Membangun Payakumbuh Dalam Konsep 3G

Dr (Cand). H. Anton Permana, S.IP.,M.H, Dt Hitam

Advertisements

Good Governance, Good Coorporate, and Good Community

Oleh : Dr (Cand). H. Anton Permana, S.IP.,M.H, Dt Hitam*

Hal yang paling substansi dalam paradigma pemerintahan di Indonesia sekarang salah satunya adalah bagaimana setiap penyelenggara pemerintahan dapat memilah dirinya itu bertindak sebagai pejabat, penguasa, atau pelayan masyarakat.

Paradigma berpikir ini semakin ruwet dengan lahirnya bermacam produk hukum lintas sektoral dalam pemerintahan yang tumpang tindih.

Sehingga paradigma penyelenggara pemerintahan semakin terjebak ke dalam tupoksi ego structural yang cenderung complicated administrative, yaitu setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan hanya bermuara pada output.

Seharusnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu adalah juga memperhatikan outcome, impact, dan benefit. Yaitu bagaimana dampak, manfaat, serta kegunaan dari setiap kegiatan itu terhadap masyarakat sebagai pemegang saham utama dalam sebuah negara demokrasi. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien itu dapat terlaksana sesuai azas pemerintahan di Indonesia.

Sebagai negara berbentuk Unitaris bernama Republik Indonesia, tentu pola pemerintahan kita berbeda dengan Amerika yang federasi, tidak sama dengan Inggris, Malaysia atau Arab Saudi yang Monarki.

Oleh sebab itu, seharusnya apapun bentuk kebijakan pemerintah harus berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dalam fakta lapangan yang sebagian besar kita dapatkan, justru masyarakat hanya menjadi obyek pelengkap penderita. Dengan bergulirnya reformasi 1998 yang lalu kita tentu sangat berharap dengan sistem pemerintahan daerah ini ada semacam pemangkasan dan akselerisasi (percepatan) pembangunan di daerah, termasuk kota Payakumbuh.

Sebagai masyarakat yang lahir, hidup, tinggal dan mencari nafkah di Kota Payakumbuh kita mesti bersyukur dan bangga. Hidup di sebuah kota yang damai, ramah, udaranya sejuk, airnya bersih, sayaknya yang landai (topografi datar), serta karakter masyarakatnya yang terbuka terhadap siapa saja. Kita bisa melihat daerah lain di Sumatera Barat. Secara ancaman mitigasi bencana, Payakumbuh salah satu kota yang keamanannya paling tinggi. Baik dari ancaman tanah longsor, banjir, gempa dan lain sebagainya. Paling hanya puting beliung dan pohon tumbang bentuk bencana yang acap terjadi di Payakumbuh. Demikian juga dalam pertumbuhan ekonomi.

Di saat daerah lain goncang perekonomiannya

Payakumbuh justru normal bahkan rata-rata pertumbuhan ekonominya tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Karena apa? Karena sebagai daerah perlintasan dua propinsi Sumbar dan Riau, ditambah sebagai pusat perdagangan dari beberapa daerah hinterland di 50 Kota, Tanah Datar, Sijunjung, Payakumbuh berfungsi sebagai pusat transaksi komoditas hasil pertanian, perkebunan dan perternakan. Cokelat, Gambir, sayur mayur, sampai ternak dan telur ayam adalah komoditas utama penyangga pertumbuhan ekonomi Payakumbuh.

Sehingga tak heran, di dalam data BPS tahun 2015 ini, konstribusi pertumbuhan ekonomi di Payakumbuh adalah pada sektor jasa yaitu 65 %. Jauh di atas konstribusi belanja pemerintah yang tak sampai dua digit. Artinya, secara pertumbuhan ekonomi Payakumbuh tergolong kota Un-Govermment Spending yaitu sebuah kota yang tidak tergantung dari belanja pemerintah. Tanpa pemerintahan pun kota Payakumbuh dapat tumbuh dan berkembang.

Geliat pertumbuhan di Payakumbuh juga bisa kita lihat dari menjamurnya café-café di beberapa titik di Kota Payakumbuh khususnya di Kecamatan Payakumbuh Barat (Nagori Koto Nan Ompek). Walaupun akhirnya karena sudah terlalu banyak secara ratio pertumbuhan dan kemampuan daya beli masyarakat banyak juga secara perlahan café dan kuliner gulung tikar minimal ngos-ngosan. Ini sebuah bertanda bagaimana dari sekarang karakter borjuis masyarakat Payakumbuh sudah tampak untuk menjadi masyarakat kota metropolis.

Dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan, bahwasanya Payakumbuh mempunyai potensi yang besar untuk lebih maju, lebih hebat, dan lebih berkembang. Dan tentu ini semua sangat tergantung kepada daya kepemimpinan kepala daerahnya. Dalam prinsip ilmu pemerintahan, kualitas sebuah pemerintahan sangat tergantung kepada kualitas pemimpinnya. Artinya, apabila kepala daerahnya hebat, maka daerahnya pun akan hebat. Karena sistem pemerintahan kita yang hierarki absolute dengan wewenang kepala daerah yang sangat besar, roda pemerintahan akan berjalan sentralistis dibawah komando kepala daerah. Kita bisa melihat Kabupaten Bantaeng di Kalimantan. Sebuah daerah yang dulunya sangat tertinggal, miskin, bahkan APBD nya jauh lebih kecil dari Payakumbuh sekarang tumbuh maju di berbagai bidang. PAD (Pendapatan Asli Daerah) meningkat sampai 10 kali lipat. Investasi pun tumbuh 200 % dalam jangka waktu 3 tahun. Sehingga pertumbuhan ekonomi kabupaten rawa sungai tersebut menembus angka 7 % di tahun 2015.

Kita juga bisa melihat Bandung dan Surabaya. Ketika kepala daerahnya berani dengan brilian melakukan terobosan-terobosan penyelenggaran E-Governance. Yaitu system pelayanan public berbasis IT. Semua permasalahan administrasi di dua kota tersebut berjalan cepat dan berkualitas. Belum lagi terobosan penataan kotanya yang terencana, hijau, ramah lingkungan dan humanistic. Begitu juga Gubernur NTB, seorang ulama, hafiz Quran. Sebuah propinsi yang identik dengan padang rumput savanna-nya. Sekarang maju pesat dengan dunia pariwisata religiusnya bahkan sebentar lagi akan mengalahkan Bali. Belum lagi produksi jagung dan lada yang bisa menjadi penunjang utama pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Masyarakat Sumbawa yang dulu tertinggal dan terisolir, sekarang sudah menikmati sarana infrastruktur dan fasilitas kesehatan, serta pendidikan yang modern.

Banyak lagi daerah yang di Indonesia yang dengan berbagai kekurangannya justru bangkit membaliknya menjadi sebuah peluang dan keuntungan. Itu tentu tidak mudah. Butuh ilmu, pengetahuan, niat, motivasi, keahlian, kerja sama dari semua pihak dimana trigger utamanya adalah pada kepala daerah itu sendiri. Sehebat dan sepintar apapun seorang kepala daerah, tanpa kerja sama dan menajemen pemerintahan yang baik tak akan mungkin programnya dapat terlaksana dengan baik. Makanya dalam semangat pemerintahan kepala daerah sekarang ini, kualitas kepemimpinan seorang KaDa itu sangat penting.

Di dalam theory ilmu pemerintahan modern, kalau kita membaca buku Kybernology-nya Prof Tanziliduhu Ndraha, Bryant C. Smith, atau buku Prof Sadu, Asoka-nya Prof Hermaya. Ada tiga komponen utama dalam sebuah negara apabila ketiga komponen ini dapat bersinergi dan terintegrasi kedalam sebuah system kerja, maka baru penyelenggaraan negara itu khususnya pemerintahan daerah boleh dikatakan berjalan baik. Tiga komponen utama itu adalah kita singkat 3 G : Good Governance, Good Coorporate, Good Community.
Good Governance (Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik)

Di dalam UU Nomor 23 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, sebenarnya telah memberikan ruang yang cukup luas kepada masing pemerintahan daerah untuk berkreasi, berimprovisasi, menata, dan membangun pemerintahannya. Dimana acuan dan arah kebijakannya tentu harus sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) kepala daerah setempat, yang secara spesifik juga diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 untuk sistematika penyusunannya.

RPJMD inilah yang seharusnya menjadi alat ukur secara kuantitatif penyelenggaraan suatu pemerintahan. Dimana di dalam RPJMD ini ada IKU (Indikator Kinerja Utama) pemerintahan dalam 5 tahun. Didalam RPJMD ini tertuang Visi dan Misi seorang kepala daerah. Kalau tidak ada RPJMD bagaimana kita mengukur keberhasilan sebuah pemerintahan. Kalau tidak ada pengawasan, tidak ada arah dan tujuan sebuah pemerintahan bagaimana pemerintahan itu mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangannya yang diambil dari uang rakyat ??

Sayangnya, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ada sekarang jarang memperhatikan ini. Banyak kepala daerah yang terjebak dalam euphoria kebijakan populis, pola pencitraan dan jurus mabuk pembangunan. Akhirnya yang terjadi kemudian adalah revisi RPJMD dalam rangka pemenuhan target dan evaluasi dalam LPJ kepala daerah kepada DPRD.

Sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu harus dimulai dari Visi yang baik dari kepala daerah. Mau kemana dibawa daerah yang di pimpinnya (On-Vision). Apakah langkah dan strateginya untuk mewujudkan Visi tersebut (On-Mission). Dan apakah semua langkah, program, kebijakan, yang dilakukan sudah sesuai dengan regulasi serta azas pemerintahan yang benar. Baik dalam tata kelolanya maupun dalam membangun hubungan kerja sama dengan semua pihak. Baik hubungan kemitraan, maupun hubungan atasan dengan bawahan sebagai penyelenggara utama.

Seorang kepala daerah yang baik juga dapat menciptakan rasa nyaman, tenang, dan motivasi bagi seluruh staff yang di pimpinnya. Apabila sudah ada rasa was-was, kecemasan, takut, dari bawahan kepada atasan atas sebuah kebijakannya. Berarti salah satu prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu GAGAL dilaksanakan. Sebuah pemerintahan yang baik dapat membangun suasana kerja yang kondusif, terarah, efektif, efisien, dan akuntabel. Setiap program yang dilaksanakan mempunyai dampak, manfaat, dan kegunaan yang terukur secara kualitatif dan kuantitatif. Baik secara target capaian dalam IKU RPJMD tadi, maupun berdasarkan tingkat kepuasan dalam masyarakat sebagai Customer utama pemerintahan.

Berjalannya roda pemerintahan dengan baik, roda mutasi, dan promosi yang benar, serta clear dari praktek KKN di tubuh pemerintahan bisa menjadi salah satu alat ukur apakah pemerintahan itu telah menjalankan fungsinya dengan baik. Bagaimana sebuah pemerintahan dikatakan baik, sedangkan ada beberapa staff dan pegawainya terjerat kasus korupsi demi “pasang badan“ buat atasannya. Belum lagi banyak temuan oleh BPK yang secara hukum bisa menjadi Supremen interen (alat bukti pidana) yang tentu akan mengganggu iklim kerja aparatur sipil Negara.

Secara teoritis, ada beberapa aspek yang harus berjalan baik dalam mengukur terlaksananya good governance yaitu. Aspek legalitas, aspek structural, aspek akuntabilitas keuangan, aspek hubungan kemitraan, aspek tingkat kepuasan masyarakat, aspek pelaksanaan regulasi, aspek delegasi, aspek tata kelola organisasi, dan masih banyak lagi tergantung mahzab ilmu pemerintahan.

Untuk kontek Payakumbuh harapan kita tentu sederhana saja. Bagaimana kedepan Payakumbuh mempunyai goal yang jelas mau dibawa kemana kota ini. Apakah akan menjadi kota perdagangan, Kota wisata, kota industry, kota kuliner, kota persinggahan, kota event, atau kota pendidikan. Sayang kita membuang anggaran untuk sesuatu hal yang kadang-kadang jauh dari skala prioritas. Buat apa kita bangun project mercusuar sedangkan masih banyak masyarakat kita yang terjerat hutang dan menjadi pengangguran ?

Untuk tata kelola pemerintahaannya. Tempatkanlah seseorang itu sesuai dengan keahlian dan pengalamannya dalam mengisi posisi jabatan di tubuh pemerintahan. The right man in the right place. Bukan hanya berdasarkan bisikan tim sukses atau karena factor like and dislike semata. Lebih parahnya lagi karena hanya satu kampung. Ini tentu sangat melukai hati para ASN yang netral dan professional.

Apabila iklim kerja ASN sudah kondusif dan tenang. Target capaian RPJMD terpenuhi sesuai tupoksi masing SKPD. Tingkat kepuasan masyarakat tinggi atas pelayanan public pemerintah, tidak ada yang terjerat hukum, hubungan dengan DPRD harmonis dan sinergis, barulah boleh dikatakan Good Governance itu dapat dikatakan berhasil. Bukan berpatokan pada deretan penghargaan (cetak piagam) yang digadang-gadang selama ini. Penghargaan dalam system pemerintahan negara berkembang seperti Indonesia belum bisa di sebut dengan prestasi. Karena levelnya masih pada tataran Social engineering (Rekayasa social) untuk memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimum). Agar memberikan motivasi kepada pemerintahan daerah oleh pemerintahan pusat. Jadi terlalu naïf kalau ada kepala daerah koar koar menjual penghargaan kepada masyarakatnya.

Good Coorporate (Bagusnya iklim usaha)

Dalam membangun sebuah kesejahteraan, pasti pemerintahan tidak bisa berjalan sendiri. Dan yang paling besar fungsinya dalam hal ini adalah dunia usaha. Di atas sudah kita jelaskan bagaimana konstribusi dunia usaha dalam pertumbuhan ekonomi kota Payakumbuh. Sekarang pertanyaannya. Seberapa besarkah peran pemerintah membangun dunia usaha di Payakumbuh? Apa program dan sarana yang telah di buat pemerintah dalam rangka memberikan daya ungkit terhadap dunia usaha? hanya pelaku usaha itu sendiri yang dapat menjawabnya.

Dalam pelaksanaan hubungan pemerintahan dengan dunia usaha seharusnya ibarat gigi roda, yaitu saling menguatkan. Di satu sisi, pemerintah bisa membuat regulasi kebijakan yang dapat memberikan insentif kepada dunia usaha. Apakah itu paket kebijakan kemudahan pinjaman permodalan, pajak, atau kemudahan lainnya. Dalam hal sarana infrastruktur. Bagaimana juga pemerintah membangunkan sarana yang dapat memberikan daya ungkit bagi pertumbuhan dunia usaha (fasilitas). Apakah revitalisasi pasar. Membuat pusat pergudangan yang bersih tertata. Ikut mempromosikan produk unggulan komoditas hasil pertanian dan industry. Membuka pasar pasar baru melalui kerja sama G to G dengan kota lain. Atau minimal memberikan dukungan logistic, transportasi subsidi dalam hal mempercepat akses distribusi barang dan jasa.

Ibaratnya, pemerintah hadir di area penyangga kehidupan ekonomi masyarakat sampai roda ekonomi itu berjalan baik. Jangan pula pemerintah menjadi pesaing dunia usaha yang sudah eksis. Seperti contoh, kalau sudah ada dunia swasta membuat air kemasan. Pemerintah jangan pula membuat jenis usaha yang sama.

Artinya, apabila dunia dan iklim usaha berjalan sehat hasil dukungan fasilitas dan kemudahan insentif pemerintahan, ini baru bisa dikatakan penyelenggaraan good coorporate di sebuah pemerintahan berjalan baik. Jangan justru sebaliknya. Pemerintah malah memeras pengusaha, dunia usaha dengan berbagai bentuk restribusi, dan jual beli kebijakan. Untuk itulah pemerintah sengaja membentuk KADIN, APINDO, Gapensi, HIPMI atau berbagai macam bentuk organisasi dan asosiasi dunia usaha agar terjalinnya hubungan sinergis antara pemerintahan dengan dunia usaha. Batam, Pekanbaru, Medan, Jakarta, Bandung, adalah contoh bagaimana sinergitas anatara dunia usaha dan pemerintahan berjalan cukup baik. Dua komponen ini berjalan saling menguatkan. Pemerintah melahirkan regulasi kebijakan kemudahan serta membangun sarana fasilitas penunjang dunia usaha, komponen dunia usaha membuka lapangan kerja serta taat membayarkan pajak dan restribusinya kepada pemerintah untuk menjadi PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Akan tetapi awas terhadap apa yang akan menjadi tantangan bagi dua komponen ini ke depan yaitu, ketika sebuah kota tersebut menjadi kota services seperti Negara kota Singapore. Dimana pemerintah sebagai pengayom juga akan menjadi ‘pemain’ dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Disinilah pemerintah harus memilih privatisasi atau holding company. Seperti Kuba, Venezuela dengan kebijakan privatisasinya, China dan Singapore dengan kebijakan Holding Company nya.

Good Community (Kehidupan masyarakat yang baik)

Ada beberapa pasal yang menjadi dasar fundamental didalam UUD 1945 dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Mulai dari perlindungan hokum, Fakir miskin, hak mendapatkan kemakmuran, melaksanakan keyakinan, dan pendidikan serta hak politik.

Secara filosofis pemerintahan, masyarakat adalah customer utama yang harus mendapatkan hak pelayanan dan kesejahteraan pemerintahan yang diamanahkan secara organisatoris kenegaraan mengelola pemerintahan. Pemerintah seharusnya adalah pelayan masyarakat, namun untuk konteks Indonesia dikarenakan pengaruh kita bekas jajahan Belanda yang otokrasi. Mindset nya masih terjebak feodalistik birokrasi (Pemerintah adalah pekabat dan penguasa).

Inilah yang secara menajemen ilmu pemerintahan modern sedang gencar menggantinya dengan pola menajemen yang lebih egaliter layaknya seperti pelayanan public di dunia usaha dan swasta. Pola menajemen Max Weber mulai bergeser ke pola menajemen Edward Deming. Dari doktrin strukturisasi Polaris, bergeser kepada pamong, kemudian pelayanan, kepuasan dan terakhir doktrin yang lagi trend dalam pelayanan public itu adalah, Good New Public Order. Yang marak diadopsi pemerintahan kota maju di dunia.

Pergeseran paradigma ini juga yang kita harapkan khususnya untuk kota Payakumbuh juga akan terlaksana. Sebuah system pelayanan pemerintah yang secara utama menjadikan masyarakat dan lingkungannya sebagai objek kesejahteraan yang akan menjadi salah satu acuan untuk mengukur kinerja sebuah pemerintahan berdasarkan tingkat kepuasaan masyarakat atas pelayanan pemerintahan.

Masyarakat sebagai pemegang saham terbesar pemerintahan dilayani bak pelanggan dan nasabah didalam pelayanan dunia perbankan. Tidak ada lagi aparat kelurahan, kantor camat, atau perawat RSUD yang berani membentak dan memaki masyarakat bawah. Tak ada lagi masyarakat yang mengeluh atas pelayanan pendidikan, surat menyurat, kesehatan, yang lama dan berbelit belit. Sampai masyarakat merasakan sebuah kenyamanan, ketentraman, baik didalam rumah, pasar, lingkungan maupun dunia kerja.

Ada semacam kenyamanan dan keamanan yang dijamin oleh pemerintahan. Mulai dari tata kelola lingkungan dan fasilitas umum yang bagus. Tingkat kriminalitas yang rendah. Kegiatan kebersamaan seperti gotong royong, panjat pinang, MTQ, olah raga, kesenian yang didukung pemerintah. Kalau hal ini tercipta, maka akan lahirlah para pemikir, generasi unggul, kebersamaan / kekompakkan, serta ide gagasan kreatifitas ditengah masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya. Termasuk prestasi dalam hal olah raga dan seni.

Tapi ini akan terbalik kalau yang ada itu adalah Narkoba dimana-mana, prostitusi menjalar, LGBT, perjudian, kriminalitas, tingkat perceraian yang tinggi, penjara full oleh anak nagari, generasinya lebih suka hura-hura dari pada kegiatan positif lainnya.

Kita bisa belajar pada pembangunan tembok besar China. Dimana telah menghabiskan biaya yang sangat besar, waktu yang lama dengan tujuan melindungi masyarakatnya dari serangan luar. Tapi justru hancur dari serangan dalam Negara sendiri. Artinya, membangun kesejahteraan untuk masyarakat tidak saja hanya pada membangun sarana fisik semata. Tapi bagaimana juga membangun moralitas masyarakat, akhlak masyarakat melalui program program pemberdayaan kearifan local yang bermanfaat. Pemerintahan yang baik juga adalah bagaimana membangun akhlak dan moral masyarakatnya juga dengan baik. Sehingga lahirlah kehidupan yang baik, tenang, nyaman, sehat, berakhlak dan kondusif.

Payakumbuh adalah kampung halaman kita. Payakumbuh adalah masa depan kita dan juga Indonesia. Negerinya yang elok, masyarakatnya yang ramah, kulinernya yang lezat, serta pemandangan alamnya yang indah adalah anugerah yang indah dari Allah SWT untuk kita semua.

Untuk itulah kita berharap agar Payakumbuh selalu dipimpin oleh orang yang amanah dan tepat. Pemimpin yang selalu hadir bersama masyarakatnya baik duka maupun suka. Pemimpin yang takut kepada Allah dan cinta kepada masyarakat. Pemimpin yang berkualitas, dan mampu membawa kemajuan serta kenyamanan bagi kota dan masyarakatnya. Semoga melalui Pilkada 15 Februari 2017 ini. Allah menghadiahkan kita pemimpin yang baik dan amanah. InsyaAllah…

*Penulis Adalah Kandidat Doktor Program S3 Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*