NPHD Pilkada Di Kabupaten Pessel Belum Cair 100 Persen

Padang-today.com – Gunawan Suswantoro Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia (Bawaslu-RI) menyebutkan,Kabupaten Pesisir Selatan saja anggaran pengawasannya bersumber dari Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020 belum cukup 100 persen.

“Untuk Bawaslu kabupaten kota lainnya sudah 100 persen pencairan dananya dari APBD daerah masing-masing, hanya Kabupaten Pesisir Selatan belum 100 persen,”kata Gunawan Suswantoro ketika meninjau kesiapan Bawaslu dalam menghadapi Pilkada serentak 2020 di Padang.

Menurut dia,kesiapan anggaran sangat penting agar pengawasan tahapan pilkada berjalan sesuai harapan.

“Persoalan ini akan dilaporkan pada kementerian Dalam untuk segara dicairkan anggaran tersebut,”pungkas dia.

Padahal, lanjut dia dalam Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja daerah, NPHD seharusnya sudah cair 100 persen pada 9 Juli 2020. “Nah sekarang sudah 27 Juli 2020 anggaran belum juga cair 100 persen, kondisi ini sudah melampaui batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya,” jelas Gunawan.

Selain kesiapan anggaran kehadiran Sekjen Bawaslu RI ini ke Bawaslu Sumbar juga untuk mewawancarai langsung dua orang calon Kepala bagian (Kabag) yang nantinya ditempatkan di Kesekretariatan Bawaslu Sumbar.

“Soalnya masih ada satu posisi Kabag yang kosong di Bawaslu Sumbar yakni Kabag Hukum, Sengketa, Humas dan Datin yang nantinya digabung menjadi satu bagian,” terang Gunawan.

Soal Alat Perlengkapan Diri (APD), Gunawan Suswantoro menyebutkan saya datang Padang ini untuk meyakinkan agar jajaran pengawas ini benar-benar siap untuk memfasilitasi pengawasan Pilgub Sumbar dan pilwako serta pilbup di 13 kabupaten kota di Sumbar.

“Kesiapan APD bagi jajaran pengawas dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Sumbar merupakan hal penting,”sebut dia.

Sementara itu Ketua Bawaslu Padang, Dori Putra menyatakan

sudah dapat bantuan APD dari Bawaslu RI.

“Bantuan APD yang diberikan Bawaslu RI itu berupa masker, hand sanitizer, sarung tangan sekali pakai, kemudian APD lainnya yang sudah ditentukan Gugus tugas bagi penyelenggara pilkada,” sebut Dori.

Dia menyebutkan, bantuan APD yang sudah diterima itu sudah pula didistribusikan kepada Panwascam dan panwas kelurahan.

“Dengan begitu, apabila petugas kami lakukan pengawasan di lapangan, sudah harus memakai APD,”ucap dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas