PADANGTODAY.COM– Bank Indonesia (BI) bersama dengan Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pendidikan dan Budaya memberikan sejumlah layanan pendidikan di pesantren melalui program dan satuan pendidikan. Hal ini dilakukan untuk memberikan penguatan dan keselarasan antara pendidikan agama dengan pendidikan nasional.
Gubernur BI Agus Martowardojo menjelaskan dengan adanya penguatan dan keselarasan tersebut, diharapkan para lulusan pesantren memiliki efek sosial yang setara dengan lulusan pendidikan lainnya. Dalam hal ini, layanan pendidikan yang diberikan adalah pendidikan non agama, termasuk ekonomi syariah.
“Kami fokus pada komitmen untuk bersinergi dalam bekerja sama mengembangkan pesantren dan ekonomi syariah oleh kementerian terkait dengan pengasuh pesantren. Dengan cara membangun kurikulum di pesantren bukan hanya dari agama, juga kurikulum pendidikan lainnya,” ujar Agus di gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (30/3).
Program pendidikan tersebut, yaitu dengan adanya Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) pada Pesantren Salafiyah Ula dan Wustha. Kajian kitab tetap dilaksanakan dengan penambahan sejumlah mata-mata pelajaran yang diikutsertakan dalam Ujian Nasional.
Bukan hanya itu, BI dan kementerian terkait juga memperkuat kewirausahaan, pemagangan santri, pengembangan lifeskill, yang dioperasikan untuk kemandirian pesantren. Untuk menunjang kurikulum tersebut, BI akan memberikan anggaran pada setiap program pendidikan Islam.
Namun Agus maupun menteri terkait belum bisa memastikan kapan kurikulum ini akan dijalankan. “Secepatnya program ini akan dijalankan di pesantren. Saat ini kami masih mengadakan koordinasi dengan pesantren-pesantren terkait untuk pengadaan kurikulum ini,” lanjut Agus.
(bal/uil)
