Pansus DPRD Warning Pemkab Tentag Pertanggungjawaban APBD 2018

Tanahdatar—Setelah melalui pembahasan yang alot, 24 dari 35 Anggota DPRD Tanahdatar hadiri Rapat Paripurna guna mendengarkan laporan Tim Pansus Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018, di gedung parlemen setempat, Selasa (26/6)

Sebelumnya, Sekretaris Tim Pansus DPRD Pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawab pelaksaan APBD, Jasmdi, ST dalam laporannya, menyebutkan, rumusan tersebut berdasarkan rapat internal dan rapat kerja Pansus DPRD dengan perangkat daerah.

“Selain itu juga hasil study banding Pansus DPRD ke Kota Yogyakarta secara berjenjang dalam provinsi Sumbar ke pemerintah pusat sejak 10 Juni 2019 lalu. Rumus ini merupakan salah satu dokumen atau pedoman bagi fraksi-fraksi untuk mentukan pendapat,” tutur Jasmadi.

Secara sistematika dikatakannya, Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018, terkait dengan PAD dirasakan belum dilaksanakan sesuai dengan amanat Perda No 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

“Pemerintah daerah baru melaksanakan perhitungan yang dilakakukan berdasarkan negosiasi dengan subjek pajak, terutama dalam hal Perda pajak hotel dan restoran. Maka khusus untuk pemungutan rumah makan, pemerintah daerah semestinya melaksanakan pemungutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Tim Pansus juga mengingatkan Pemkab Tanahdatar tentang beberapa kegiatan yang ada pada APBD TA 2018. Terutama terkait dengan total dana cukup besar yang tidak dapat dilaksanakan OPD terkait. Antara lain disebutkannya pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora), Dinas Koperindag dan Dinas PUPR dan Pertahanan.

“Hal-hal ini perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah, dengan menyusun perencanaan yang matang. Harapan kita tentu ini tidak terulang kembali pada tahun-tahun selanjutnya,” harap Jasmadi.

Pada kesempatan yang sama, Tim Pansus juga mengingatkan Pemkab tentang sejumlah kegiatan rekanan yang putus kontrak. Diantaranya disebutkan terkait pembangunan gedung Poliklinik RSUD Prof. M. Ali Hanafiah Batusangkar dengan total dana Rp33.944.109.000. Informasi yang didapat dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI, dana yang teralisasi lebih kurang hanya Rp14 miliar.

“Kejadian seperti ini juga harus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemkab dalam memproses dan penetapan pemenang tender. Selain tidak terus berulang, rekanan yang bersangkutan agar dipertimbangkan masuk dalam daftar hitam,” pungkasnya. (Ce)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas