Pemko Payakumbuh Ikuti Rakernas Pendaftaran Kependudukan

Sekda-Payakumbuh-Benni-Warlis-dan-Kadisdukcapil-Payakumbuh-Mediar-Indra-jadi-peserta-Rakernas-Pendaftaran-Kependudukan-Senin-15-9-lalu-di-Hotel-Redtop-Jakarta.-Rakernas-diselenggarakan-oleh-Kemendagri.

Sekda-Payakumbuh-Benni-Warlis-dan-Kadisdukcapil-Payakumbuh-Mediar-Indra-jadi-peserta-Rakernas-Pendaftaran-Kependudukan-Senin-15-9-lalu-di-Hotel-Redtop-Jakarta.-Rakernas-diselenggarakan-oleh-Kemendagri.

JAKARTA, PADANGTODAY.COM -Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia menggelar Rapat Kerja Nasional Pendaftaran Penduduk selama sehari penuh, Senin 15 September, di Hotel Redtop Jakarta. Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh mengirim Sekretaris Daerah H Benny Warlis dan Kadisdukcapil H Mediar Indra di kegiatan nasional tersebut.

Dalam pandangannya, Mendagri H Gamawan Fauzi yang mantan Gubernur Sumbar itu mengatakan, Mendagri tengah mempertimbangkan untuk memberlakukan denda kepada masyarakat yang lalai terhadap kartu tanda penduduk (KTP) elektronik. Lalai ini seperti merusak atau menghilangkan KTP elektronik tersebut.

“Ini baru sebuah pemikiran setelah kami melakukan studi banding ke Malaysia. Jadi karena mendapatkannya gratis lalu bisa seenaknya memberlakukan KTP elektronik tersebut,” kata Gamawan usai membuka Rakernas Pendaftaran Penduduk di hotel Redtop, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2014).

Tokoh Sumatera Barat itu menuturkan, saat dirinya melakukan studi ke Malaysia, masyarakat di sana tidak bisa memperlakukan KTP elektronik semena-mena. Bahkan menurutnya, apabila ditemukan merusak atau menghilangkan KTP elektronik Malaysia yang dikenal MyKad itu akan didenda.

“Untuk itu KTP elektronik itu harus dijaga. Kalaupun lalai, itu juga harus ada pembuktiannya,” tuturnya.

Masih kata Gamawan, diharapkan dengan adanya denda tersebut membuat orang berpikir dua kali apabila ingin merusak KTP elektronik tersebut. Menurutnya, denda tersebut akan dimasukan ke kas daerah.

“Nanti dendanya bisa masuk ke daerah (APBD). Karena kalau tidak, orang akan terlalu mudah untuk membuat kartu baru,” tandasnya.

H Mediar Indra berpendapat bahwa pemikiran melaksanakan denda itu bisa dijalankan dengan optimal. Sebab, dengan denda, masyarakat akan disiplin membawa Kartu Tanda Kependudukan tersebut.
”Ide Mendagri itu sangat baik untuk dilanjutkan. Kesulitan kita selama ini adalah mengontrol kependudukan yang teregistrasi dengan optimal. Diberlakukannya denda akan memaksa penduduk untuk patuh dan taat ber-KTP-E,” ujar H Mediar Indra bersemangat.(malin​)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas