Padang Pariaman, Sosialisasi Kampanye Pilkada Serentak Dinilai Kurang Masif

Advertisements

Komisi Pemilhan Umum Daerah Padang Pariaman (KPUD) tetap menggelar pilkada 9 Desember 2020. Kesepakatan itu diambil setelah pemereintah menilai bahwa situasi di tengah pandemi virus corona (Covid-19) masih terkedali saat ini. Namun desakan menunda pilkada demi aspek keselamatan kesehatan masyarakat, ketahanan ekonomi, dan kualitas demokrasi di abaikan.

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 sangat penting karena merupakan amanat yang tertuang  dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat 6. Adanya Pilkada Serentak merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi yang dianut, yaitu sarana untuk regenerasi kepemimpinan secara adil, bijaksana, serta sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam konstitusi.

Penyebaran pandemi COVID-19 di daerah itu belum ada tanda-tanda akan mereda. Bahkan semakin lama jumlah pasien positif terpapar COVID-19 cenderung tidak akan berkurang. Ini juga harus dikalkulasi dan diperhatikan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu.

Keputusan untuk tetap menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Sosialisasi kampanye seputar penyelenggaraan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dinilai belum masif.

“ Saya belum menemukan sosialisasi yang maksimal kepada publik terkait protokol kesehatan yang akan dilaksanakan di TPS (Tempat Pemungutan Suara) nanti,” kata Dewiwarman, SH. MH, anggota DPRD Padang Pariaman, Selasa (24/11) di Pariaman.

Sekretaris Fraksi PPP itu mengakui KPUD berupaya keras menjamin keselamatan pemilih di TPS. Salah satunya, menyesuaikan mekanisme pemungutan suara dengan penerapan protokol kesehatan seperti pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan dengan hand sanitizer.

Namun, upaya tersebut belum cukup tanpa adanya sosialisasi yang masif. Dikhawatirkan dengan minimnya sosialisasi seputar keamanan dan langkah pencegahan Covid-19 yang disiapkan menurunkan partisipasi pemilih.

“Sosialisasi yang tidak masif ini membuat masyarakat enggan datang ke TPS karena khawatir terinfeksi dan munculnya klester-klester baru penyebaran Virus Covid 19,” ujar Ketua Komisi III DPRD Padang Pariaman itu.

Sementara pengamat kesehatan Firdaus Diezo menyebutkan kebijakan new normal atau adaptasi kebiasaan baru yang digulirkan oleh pemerintah, bukan berarti wabah sudah hilang (selesai). Tetapi, new normal adalah aktivitas masyarakat dengan adaptasi (penyesuaian) di tengah wabah.

Bentuk dari penyesuaian itu di antaranya adalah memakai masker, menggunakan hand sanitizer, rajin mencuci tangan, menjaga jarak aman (physical distancing), menghindari kerumunan, dan lain sebagainya untuk dapat mencegah penyebaran virus.

“ Untuk itu, jangan sampai dengan alasan menegakkan nilai-nilai demokrasi menjadi pertaruhan keselamatan masyarakat. Rencana  pilkada tidak boleh mengabaikan kesehatan dan keamanan masyarakat, yang jauh lebih penting. Tidak mungkin mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan masyarakat atas nama demokrasi ,” kata dia.

Demokrasi itu sendiri sejatinya adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Demokrasi memiliki makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, setiap kebijakan apapun itu adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan demokrasi itu penting, tetapi kesehatan dan keamanan masyarakat juga penting.

Pada hari pemungutan suara, kata dia, protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan dengan ekstra ketat dan maksimal. Proses ini mulai dari memastikan setiap calon pemilih menggunakan masker atau face shield, melakukan pengecekan suhu tubuh pada calon pemilih, menyediakan sumber air beserta sabun untuk mencuci tangan, maka harus disediakan hand sanitizer atau air yang mengalir. Tempat duduk para pemilih harus diatur untuk menjaga jarak aman (physical distancing), minimal 1-2 meter.

“ Nah, pratek dilapangan yang terjadi kita kan tidak dapat mengetahuinya, apakah jari tangan masyarakat pemilih di celupkan dengan tinta. Kalau seperti ini terjadi, kemungkinan akan terjadi penyebaran virus corona,” ujarnya.

Ini semua harus diperhatikan dengan baik, tidak boleh main-main. Hal ini untuk menutup celah sekecil apapun penyebaran COVID-19. Pada momen ini, pemerintah diharapkan untuk hadir memberikan jaminan dan kepastian kesehatan dan keamanan masyarakat, sehingga masyarakat tidak ragu untuk hadir ke TPS guna menyalurkan hak suaranya.

“ Yang menjadi harapan kita adalah Pemilu kepala daerah maupun kesehatan masyarakat, sama-sama dapat tercapai dan tidak ada satupun yang dipertaruhkan. Pesta demokrasi (pilkada) kita harapkan dapat berjalan dengan lancar, tingkat partisipasi masyarakat tetap tinggi, sekaligus masyarakat juga tetap aman dari COVID-19,”

Dengan sistem pemilu yang baik dan kecepatan serta ketepatan dalam penanganan COVID-19, akan membuat masyarakat lebih percaya terhadap penyelenggara pemilu. Masyarakat akan yakin bahwa pemilu dapat berjalan lancar dan tidak menyebabkan klaster baru penyebaran COVID-19.

“ Kalau terjadinya klaster baru penyebaran covid-19 dalam pilkada ini, peyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dapat di berikan sanksi hukum kesehatan tentang Karangtina Kesehatan,” tutupnya. (Suger)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*