Masyarakat Laporkan Dugaan Pungli di SMP 31, Pendidikan Gratis di Kota Padang Bisa Tercoreng

Pungli.

Pungli.

Advertisements

PADANG, PADANGTODAY.com-Ombudsman Sumbar kembali memanggil kepala sekolah yang di duga masih melakukan pungutan liar (pungli), kali ini Ombudsman Sumbar memanggil Kepala Sekolah SMP 31 Kota Padang pada hari jum’at (19/09).

Kepala sekolah dilaporkan oleh masyarakat karena telah melakukan pungutan uang pembangunan dan SPP untuk kelas 3.

“Tadinya keluhan masyarat soal pungutan liar di Sekolah di Padang sudah jauh berkurang, ini adalah sekolah pertama yang dilaporkan masyarakat pasca pencanangan sekolah gratis bebas uang pembangunan dan SPP oleh Walikota Padang yang baru” kata Adel Wahidi Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman Sumbar.

Dugaan pungli disampaikan seorang wali murid, dalam pengaduanya walimurid meminta identitasnya di rahasiakan itu mengatakan pungutan itu disebut uang pembangunan sukarela yang jumlahnya ditentukan Rp.250 ribu dan SPP untuk kelas 3 sebesar Rp.60 ribu/bulan.

Pemanggilan dimaksudkan untuk meminta keterangan Kepala Sekolah terkait laporan yang telah di sampaikan.

Sebetulnya soal pungutan di SD dan SMP itu sudah sangat jelas, Permendiknas No.44 tahun 2012 tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar menyebutkan bahwa Satuan Pendidikan Dasar yang dikelola oleh Pemerintah dilarang melakukan pungutan namun dapat meminta sumbangan yang tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

“diduga yang dilakukan oleh SMP 31 Kota Padang adalah pungutan karena jumlah dan waktu pembayaran di patok dan di tentukan”

Harusnya Dinas Pendidikan melakukan pengawasan ketat terhadap pengelolalan sumber biaya pendidikan baik yang bersumber dari APBN, ABPD apalagi yang bersumber dari wali murid atau masyarakat.

Sekolah itu di awal tahun pembelajaran harusnya membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan yang biasa disebut dengan RKA. RKA mestinya diperiksa atau disetujui oleh Dinas Pendidikan, dari situ Dinas Pendidikan bisa tau mana yang pungli mana yang sumbangan yang tidak memaksa dan memberatkan masyarakat.

Sekolah tidak boleh di biarkan begitu saja menyusun dan mengelola keuangannya sendiri, pembiaran inilah yang menyebabkan sekolah terjerembab dan membiayai proses belajar dengan cara yang illegal.

Masih banyak cara legal lainnya untuk membantu minimnya biaya pendidikan di sekolah negeri. Bisa berupa penambahan uang operasional sekolah dari APBD, sumbangan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan dasar selain orang tua, bantuan pihak lain yang tidak mengikat, hingga bantuan pihak asing yang tidak mengikat.

Tapi sungguh ini memerlukan leadership Kepala Sekolah yang lebih baik dan Komite Sekolah yang kreatif. Tidak banyak Kepsek dan Komite yang bisa melakukan hal demikian.

Sekarang ini banyak pihak mencoba mengaburkan pengertian pungutan dan sumbangan agar tetap bisa memungut uang dari orang tua walaupun sudah di larang dan dicanangkan gratis.

Jika terbukti, sesuai dengan pasal 13 Permendiknas No.44 tahun 2012 tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar tersebut, pungutan itu harus dibatalkan dan dikembalikan serta Kepala Sekolah harus diberi sanksi.

“Pungutan yang bersifat wajib dan mengikat hanya boleh dilakukan oleh satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat atau swasta” tutup Adel.(dil)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*