Pajak Restoran Belum Tergarap Maksimal

 

Advertisements
Ilustrsi Bill Pajak Restoran.

Ilustrsi Bill Pajak Restoran.

Padangpanjang, PADANGTODAY.com-Pencapaian pungutan pajak restoran dan rumah makan di angka 123 persen dari target yang ditetap pada tahun 2014 lalu, belum membuktikan sisi pedapatan daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2011 dan Peraturan Walikota (Perwako) nomor 14 tahun 2011 tersebut tergarap dengan maksimal.

Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Padangpanjang, Marjulas Sabri menyebut realisasi pungutan pajak rumah makan dan restoran pada 2014 mencapai Rp991 juta. Jumlah tersebut melebihi pencapaian 123 persen dari target Rp800 juta terhadap 69 rumah makan dan restroan yang ada di kota berjuluk Serambi Mekkah itu.

Namun demikian Sabri menilai, pencapaian yang melampau target target tersebut tetap saja belum maksimal jika mengacu pada uji petik yang dilakukan terhadap potensi pendapatan pajak untuk rumah makan dan restoran di daerah berhawa sejuk itu. Jika pengusaha rumah makan dan restoran atau Wajib Pungut (WP) memiliki kesadaran yang tinggi akan manfaat realisasi pajak, diyakini pendapatan pajak pertahun dari sumber tersebut bisa mencapai pada angka yang sangat fantastis.

“Meski telah diatur melalui Perda dan Perwako, namun sampai saat ini pungutan pajak terhadap rumah makan dan restoran masih ditetapkan dengan angka tertinggi Rp2,5 juta perbulannya. Kebijakan yang saat ini dipertanyakan BPK tersebut, belum bisa dialihkan sesuai Perda dan Perwako karena rendahnya kesadaran WP. Buktinya saat diterapkan sesuai aturan dengan menggunakan sistem bill, malah pendapatan pajak turun drastis,” tutur Sabri di ruangan kerjanya, kemarin siang.

Tokoh masyarakat Padangpanjang, Mastoti menilai masyarakat harus memiliki kesadaran akan pentingnya pendapatan pajak daerah. Khususnya pada pajak rumah makan dan restoran yang masih minim dibandingkan potensi yang ada, merupakan suatu kerugian jika tidak direalisasikan karena sangat berkaitan terhadap kelangsungan pembangunan daerah.

Pengusaha rumah makan dan restoran selaku WP, semestinya tidak perlu takut merugi jika menerapkan sistem pajak yang telah diatur Perda dan Perwako. Tidak hanya di Padangpanjang, hampir seluruh rumah makan dan restoran di Indonesia ini telah menerapkan sistem pajak tersebut dan tidak pernah dipersoalkan pembeli atau pengunjung selaku Wajib Pajak.

“Pada prinsipnya, pajak yang dipungut pemerintah tersebut tetap akan kembali untuk kepentingan masyarakat dan bentuk percepatan pembangunan di berbagai lini. Karena itu tidak pernah ada Wajib Pajak mempersoalkan terjadinya penambahan pembayaran dari harga sebenarnya jika tertera jelas pada bukti pembayaran atau bill,” ujar Mastoti yang pernah bertugas sebagai Kepala DPPKAD Padangpanjang itu sebelum menjalani masa pensiun saat ini.

Anggota Komisi II DPRD Padangpanjang dari Partai PAN, Hukemri menilai belum maksimalnya pengelolaan potensi pajak rumah makan dan restoran harus disikapi bersama. Berkaca pada kabupaten kota lainnya, penegakkan disiplin pajak terhadap wajib pungut pajak rumah makan dan restoran dilakukan bersama oleh pemerintah daerah setempat dan didukung unsur Muspida. Salah satu strategi dilakukan yakni, hanya merekomendasikan rumah makan dan restoran yang mau mengakomodir sistem bill sebagai wajib pungut.

“Pada prinsipnya pengusaha rumah makan dan restoran tidak dirugikan terhadap pungutan pajak. Mungkin saja di Padangpanjang ini, perlu juga kita menerapkan bagi rumah makan dan restoran yang tidak mau menerapkan sistem bill, jangan direkomendasikan untuk tamu pemerintahan. Namun ini tentu perlu kajian dan pendekatan terhadap pengusaha terkait selaku wajib pungut,” jawab Hukemri melalui selulernya. (nto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*