Merasa Tak Dilibatkan, DPRD Panggil DPPKA dan KPU

Merasa Tak Dilibatkan, DPRD Panggil DPPKA dan KPU

Merasa Tak Dilibatkan, DPRD Panggil DPPKA dan KPU

Payakumbuh, PADANG-TODAY.com– Merasa tidak diikutsertakan dalam penandatanganan Nota Penyerahan Hibah Daerah (NPHD) Komisi A dan Komisi B DPRD Kota Payakumbuh memanggil Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Pemko Payakumbuh, Drs.Syafwal, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh, Dipa Persada, untuk rapat kerja.

Rapat kerja tersebut berlangsung, Selasa (19/7) di aula DPRD setempat, dipimpin Ketua Komisi A, Fitrial Bachri dan dihadiri anggota Komisi A dan Komisi B serta Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Pemko Payakumbuh, Drs.Syafwal, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh, Dipa Persada.

Menurut Kabag Humas DPRD Payakumbuh, Isman SSos, dalam rapat kerja tersebut Komisi A dan Komisi B mempertanyakan kepada pihak DPPKA dan KPU Kota Payakumbuh, kenapa dalam menandatanganan Nota Penyerahan Hibah Daerah (NPHD), pihak DPRD tidak diikutsertakan.

Menjawab pertanyaan Komisi A dan Komisi B, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Pemko Payakumbuh, Drs.Syafwal, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh, Dipa Persada, menyatakan bahwa tidak dilibatkannnya pihak DPRD dalam pemanandatanganan NPHD tersebut, semata-mata karena terdesak oleh waktu karena nota kesepakatan tersebut harus segera di kirim ke pusat.

“ Yang pasti, dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada itu sesuai aturannya diserahkan ke pusat, untuk kemudian pemerintah pusat akan menurunkan dana tersebut ke daerah guna pelaksanaan Pilkada,” sebut Syafwal dan Dipa Persada.

Diakui Syafwal dan Dipa Persada, walaupun dalam penandatanganan NPHD itu tidak mengikutsertakan DPRD, yang jelas Rencana Anggaran Biaya (RAB) terkait seluruh pembiayaan Pilkada yang dikelola pihak KPU termasuk dana untuk pihak Panwaslih, akan diserahkan ke DPRD.

Sementara itu Ketua KPU Kota Payakumbuh, Dipa Persada, dalam rapat kerja itu mengakui bahwa anggaran Pilkada yang disetujui Pemko dan DPRD sebesar Rp 9,1 Milliar, sangat nimim dari Rp 16,1 Milliar yang diajukan.

“Meskipun anggaran Pilkada itu minim, namun kita optimis pelaksanaan Pilkada akan dapat diselenggarakan walaupun akan terjadi efiseinsi anggaran,” pungkas Dipa Persada.(rel/Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas