Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Belum Maksimal

Padangpanjang, PADANGTODAY.com-DPRD Kota Padangpanjang melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPj) menilai pemerintah belum berhasil menjalankan program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran secara komprehensif dan terkoordinir. Hal itu diungkapkan Ketua Pansus LKPj Desfa Remindo melalui selulernya baru-baru ini.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Pansus DPRD, program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran tidak berjalan secara konfrehensif dan terkoordinir, dibuktikan program kegiatan yang berada di setiap SKPD terkait tampak berjalan sendiri-sendiri. Kegiatan tersebut disebutkannya kurang menghasilkan manfaat yang berkesinambungan, yang bermuara pada penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran di tengah-tengah masyarakat.

“Ini disebabkan beberapa hal, yakni belum adanya data kemiskinan dan pengangguran yang akurat, sistim pembinaan tidak berkesinambungan, kurang selektif dan meratanya pemberian bantuan dan kurangnya perhatian terhadap pendidikan bagi anak-anak kurang mampu,” ungkap Desfa.

Menyikapi hal tersebut, politisi senior Partai Golkar itu menyebutkan perlunya ada langkah dan kebijakan strategis yang dilakukan Pemko dan jajarannya guna mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, pemerintah hendaknya mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwako) validasi data kemiskinan dan pengangguran. Tidak hanya dalam bentuk angka-angka, namun ditegaskannya juga dalam bentuk minat serta kemauan personal masyarakat.

Demikian juga terkait pembinaan, upaya mencapai tataran maksimal diungkapkan perlu diangkat tenaga fungsional yang berkompeten di bidangnya. Sehingga pemerintah dalam memberikan bantuan dan pembinaan kepada masyarakat didasarkan kepada kemampuan, kemauan dan minat, apalagi terhadap kelompok masyarakat yang telah menerima bantuan berulang-ulang.

“Perlunya jaminan biaya pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu sampai ke jenjang Perguruan Tinggi (PT), sangat berpengaruh terhadap kualitas SDM dan berkaitan langsung dengan langkah awal pengentasan pengangguran atau pun kemiskinan,” jelas Desfa.

Demikian juga disampaikan anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional (PAN), Hukemri menyebut Pansus telah menyampaikan sejumlah rekomendasi lainnya. Di antaranya terkait upaya mewujudkan stabilitas dan daya saing perekonomian, peningkatan kualitas SDM, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dan peningkatan pembangunan infrastruktu berwawasan lingkungan.

Hasil pengkajian dan evaluasi tersebut berupa rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada kepala daerah, berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 23 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

“Dengan adanya rekomendasi tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat melahirkan inovasi-inovasi baru dan perbaikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang. Orientasi tentu untuk kepentingan masyarakat banyak, diharapkan bisa mencapai tingkat yang lebih sejahtera,” tutur Hukemri melalui selulernya dihubungi terpisah. (nto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*