Ombudsman RI Nilai Layanan Dampak Covid-19 Pemko Padangpanjang Sudah Baik

Padangpanjang, TODAY—Kepala Ombudsman RI perwakilan Provinsi Sumatera Barat,  Yefri Heriani S.Sos, M.Si mengapresiasi layanan Pemerintah Kota Padangpanjang terhadap masyarakatnya yang terdampak Covid-19, dengan mengalokasikan dana APBD untuk Bantuan Sosial Tunai.  Menurut Ketua lembaga pengawas layanan publik itu, Padangpanjang selalu mengutamakan kebutuhan dan hak masyarakatnya.

Hal tersebut dikemukakan Yefri Heriani saat bertemu dengan Walikota Padangpanjang yang diwakili Sekdako Padangpanjang Sonny Budaya Putra AP, M. Si, di Ruang VIP Balaikota, Kamis, (19/11) yang turut dihadiri sejumlah Kepala OPD dan pejabat lainnya.

” Kita melihat Pemerintah Kota Padangpanjang sudah menyiapkan berbagai strategi untuk melakukan penaggulangan terhadap dampak Covid dengan mengalokasikan anggaran terutama bantuan sosial tunai bagi masyarakat yang terkena dampak. Dibanyak daerah, kesediaan anggaran itu selalu dianggap terbatas,  tapi Padangpanjang selalu mengutamakan kebutuhan dan hak masyarakat yang terdampak Covid,”  ungkap Yefriani.

Pujian Yefri Heriani bukan lah tanpa alasan. Disamping memantau langsung di lapangan, pihaknya juga melihat layanan Pemko Padangpanjang diberbagai media terkait warga terdampak corona.

Dari data Bansos Dinas Sosial PPKB P3A, terhitung April,Mei, dan Juni, BST anggaran APBD diberikan kepada 4511 KK dengan nominal Rp.600.000 ribu per bulannya. Kemudian BST provinsi dengan nominal  yang sama sebesar Rp.600.000,- diberikan kepada 690 KK serta BST Kemensos diberikan kepada  4653 KK. Artinya hampir 75 persen KK masyarakat kota berhawa sejuk itu menerima bantuan.

Disamping itu, layanan kesehatan di Kota Padangpanjang, kata Yefri Heriani berjalan dengan baik.  Seluruh masyarakat terdaftar di BPJS. Dengan begitu, Kota Padangpanjang menyandang sebagai kota “Universal Health Coverege” yakni seluruh  masyarakatnya memiliki layanan kesehatan yang penuh.

Namun demikian, Ombudsman mengingatkan Pemko Padangpanjang selalu melihat standar layanan publik sesuai UU No. 25 Tahun 2009 yang memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik.

Walikota yang diwakili Sekdako Padangpanjang, Sonny Budaya Putra, menyambut baik tanggapan positif dari Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumbar.  Padangpanjang, kata Sekdako,  terus berupaya memberikan pelayan prima bagi masyarakatnya.

“Kami terus berproses memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Kami selalu terbuka untuk segala masukan, termasuk dari Ombudsman,” kata Sonny. (nfo/ka)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*