Pemilihan Kepala Desa Di 12 Desa Kota Pariaman Terancam Gagal Digelar

PARIAMAN, PADANGTODAY.com-Pemilihan kepala desa serentak pada 12 desa di Kota Pariaman rencana dilaksanakan pada akhir bulan Maret 2015, terancam batal digelar. Padahal, pesta demokrasi memilih kepala desa dilaksankan secara serentak merupakan amanat undang-undang No 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa.

Advertisements

Kabag Pemerintahan Desa Kota Pariaman, Yurnalis kepada Padangtoday mengatakan, pelaksanaan pilkades serentak pada 12 desa di Kota Pariaman dikuatirkan batal. Hal tersebut dikarenakan oleh berberapa faktor, salah satunya adalah banyaknya panitia pemilihan yang belum menyerahkan SK kepenitian pilkadesnya. Hal ini berimbas pada molornya penjadwalan pelaksanaan tahapan pilkades serentak.

“Masih banyak panitia pilkades yang belum menyerahkan SK kepanitian pilkades, dari 12 desa yang akan melaksanakan pilkades serentak, baru cuma satu desa yang sudah menyerahkan ke kita. Jika SK kepanitian belum kita terima, tentu jadwal pelaksanaan tahapan pilkades belum bisa dilakukan,” ujarnya.

Katanya, pelaksanaan pilkades seharusnya sudah dilakukan pada akhir tahun 2014 yang lalu. Namun jadwal pilkades yang jabatan kadesnya berakhir pada akhir 2014 berbarengan dengan pelaksanaan tahapan pilpres 2014 yang lalu. Hingga kini, 12 kepala desa dijabat oleh Pjs sementara hingga pelaksanaan terpilihnya kepala desa definitif.

“12 desa yang belum melaksanakan pilkades masih dijabat Pjsnya, hingga terpilihnya kades defenitif. Jika pilkades ini masih tertunda, tentu pengambulan kebijakan dan proses pemerintahan di desa juga tidak efektif,” ulasnya.

Dikatakan, pelaksanaan pilkades serentak juga sulit dilaksanakan. Hal ini dikarenakan, jauhnya perbedaan berakhirnya masa jabatan masing-masing kepala desa. Katanya, jika pelaksanaan pilkades serentak tidak bisa dilaksanakan, sebagai alternatif, pilkades dapat dilaksanakan secara bergelombang atau berkelompok.

“Ada dua mekanisme pelaksanaan pilkades yang diamanatkan UU pemerintahan desa, pilkades serentak dan pilkades bergelombang. Jika pilkades serentak sulit kita lakukan, maka kita punya pilihan lain dengan melaksanakan secara bergelombang UU itu bisa kita terapkan,” ucapnya. (eri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*