OJK Inkulasi Keuangan Indonesia Tergolong Rendah Di Bandingkan Negara Lain Di Asia

OJK
PADANGTODAY.com-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai program inklusi keuangan Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara lain di Asia. Program kredit mikro yang diluncurkan dalam dua dekade terakhir terlihat belum optimal.

Advertisements

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan program ini harus terus didorong untuk mempercepat perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat kurang mampu dan usaha mikro kecil.

“Diharapkan dapat menjadi solusi persoalan ini, mengingat OJK memiliki kewenangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan, sehingga OJK memiliki dua kelebihan dalam mendorong program inklusi keuangan,” ujarnya dalam siaran pers, Jakarta, Rabu (13/8).

Dua kelebihan yang dimaksud adalah strategi atau program inklusi keuangan dan monitoring pencapaiannya dapat dilakukan lebih komprehensif dan terintegrasi dari sisi supply, demand dan infrastructure.

Kedua, edukasi dan perlindungan konsumen keuangan dan masyarakat, juga menjadi nilai tambah tersendiri untuk mengakselerasi lebih inklusifnya sektor keuangan khususnya sisi demand.

Sebelumnya, dalam acara Asia Microfinance Forum 2004 yang digelar di Shanghai Cina, 6-8 Agustus lalu, Muliaman menjelaskan bahwa pergeseran strategi dari microfinance ke financial inclusion dalam pengentasan kemiskinan membutuhkan perubahan paradigma.

Indonesia sebagai salah satu perekonomian terbesar di Asia dan dunia serta jumlah penduduk dan kondisi geografis memiliki tantangan besar untuk institusi keuangan bank dan non-bank. Pelaku usaha mikro kecil yang ada di Indonesia belum semuanya mendapat akses layanan keuangan.

“Perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat miskin dan usaha mikro kecil telah menjadi perhatian pemerintah dan OJK sebagaimana tercantum dalam strategi nasional keuangan inklusif,” jelas dia.

Muliaman menekankan pentingnya program yang dirancang dan terkoordinasi dengan baik, karena sistem keuangan inklusif tidak hanya berbicara bagaimana menyediakan kredit bagi masyarakat miskin dan usaha mikro kecil namun memiliki tujuan yang lebih holistik yaitu mengurangi angka kemiskinan, melakukan distribusi pendapatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan sustainable tanpa mengorbankan dan bahkan menopang stabilitas sistem keuangan.

“Pergeseran paradigma tersebut tentunya akan menimbulkan peluang dan tantangan,” ungkapnya.

Peluang dan tantangan tersebut antara lain, produk atau jasa keuangan yang lebih beragam. Cakupan tidak lagi terbatas hanya kredit mikro, tetapi juga produk-produk keuangan lainnya, termasuk tabungan, asuransi, dan sistem pembayaran.

“Kami sedang menyiapkan program tabungan melalui branchless banking dan mendorong program asuransi mikro,” papar dia.

Soal platform baru. Besar peluang untuk menggunakan teknologi digital dan telekomunikasi untuk mencapai masyarakat yang belum terjangkau. Tantangan dan peluang juga datang dari pasar baru. Inisiatif ini tidak hanya untuk masyarakat miskin tetapi juga untuk masyarakat yang tergolong unbanked pada semua tingkat pendapatan.

Dengan itu perlu melibatkan pihak atau penyedia jasa baru. Pihak-pihak yang terlibat tidak hanya bank atau Lembaga Keuangan Mikro, tetapi juga bisa melibatkan pemerintah melalui program pro-rakyat miskin dan perusahaan telekomunikasi.

Ada pula tantangan untuk regulator mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang efektif mendorong financial inclusion yang berimbang antara aspek sosial dan aspek komersial dengan tetap tidak mengorbankan aspek kehati-hatian.

“Program untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif tidak hanya mendorong dari salah satu sisi namun harus saling mengisi dan menciptakan sinergi,” jelasnya.

Dari sisi supply diperlukan industri yang menawarkan produk atau layanan keuangan yang customer-centric disertai infrastruktur finansial yang baik. Hal ini hanya akan dapat diserap dengan baik jika didukung oleh program yang mendorong dari sisi demand seperti kapabilitas keuangan, edukasi dan kepercayaan publik serta akses keuangan yang berkualitas.

“Dua sisi ini akan dapat berjalan dengan baik jika difasilitasi dengan kebijakan dan regulasi yang mendukung sistem keuangan yang inklusif,” tutup dia.(dil/**)