Pemkab MoU Pajak dengan DJP Sumbar-Jambi

MOU Pemkab dengan DJP Sumbar dan Jambi

MOU Pemkab dengan DJP Sumbar dan Jambi

BERSAMA DJP Sumbar-Jambi

BERSAMA DJP Sumbar-Jambi

Limapuluh Kota, PADANGTODAY.com-Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota tentang Optomalisasi Penerimaan Pajak dan Dana Bagi Hasil Pajak.

Nasional target penerimaan Pajak Tahun 2015 sebesar Rp.1.201,7 Triliun (67% dari APBN Rp.2.039,5 Triliun). Bagi hasil pajak dari PBB Pusat 10% dan Daerah 90%. PPh Ps.25/29 OP, PPh final WP OP dan PPh Ps.21 Pusat 80% dan Daerah 20%.

Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2014 sebesar Rp.50.075.712.728 dimana pajak daerah menyumbang sebesar Rp.11.186.100.000. Dengan realisasi penerimaan daerah dari pajak sebesar 11.662.954.822 (105,08%), sambutan Bupati Lima Puluh Kota dr.Alis Marajo Dt.Sori Marajo pada acara Penandatangan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, Selasa (17/2) di Aula Kantor Bupati Sarilamak.

Sedangkan pada APBD Tahun 2015 target Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak naik Rp.13.734.222.900. Dan target penerimaan daerah dari dana bagi hasil pajak naik Rp.21.311.548.394, jelas Alis Marajo.

Hadir Muspida dan SKPD di Lingkugan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota. Kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi para pihak untuk melakukan kerjasama kelembagaan. Dalam hal mengoptimalkan penerimaan pajak, meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme aparatur perpajakan, kata Alis Marajo.

Memanfaatkan dan memutakhirkan data dan informasi pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan peraturan perundangan perpajakan, ditambahkan Alis Marajo.

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi dalam hal ini diwakili Drs.M.Ismiransyah M.Zein,Ak,M.B.A mengatakan APBN 2.039,5 Triliun belanja pusat 1,392,5 Triliun dan transfer ke daerah sebesar 647,0 Triliun.

Dana Perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus), pajak dan sumber daya alam. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (Dana Otonomi khusus dan Dana Penyesuaian), kata M.Ismiransyah.

Dana bagi hasil pajak, PBB( pusat 10% dibagi rata ke Kabupaten/kota (6,5%) INSENTIF kab/kota 3,5%, daerah 90% Provinsi 16,2%,Kabupaten /kota 64,8% dan biaya pungut 9%).

PPh Ps.25/29 OP, PPh final WP OP, PPh Ps.21 (pusat 80%, daerah 20% provinsi 8%, kabupaten /kota 12%) dan Cukai hasil tembakau (pusat 98%, daerah 2%), lanjut M.Ismiransyah.(mnc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*