Miko: Revisi UU Dilakukan DPR-RI,Justru Lemahkan KPK

 

Padang-today.com – Untuk kesekian kalinya upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dilakukan dalam pemberantasan korupsi.

Belum lagi soal proses pelaksanaan pemilihan pimpinan KPK periode 2019-2024 yang mendapat banyak sorotan dari pegiat anti korupsi tuntas, diakhir masa jabatannya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) menyiapkan draf perubahan Undang Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang kontroversial.

Menurut Miko Kamal alumni Fakultas Hukum Bung Hatta, beberapa materi perubahan yang diusulkan DPR-RI jelas sekali melemahkan bahkan membunuh eksistensi KPK yang selama ini dipersepsi oleh publik sebagai lembaga penegak hukum yang paling terpercaya.

Menurut catatan kami, beberapa materi yang melemahkan dan/atau membunuh KPK yakni Pembentukan Dewan Pengawas.

Upaya ini dinilai akan melemahkan fungsi KPK terutama terkait dengan pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

“Ini merupakan persoalan serius, karena Dewan Pengawas merupakan representasi dari Pemerintah dan DPR yang campur tangan dalam kelembagaan KPK,”pungkas dia.

Kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Hal ini akan menghambat eksistensi KPK dan membuka peluang diintervensinya KPK dalam melakukan penyidikan.
Usulan ini sudah berkali-kali ditolak oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2003, 2006, dan 2010;

Bila koordinasi dengan Kejaksaan Agung. Berkaitan dengan tugas penuntutan KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Hal ini merupakan suatu kemunduran. Bisa jadi akan ada intervensi kepada KPK dan menghambat percepatan penanganan sebuah perkara yang akan masuk fase penuntutan dan persidangan. Pada dasarnya, KPK adalah sebuah lembaga yang menggabungkan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam satu atap yang selana ini berjalan efektif;

“Bila Pasal 40 ayat (1) draft perubahan menyebutkan bahwa KPK hanya mempunyai waktu 1 tahun untuk menyelesaikan penyidikan ataupun penuntutan sebuah perkara. Penanganan perkara korupsi mempunyai kerumitan sendiri. Tidak semudah yang dipikirkan oleh DPRRI yang harus diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun. Bahwa jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) KUHP kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, masa daluarsanya sesudah delapan belas tahun,”ujar Miko Kamal.

Miko menambahkan, penghapusan kewenangan KPK mengangkat penyidik. Usulan penghapusan kewenangan KPK untuk mengangkat penyelidik dan penyidik independent juga merupakan bagian dari upaya pelemahan KPK.

Padahal, lanjut dia, putusan MK tahun 2016 sudah menegaskan kewenangan KPK untuk mengangkat penyidik di luar dari institusi Kepolisian atau Kejaksaan.
Disamping itu KPK tidak dimungkinkan membuka kantor perwakilan di seluruh Indonesia. Padahal dengan dibukanya kantor KPK di daerah kinerja KPK akan semakin maksimal;

Persyaratan untuk menjadi pimpinan KPK minimal berumur 50 tahun. Usulan ini tanpa dasar argumentasi yang kuat. Aturan yang berlaku sekarang, pimpinan KPK minimal berusia 40 tahun, telah membuka peluang bagi kaum muda untuk jadi pimpinan KPK yang akan menjadikan KPK menjelma menjadi Lembaga penegak hukum yang enerjik,”imbuh Miko Kamal.

Miko menyatakan, berdasarkan hal tersebut di atas, kami Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, menyatakan sikap menolak usulan perubahan atau revisi terhadap Un dang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menolak segala bentuk pelemahan terhadap KPK dan/atau membunuh eksiatensi KPK,”kata dia.

Sejumlah Alumni Universitas Bung Hatta meminta Presiden untuk tidak menyetujui dan mengesahkan perubahan Undang-Undang KPK yang diajukan DPRRI tersebut

“Menyeru seluruh rakyat Indonesia untuk bergandengan tangan menyelamatkan atau membela KPK,”ujar Miko Kamal juga pratisi hukum.(*rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas