Masyarakat Berharap Pemerintah Tak Ragu Dalam Mengelola Air Bersih

Ilustrasi air bersih.

Ilustrasi air bersih.

Advertisements

Jakarta, PADANGTODAY.COM-Masyarakat berharap pemerintah tidak ragu-ragu mengambil keputusan dalam pengambilalihan pengelolaan air di DKI Jakarta. Desakan itu dikemukakan Suhendi Nur dari Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air dalam tanya jawab saat diskusi dan peluncuran buku Tata Kelola Air di Paris, Rabu (8/4) Jakarta.

Pedagang air keliling mengisi air bersih dari hidran percontohan di Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (8/4). Sebagian kebutuhan air bersih warga di kawasan itu dipenuhi oleh para penjaja air bersih keliling.

Suhendi, salah satu penggugat swastanisasi air, menyatakan, hal itu terkait dua peristiwa bersejarah dalam pengelolaan air bersih dalam tiga bulan terakhir di Indonesia. Pada 18 Februari 2015, Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Selanjutnya, 24 Maret 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan pembatalan kontrak swastanisasi pengelolaan air di DKI Jakarta.

Menanggapi hal itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang menjadi pembicara dalam diskusi tersebut menyatakan akan mengajukan rancangan undang-undang baru untuk dapat menindaklanjuti permintaan masyarakat. “Dalam bulan April diharapkan RUU itu sudah ada,” ujarnya.

Masyarakat meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mengajukan banding atas kasus swastanisasi air. Jika itu dilakukan, artinya pemerintah melawan rakyat. Pihak PAM Jaya yang hadir dalam diskusi meminta langkah konkret dari pemerintah dalam pengelolaan air ke depan.

Selain Basuki Hadimuljono, ada tiga pembicara lain dalam diskusi itu, yakni Penasihat Sekjen PBB untuk Bidang Air dan Sanitasi David Boys, Peneliti Sumber Daya Air Nila Ardhianie, dan Direktur Wahid Institute Yenny Wahid. Diskusi dihadiri, antara lain, oleh pihak PAM Jaya dan lembaga lain. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto tampak di antara hadirin.

Yenny Wahid berharap, setelah pengembalian pengelolaan air ke tangan pemerintah, pemerintah dapat transparan dalam memberikan pelayanan. “Selama ini, jika harga air makin mahal, PDAM mengatakan, itu bukan kewenangan mereka. Jadi, rakyat tidak tahu harus protes ke mana,” kata Yenny.

Yenny mengakui, mengelola air bukan hal yang mudah. Namun, pemerintah harus yakin hal itu bisa dilakukan tahap demi tahap. Menanggapi remunisipalisasi, yakni pengembalian pengelolaan air bersih kepada publik, David Boys mengatakan, itu adalah langkah yang benar.

Menurut Boys, pengelolaan air oleh swasta tidak akan menguntungkan masyarakat. Hal itu karena swasta cenderung memaksimalkan keuntungan bagi pihak mereka. Saat ini, sekitar 230 kota di dunia merasa tidak puas dengan sistem kemitraan publik-swasta dalam pengelolaan air.

Pemerintah kota Paris telah empat tahun ini melakukan pengelolaan air sendiri. Kini perusahaan air daerah kota Paris berhasil menjadi perusahaan air terbesar di Perancis.

(b06/mms)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*