Pembabatan Pohon Mangrove Dihentikan

Padang-today.com__ Pengerjaan proyekpembukaan jalan desa yang membelah hutan Mangrove Desa Apar, Kota Pariaman,Sumatera Barat menuai banyak kritik. Diketahui, proyek itu belum mengantongi izin daari pihak terkait.

Baru-baru ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pariaman bersama tim gabunganTNI-Polri menghentikan pengerjaan proyek tersebut yang mengakibatkan rusaknya hutan mangrove yang terjadi di Desa Simpang Apar, Kecamatan Pariaman Utara beberapa waktu lalu.

Kadis Pol PPdan Damkar Pariaman Handrizal Fitri kepada wartawan mengatakan, Perintah menghentikan pembabatan hutan mangrove di intruksikan oleh Walikota Pariaman.

“Seharusnya yang membuka lahan ini harus ada izin telebih dahulu, baik dari Desa, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) maupun Pemko,” ujar Handrizal.

Handrizal memastikan bahwa pembukaan lahan pembuatan jalan penghubung antara Desa Ampaluke Desa Apar sepanjang 1000 Meter itu tidak memiliki izin.

“Setelah kita koordinasi dengan pihak Tarkim, DLH dan Camat mereka katakan memang tidak ada izin atas pembukaan lahan ini,” ulasnya.

Ia menegaskan, bahwa Pol PP bersama TNI dan Polri bertugas menghentikan pembabatan hutan mangrove tersebut dan menghentikan eskavator yang ada dilokasi.

“Panjang hutan mangrove yang dibabat sejauh 500 meter dengan lebar 6 meter,” kata dia.

Hal senadaKepala Desa Apar Hendrick, bahwa pembukaan lahan hingga membabat hutan mangrove tersebut tidak ada izin dari Pemerintah Desa setempat.

“Selaku Kepala Desa siapa yang mengerjakan lahan ini, saya tidak tahu,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, bahwa perencanaan pengerjaan jalan penghubung dua desa itu memang ada, namun masih tahap mencari solusi dengan pemilik lahan/tanah.

“Kita koordinasi dulu dengan yang punya tanah setelah itu baru kita teruskan ke pihak terkait untuk pembukaan lahannya. Itupun rute rencana jalannya tidak sampai membabat hutan mangrove yang ada,” kata dia.

Terkait dibabatnya hutan mangrove tersebut Hendrick baru mengetahuinya pada Minggu(17/12).

“Sedangkan sanksi dari Desa belum ada, dikarenakan tidak ada Perdes (Peraturan Desa) yang mengatur,” tuturnya.

Dipihaklain, salah satu Tokoh Masyarakat Desa Apar, Yurdafi mengungkapkan pembukaan jalan penghubung antara desa Ampalu dan desa Apar tersebut berada di tanah masyarakat dan sudah sesuai dengan keinginan masyarakat.

“Ini sudah sesuai dengan keinginan masyarakat. Karena kami telah mendambakan jalan penghubung itu tembus sejak berpuluh-puluh tahun,” kata dia.

Diakui Yurdafi, dirinya merasa heran dengan klaim hutan Mangrove yang disebut-sebut oleh sejumlah orang. 

Pasalnya, selama ini hutan yang berada di dua desa Ampalu dan Apar tersebut merupakan tanah ulayat milik tiga suku yang bermukim di dua desa tersebut.

“Tanah ini milik dari Suku Tanjung, Suku Jambak dan Suku Koto. Tapi sekarang diklaim jadi hutan mangrove. Sementara sosialisasinya tak ada,” katanya. 

Dilanjutkan Yurdafi, karena pengerjaan pembukaan jalan desa tersebut menuai banyak kecaman maka, sejak Senin (17/12) kemarin, pengerjaan dihentikan dan satu unit eskavator yang berada di dalam hutan sudah dikeluarkan.

“Ya, untuk sementara dihentikan dulu. Kabarnya pemerintah mau duduk bersamamembahasnya,” tandasnya.

Terkait pembukaan jalan baru yang membelah hutan Mangrove tersebut belum mengantongi izin dari Dinas terkait itu dinilai tidak mengindahkan kelestarian lingkungan dan merupakan pelanggaran Undang-Undang.

Dalam UU No32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup, perlindungan yang kuat terdapat dalam undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang telah menepatkan hutan bakau sebagai sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil (Pasal 1 angka 4) dan terdapat ancaman pidana penjara dan denda Rp.10 Miliar terhadap pelaku penebangan dan perusakan hutan bakau. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas