OJK Dukung Pembentukan TPAKD Sumbar

Peresmian TPAKD Sumbar oleh Gubernur Irwan Prayitno.

Peresmian TPAKD Sumbar oleh Gubernur Irwan Prayitno.

Advertisements

Padang, PADANG-TODAY.com– Ototritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan dukungan kepada Pemerintah Sumatra Barat dalam rangka mendorong  pembangunan di daerah khusus dalam percepatan peningkatan akses keuangan bagi masyarakat dan UMKM. Dukungan tersebut diwujudkan dengan dibentuknya Tim Percepatan Akses keuangan Daerah (TPAKD).

Menurut Anggota Dewan Komisioner OJK Kusumaningtuti S. Soetiono saat pengukuhan TPAKD di Audiotorium Gubernuran Sumbar, Selasa (24/5) mengatakan, setiap provinsi yang ada di Indonesia harus memiliki TPAKD  dalam meningkatkan percepatan akses keuangan yang ada di daerah dalam demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam mewujudkna masyarakat yang lebih sejahtera.

“Bukan hanya tingkat Provinsi yang membentukan TPAKD, tetapi tingkat dibawahnya seperti Kabupaten dan Kota harus membentuk TPAKD bersama OJK di wilayah kerjanya”, ungkapnya.

Kusumaningtuti menambahkan, TPAKD saat ini sudah terbentuk di 15 provinsi dan untuk di Sumatra sendiri, Provinsi Sumatra Barat merupakan yang ketiga. Daerah lain di Sumatera yang TPAKD-nya sudah terbentuk yakni Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Daerah lainnya berada dalam antrian menyusul untuk pengukuhan.

“Mengingat inisiatif TPAKD kebutuhan dalam meningkatkan akses keuangan daerah baik pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka TPAKD di Sumbar berada di bawah pembinaan dan koordinasi Gubernur Sumbar,” terangnya.

TPAKD Provinsi Sumatra Barat sendiri nantinya akan menyiapkan serangkaian program kerja yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Adapun program kerja yang telah disusun yakni penyusunan database UMKM dan sektor jasa keuangan, kampanye inklusi keuangan dalam bentuk gerakan menabung, edukasi dan sosialisasi, training of trainer produk dan layanan sektor jasa keuangan aparatur pemerintah dan capacity building bagi UMKM.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno mengatakan, TPAKD terbentuk dari forum koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait untuk meningkatkan percepatan di daerah yang bukan dari APBN dan APBD, sehingga uang tersebut dapat beredar di masyarakat dalam arti produktif dan ekonomi bergerak.

“Pembentukan TPAK

D di beberapa provinsi merupakan tindak lanjut dari radiogram menteri dalam negeri untuk meminta setiap kepala daerah untuk membentuk TPKAD Provinsi, Kabupaten/Kota bersama OJK di wilayah kerja masing-masing daerah,” tambahnya.(rel/dsp)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*