Penolakan itu mereka kemukakan dalam kegiatan Sosialisasi Perda 7/2018 yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumbar beberapa hari lalu di Aula Kantor Bupati Padang Pariaman – Parikmalintang,

Sebagaimana dikemukakan Ketua Forum Walinagari se-Padang Pariaman, H Zulhendrayani, perda yang ditetapkan Gubernur bersama DPRD Sumbar – 5 April 2018 – itu berbeda 180 derajat dengan perda yang ada saat ini sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan nagari. “Perda 7/2018 secara keseluruhan mengatur tentang nagari adat,” ujarnya.

Didampingi Walinagari Tandikek Selatan Maryono dan Walinagari Lubuak Aluang Hilman H, lebih jauh Zulhendrayani mengungkapkan, tidak hanya unsur pemerintahan yang berubah total dalam perda tersebut tetapi juga sistem pemilihan yang mundur jauh ke belakang.

“Pasal 12 ayat (1) menyebutkan: Kapalo Nagari dipilih atau diangkat oleh Kerapatan Adat Nagari berdasarkan musyawarah mufakat,” kata Walinagari Koto Baru, Kecamatan Padang Sago, itu.

Penolakan senada juga diungkapkan oleh Ketua Bamus Nagari Batu Kalang – Padang Sago Drs H Amiruddin Tk Majolelo MA dan Ketua Bamus Nagari III Koto Aur Malintang Edi Yasmahadi secara terpisah. Menurut mereka, Perda Sumbar 7/2018 itu berpotensi mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang sudah tertata dengan baik.

Meski demikian, sejumlah ninik-mamak atau pemuka adat justru menyatakan, Perda Sumbar 7/2018 merupakan jawaban untuk membangkit batang terendam guna mengembalikan peradaban Minangkabau yang berdasarkan adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah.

Seperti diungkapkan Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sikucue, Kecamatan V Koto Kampung Dalam – Badaruddin Dt Majolelo SE, perda tersebut mengembalikan sistem kepemimpinan di Ranah Minang dengan sistem Tali Tigo Sapilin atau Tungku Tigo Sajarangan.

“Dalam hal ini, kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo ka mufakat, mufakat barajo ka nan bana, nan bana badiri sandirinyo,” papar pensiunan Bank BNI tahun 1995

Sosialisasi Perda 7/2018 itu menghadirkan tiga narasumber: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbar Drs H Syafrizal MM, Pamong Senior Dr H Rusdi Lubis MSi dan Akademisi Dr Yulizal Yunus. (rel/pdt)