih yang belum terdaftar. Pada hal data itu belum lagi sinkron antara data Capil dengan DPTHP yang dihasilkan KPU.

    “Proses pemutahiran data pilih ini masih terus berjalan 28 November nanti. Dan Bawaslu harus mencermatinya. Kemudian tanggung jawab bawaslu lainnya yakni mengawasi pelaksaan tahapan itu secara benar,”ungkap Vifner.

Alni Komisoner Bawaslu menyatakan, secara sudah masuk dalam tahapan masa kampanye oleh peserta Pemilu 2019.

“Masa kampanye ini termasuk paling rawan pada Pemilu 2019,”katanya.

Bawaslu harus kerja ekstra dalam masa kampanye. Dugaan pelanggaran Pemilu kemungkinan banyak yang masuk ke Bawaslu,”ujar Alni.(der)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*