Pendapat Fraksi PAN DPRD Terhadap 9 Ranperda yang Diajukan Pemko Payakumbuh

Para anggota DPRD ketika paripurna 9 ranperda

Para anggota DPRD ketika paripurna 9 ranperda

Payakumbuh, PADANGTODAY.com-Juru Bicara DPRD Kota Payakumbuh Mawi Etek

Arianto, membacakan Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat  II Terhadap Pembahasan 9 (Sembilan) Ranperda Kota Payakumbuh Masa Sidang Pertama 2015 dalam sidang Paripurna DPRD Senin (20/4). Bahwa Walikota Payakumbuh pada 23 Januari 2015 yang lalu, telah menyampaikan Nota Penjelasan 9 (sembilan)  Ranperda  Kota Payakumbuh Masa Sidang Pertama Tahun 2015.

Fraksi PAN

1)    Rancangan Peraturan  Daerah tentang Pembentukan Kelurahan           Sebagaimana kita ketahui, bahwa rencana penggabungan kelurahan yang dikenal dengan revitaliasai kelurahan berawal pada tahun 2005, pemikiran ini ddasarkan atas hasil evaluasi dan dianggap bahwa pelayanan pemerintahan kelurahan kepada masyarakat belum maksimal. Hal ini disebabkan karena berbagai keterbatasan, seperti terbatasnya jumlah personal, belum memadainya dana oprasional, terbatasnya fasilitas kerja kelurahan, termasuk luas kelurahan yang rata-rata kurang 5 km2 . apalagi dengan keluarnya peraturan pemerintah no. 73 tahun 2005 tentang kelurahan, semakin mendorong pemerintah daerah untuk melakukan revitalisasi kelurahan yang dianggap sebagai salah satu upaya untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat , meningkatkan efisiensi dan efiktivitas kerja.

Hasil sosialisasi yang dilaksanakan sejak tahun 2005 tersebut telah menghasilkan 11 (sebelas) kelurahan baru hasil penggabungan 2 (dua) atau 3 (tiga) kelurahan, dan pada hari ini telah dibahas ranperda tentang pembentukan 5 (lima) kelurahan lagi.

Dari hasil konsultasi ke berbagai instansi antara lain :

  1. a) Ditjen pemerintah desa kementrian dalam negeri, hasil konsultasi dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut :
  2. Secara teknis penggabungan kelurahan sangat didukung oleh kementrian dalam negeri namun demikian karena terjadinya perubahan undang-undang no. 32 tahun 2004 menjadi undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, seharusnya undang-undang no.23 tahun 2014 tersebut mrnjadi salah satu dasar hukum ranperda
  3. Sementara itu isi dari ranperda tentang penggabungan kelurahan masih berpedoman kepada undang-undang no. 32 tahun 2004, PP no. 73 tahun 2005 dan permendagri no. 31 tahun 2006, berarti belum sejiwa dengan undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
  4. Agar ranperda penggabungan kelurahan tersebut konsisten antara konsideran dengan isinya, sebaiknya penggabungan kelurahan ini di tunda dulu, menunggu ditetapkannya peraturan pelaksana undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
  5. b) Hasil konsultasi ke biro hukum kantor gubernur provinsi Sumatera Barat

Dari hasil konsultasi tersebut dapat dicatat hal-hal sebagai berikut :

  1. Kelurahan-kelurahan yang telah digabung berdasarkan perda kota payakumbuh no. 07 tahun 2013 tentang pembentukan,penghapusan dan penggabungan kelurahan tetap berjalan  seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.
  2. Sementara ranperda tentang penggabungan kelurahan yang sedang dibahas pada saat ini disarankan untuk ditangguhkan pengesahannya sampai ditetapkannya undang-undang tentang desa dan kelurahan.

Sementara F PAN mempertimbangkan dengan berbagai alasan dan sesuai dengan saran dari kementerian dalam negeri dan kantor gubernur, maka kami sepakat untuk menunda pengesahan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan kelurahan, setidaknya sampai dikeluarkan peraturan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan undang-undang no. 23 tahun 2014 tersebut.

2)    Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Payakumbuh.

Seperti dijelaskan bahwa pada penjelasan umum undang-undang no. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan mengamanatkan bahwa pada hakikatnya negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan status hukum terhadap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk. Undang-undang no. 23 tahun 2006 merupakan penjabaran amanat pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi  kependudukan dengan terbangunnya data base kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Untuk mewujudkan diperlukan penataan penyelenggaran pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan sistim informasi administrasi kependudukan.

Penerapan KTP-elektronik yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya data base kependudukan secara nasional. Dengan penerapan ktp-el, maka setiap peduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki ktp-el lebih dari 1 (satu) dan atau dipalsukan ktp elektroniknya, mengingat dalam ktp-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk.

Perubahan peraturan daerah ini pada prinsipnya akibat dari perubahan undang-undang no. 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no. 24 tahun 2014,  maka dengan sendirinya peraturan daerah kota payakumbuh no. 02 tahun 2012 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di kota payakumbuh harus menyesuaikan dengan perubahan undang-undang tersebut di atas, terutama hal-hal pokok dan prinsip antara lain :

  1. Pemberlakuan istilah ktp-el
  2. Mengenai masa berlaku ktp-el
  3. Pemberlakuan denda terhadap keterlambatan pelaporan
  4. Hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang baru

Dari hasil konsultasi dengan beberapa instasi terkait, dapat dicatat hal-hal sebagai berikut :

  1. Pada prinsipnya ranperda tentang perubahan peraturan daerah no. 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan administrasi kependududkan dapat dilaksanakan karna merupakan tuntutan dari perturan perundang-undangan
  2. Masa berlaku tanda pendududk selam-lamanya, tetapi akan berubah apabila elemen dasarnya diganti seperti status perkawinan dan lain-lain.
  3. Pencataan atas pristiwa penting misalnya, kelahiran, kematian dan perkawinan, dulu pencatatan dilakukan dimana kejdiannya, sekarang boleh dicatat ditempat domisili.

Sementara hasil konsultasi ke biro hukum kantor gubernur sumatra barat

Dari hasil  evaluasi biro hukum disarankan sebagai berikut :

  1. Pasal 55 ayat (4) supaya dijelaskan lurah atau camat yang berwenang untuk ktp yang hilang atau rusak , yang bertujuan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat
  2. Pasal  37 ayat (3) supaya dijelaskan pihak yang berwenang untuk melaporkan atau membuat laporan  kematian, disarankan sebaiknya dilaporkan oleh ahli waris yang meninggal.

Seperti dijelaskan bahwa ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 tahun 2012 tentang  Penyelenggaraan  Administrasi  Kependududkan pada dasarnya hanya menyesuaikan dengan Undang-Undang no. 24 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-udang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan telah dilakukan beberapa perubahan, pada prinsipnya ranperda ini telah memenuhi ketentuan sesuai dengan aturan yang berlaku.

3)    Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor  2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh

Pada prinsipnya ranperda ini dimaksudkan untuk menambah beberapa jabatan struktual dilingkungan sekretariat daerah dengan alasan mengingat semakin meningkatnya beban kerja dan makin kompleknya permasalahan yang memerlukan pengambilan kebijakan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah memungkinkan adanya peluang untuk penambahan jabatan struktural, apalagi ditunjang dengan terjadinya kenaikan skor dari 48 (tahun2008) menjadi 58 (tahun 2015) sebagai akibat dari peningkatan APBD  kota payakumbuh dari tahun ke tahun.

Dari hasil konsultasi kebeberapa instansi terkait antara lain :

  1. Biro Organisasi Sekretariat Jenderal Kementrian Dalam Negeri.

Hasil konsultasi pada biro organisasi, dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut :

  1. Perubahan organisasi tata kerja dapat saja dilakukan oleh pemerintah daerah, karena urusan struktur organisasi tidak termasuk urusan konkuren. Sehingga dapat saja dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan daerah, namun demikian tetap memperhatikan asas efisiensi dan efektifitas untuk kepentingan daerah.
  2. Untuk perubahan SOTK yang menyangkut urusan konkuren sebaiknya ditunggu dulu peraturan pemerintah dari pelaksana undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
  3. Untuk perubahan SOTK masih bisa berpedoman kepada peraturan pemerintah no . 41 tahun 2007 dan aturan pelaksanaannya
  4. Biro Hukum Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Hasil kunjungan ke biro hukum kantor gubernur provinsi sumatra barat, menyatakan hal-hal sebagai berikut :

  1. Perubahan SOTK dapat dilaksankan, karena urusan tersebut  bukanlah urusan yang bersifat konkurent dan harus disesuikan dengan kebutuhan daerah dan memperhatikan asas efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
  2. Dengan perubahan SOTK sekretariat daerah dengan penambahan kabag pertanahan, supaya digambarkan struktur organisasi dinas tata ruang dan kebersihan, karena urusan pertahanan merupakan tugas salah satu kasi. Pebebasan lahan pada Dinas Tata Ruang dan Kebersihan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Namun ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan antara lain sebagai berikut :

  1. Bahwa bidang pelayanan pertanahan, seperti yang diatur dalam pasal 22 ayat(4) peraturan pemerintah no. 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, urusan ini dibawahi dalam bentuk “dinas”
  2. Mengacu kepada ketentuan huruf c angka 2 permendagri no. 57 tahun 2007, tugas dan fungsi skretariat daerah ……..”tidak tercakup tugas dinas dan lembag teknis”, artinya bahwa tugas dan fungsi sekretariat daerah tidak termasuk urusan bidang pelayanan pertanahan, karena telah menjadi kewenangan dinas.
  3. Seperti diatur dalam peraturan pemerintah no. 38 tahun 2007 dan telah ditetapkan dengan peraturan daerah kota payakumbuh no.02 tahun 2010 tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kota payakumbuh, bahwa urusan pelayanan pertahanan yang diwadahi oleh dinas tersebut telah disepakati menempatkan  urusan ini dan menjadi kewenangan dinas tata ruang dan kebersihan yang selama ini ditangani oleh salah satu bidang .
  4. Bila mana urusan pelayanan pertahanan dialihkan menjadi “kewenangan skretariat daerah “ , yang pada dasarnya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah no.38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan peraturan daerah kota payakumbuh no. 02 tahun 2010 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota Payakumbuh. Seharusnya peraturan daerah kota Payakumbuh no. 02 tahun 2010 tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kota Payakumbuh dan perda kota payakumbuh no.03 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas dilingkungan pemerintah kota payakumbuh, khususnya struktur organisasi dinas tata ruang dan kebersihan juga dirubah kaena akan berakibat tidak berfungsinya salah satu bidang yang selama ini menangani urusan pelayanan pada dinas tata ruang dan kebersihan kota payakumbuh.
  5. Jika urusan pelayanan pertanahan dialihkan menjadi kewenangan sekretariat daerah dengan  “ penambahan 1 (satu) jabatan setingkat bagian disekretariat daerah, maka secara otomatis memungkinkan “ penambahan 1 (satu) jabatan asisten sekretaris daerah”.
  6. Sementara untuk penambahan 2 (dua) staf ahli, bila kita mengacu pada bab VIII pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah no. 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, bahwa tugas dan fungsi staf ahli walikota ditetapkan oleh Walikota “ diluar tugas dan fungsi perangkat daerah” . pernyataannya adalah “ tugas dan fungsi pemerintahan apalagi yang berada diluar tugas dan fungsi perangkat daerah”. Semuanya sudah terbagi habis kepada tugas dan fungsi SKPD.
  7. Sesuai dengan ketentuaan poin 5 huruf G Permendagri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petujuk Teknis Penataan Organisasi Dan Perangkat Daerah, bahwa jumlah dan nomenklatur jabatan staf ahli dapat disesuaikan dengan “ kebutuhan” dan “ kemampuan daerah masing-masing”.

 

Berdasarkan berbagai alasan seperti yang disampaikan diatas dan  setelah dipertimbangan secara matang, “ maka disimpulkan bahwa penambahan 1 (satu) jabatan setingkat bagian dan penambahan 1 (satu) asisten sekretaris daerah memungkinkan untuk dilaksanakan, namun untuk penambahan 2 (dua) staf ahli dianggap belum priotitas dan mendesak.

 

4)    Ranperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah

Dalam usaha pemerintahan daerah meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan baru,seperti di amanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diberikan keleluasaan untuk mengelola potensi yang sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah berupaya memanfaatkan semua potensi yang ada termasuk melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan melalui pendirian badan usaha milik daerah. Sebagaimana di amanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, bahwa daerah dapat mendirikan badan usaha milik daerah yang pendiriannya ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sebagaimana disampaikan saudara Walikota, pembentukan badan usaha milik daerah kota payakumbuh diharapkan ikut berperan dalam meghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Harapan kami bahwa pendirian badan usaha milik daerah ini tidak menjadi pesaing apalagi mematikan usaha-usaha ekonomi yang telah dikelola oleh masyarakat.

Dalam pembahasan yang dilakukan oleh rekan-rekan pansus II terhadap  beberapa hal yang memerlukan perhatian kita bersama, antara lain sebagai berikut :

  1. Penyusunan naskah ranperda telah sesuai dengan permendagri no.1 tahun 2004 tentang penyusunan produk hukum daerah.
  2. Pasal –pasal yang telah direvisi yaitu :

–          Pasal 7 dijadikan 2 ayat.  Selanjutnya ayat (2) berbunyi “ kerjasama dengan mitra-mitra seperti diatur dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan dari DPRD

–          Pasal 12 ayat (1)…. direksi yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) diganti menjadi 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) orang direktur utama dan 2 (dua) orang direktur.

–          Pasal 13 ayat (2) dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2) dewan komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang komisaris utama dan 2 (dua) orang anggota komisaris.

Dengan adanya beberapa koreksi dan pembetulan naskah, diharapkan kehadiran ranperda ini dapat meningkat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dimasa mendatang.

5)    Ranperda tentang Pengelolaan Areal Pasar.

Menyikapi perkembangan pembangunan dan jumlah pendududk kota Payakumbuh yang  sejalan dengan peningkatan kebutuhan konsumsi masyarakat terhadap barang dagangan dan disisi lain area pasar sebagai pusat perdagangan perlu ditingkatkan baik fasilitas maupun pelayanannya.

Berkenaan dengan hal tersebut dan dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dimaksud, maka pengurusan dan pengelolaan area pasar perlu ditingkatkan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Agar pengurusan dan pengelolaan area pasar tersebut dapat dikelola secara baik dan profesional, perlu menata kembali aturan yang mengatur tentang pengurusan dan pengelolaan area pasar dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam pembahasan yang dilakukan oleh teman teman pansus II baik melalui dengar pendapat dengan stake holder, konsultasi dengan instansi terkait ditingkat pusat dan provinsi, ternyata cukup banyak permasalahan antara lain sebagai berikut:

  1. Bangunan yang ada di area pasar tidak seluruhnya dibangun dan menjadi milik pemerintahan kota.
  2. Khusus bangunan yang dibangun oleh masyarakat perlu dihargai dan dihormati haknya, sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan.
  3. Harus dijelaskan sarana milik pemerintah kota yang menjadi fasilitas umum dan dimanfaatakan secara bersama.
  4. Perlu diatur secara tegas dan jelas kesepakatan kepemilikan antara masyarakat adat dengan pemerintah kota payakumbuh.
  5. Mengingat ranperda ini akan menampung dan memenuhi berbagai kepentingan perlu dilengkapi dengan kajian yang jelas berupa naskah akademik, dan jika perlu dapat dikerja samakan dengan pihak perguruan tinggi.

Dengan adanya beberapa catatan diatas perlu menjadi perhatian kita bersama untuk melengkapi dan penyempurnaan ranperda ini selanjutnya.

6)    Ranperda tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Sesuai dengan amanat persatuan daerah kota payakumbuh no.01 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kota payakumbuh tahun 2010-2030 pasal 81 ayat 2 yaitu ketentuan perizinan harus berdasarkan pada prinsip penerapan perizinan yaitu setiap kegiatan pembangunan harus mendaptakan izin dari pemerintah kota payakumbuh yang melakukan pengendalian terhadap kesesuaiannya dengan rencana serta ketentuan administrasi.

Ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan (IMB) juga merupakn amanat dari peraturan menteri dalam negri no. 32 tahun 2010 tentang pedoman pemberian izin mendirikan bangunan. Pengaturan izin mendirikan bangunan harus ditetapkan dengan peraturan daerah dan sesuai dengan ketentuan pasal 35 permendagri no. 32 tahu 2010 sudah harus ditetapkan paling lambat 2 tahun setelah ditetapkannya permendagri no. 32 tahun 2010 diatas.

Pemberian izin mendirikan bangunan juga akan berdampak pada pelayanan dan merupakan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan utilitas umum kota seperti penyambungan arus PLN,air PDAM dan sambungan telepon kabel.

Mengingat pentingnya peraturan izin mendirikan bangunan tersebut, maka untuk pengayaan dan penyempurnaan ranperda ini telah di lakukan beberapa kegiatan seperti dengar pendapat (hearing) dan tokoh-tokoh masyarakat, rapat kerja dengan stake holder dan konsultasi dengan instansi terkait baik di tingkat pusat maupun provinsi sumatra barat.

Dari berbagai kegiatan tersebut telah di terima banyak masukan dan telah dapat di sepakati antara lain sebagai berikut :

  1. Judul ranperda ditetapkan menjadi perda tentang izin mendirikan bangunan (IMB)
  2. BAB II pasal 2 ruang lingkup perda mengatur penyelenggaraan izin mendirikan bangunan (IMB), disepakati penambahan 3 (tiga) huruf :m.,n., dan o., yaitu tentang perizinan bangunan, tim ahli bangunan dan sertifikat layak fungsi bangunan
  3. Bab VI ditambahkan pasal 9 tentang perizinan bangunan dalam kota payakumbuh meliputi ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, dan seterusnya sampai ayat 9 .
  4. Pasal 26 ayat 2 ditambahkan huruf f tentang dokumen tentang analisis bagi yang terkena kewajiban mengenai SPPL, UKL, UPL, AMDAL, AMDAL LALIN, parkir, serta sistim penanggulangan pencegahan bahaya kebakaran.
  5. Pasal 29 ditambah ayat 4 f
  6. Pasal 30 ditambah ayat 1
  7. Pasal 32 ditambah ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 .
  8. BAB XIII tentang pengawasan dan pengendalian pasal 38 direvisi ayat 1 dan ayat 2
  9. Bab IV tentang tim ahli bangunan ditambahkan pasal 39 ayat 1, ayat 2 , ayat 3 , ayat 4 , dan ayat 5 serta pasal 40 ayat 1 dan ayat 2
  10. Bab XV tentang tim ahli bangunan ditambahkan pasal 41 ayat 1, ayat 2 , ayat 3 , dan ayat 4 serta pasal 42 ayat 2, ayat 3 , dan ayat 4 .
  11. Bab XV pasal 41 ayat 3 tentang sertifikat layak fungsi bangunan untuk bangunan gedung lainnya berlaku selama 10 ( sepuluh) tahun, kecuali keadaan setelah bencana
  12. Diserahkan kiranya penomoran dan pemberlakuan perda setelah penetapan perda RDTR

Namun berdasarkan hasil konsultasi dengan direktur jendral penataan ruang direktorat perkotaan, kementrian agraria dan penataan ruang RI :

  1. Amanah peraturan pemerintah (PP)  no.15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang , pasal 59 ayat 4 hal 37 menyebutkan perda RDTR wajib ditetapkan paling lama 36 bulan setelah penetapan perda RTRW
  2. Kota payakumbuh telah menetapkan perda RTRW, tapi belum menetapkan perda RDTR dan perda IMB
  3. Perda RDTR berpedoman pada perda RTRW
  4. Perda IMB berpedoman pada perda RDTR
  5. Selama belum ada perda RDTR maka regulasi lama berupa perwako/perda IMB tetap berlaku
  6. Kegiatan pematangan / pengolahan tanah dan lahan harus mendapatkan izin dari pemerintah
  7. Disarankan untuk menunda perda IMB, minimal sama penetapannya dengan perda RDTR

Dari penjelasan dan hasil konsultasi dengan direktorat jenderal penataan ruang, direktorat perkotaan, kementrian agraria dan penataan ruang RI tersebut ternyata sesuai dengan peraturan pemerintah no. 15 tahun 2010 bahwa peraturan daerah tentang izin mendirikan bangunan merupakan turunan dari peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang (RDRT) sebagai penjabaran dari rencana tata ruang wilayah kota yang telah ditetapkan dengan perda kota payakumbuh no. 01 tahun 2012.

Mengingat peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang (RDRT) kota payakumbuh belum ditetapkan maka idealnya ranperda tentang izin mendirikan bangunan belum dapat di sahkan sebelum ranperda tentang RDRT ditetapkan.

7)    Ranperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Lota Payakumbuh

Seperti dijelaskan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Lalu lintas dan angkutan jalan raya sebagai bagian transportasi nasional, harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan , ketertiban lalu lintas dan untuk mendukung pembangunan ekonomi.

Pada dasarnya ranperda ini bertujuan untuk menciptakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan tepadu dengan angkutan lain.

Serta yang sama kita ketahui bahwa dalam ranperda ini cukup banyak ruang lingkup atau hal-hal yang diatur seperti yang berhubungan dengan :

  1. Kegitan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang dijalan
  2. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan
  3. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas , manajemen dan rekayasa lalu lintas serta penengakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

 

Oleh karena itu banyak tugas-tugas yang harus dilakukan baik oleh pemerintah daerah dan pembinaan –pembinaan yang akan dilakukan oleh forum lalu lintas jalan terhadap pelaksanaan perda di lapangan. Dan yang sangat kami tekankan disini permasalahan terminal, pool kendaraan dan juga loket-loket penjualan tiket.

Kami meminta agar kendaraan terminal bisa difungsikan dan di pool-pool kendaraan yang menjamur selama ini dan juga tidak sesuai undang-undang agar ditertibkan sehingga diharapkan kondisi lalu lintas dan kota payakumbuh bisa tercipta sesuai yang kita harapkan. Dan perda yang kita sahkan punya arti untuk kota payakumbuh

Dalam pembahasan ranperda ini dilaksanakan berbagai kegiatan seperti rapat kerja dengan stekholder, dengar pendapat (hearing), konsultasi ke instansi terkait dipusat maupun ditingkat Provinsi Sumatera Barat.

Dari berbagai kegiatan tersebut telah diterima banyak masukan dan saran penyempurnaan ranperda, dan berdasarkan hasil rapat telah dapat disepakati beberapa hal dengan tim penyusun ranperda antara lain sebagai berikut :

  1. Judul ranperda ditetapkan menjadi perda tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
  2. Pada konsideran mengingat ditambah undang- undang no. 33 tahun1964 tentang asuransi, dan undang-undang no. 34 tahun 1964 tentang pertanggungjawaban dana LLAJ (SWDKLLJJ)
  3. BAB III pasal 3 dimutasi ayat 1 menjadi ayat 2 dan sebaliknya
  4. Bab V pasal 24 ayat 2 kalimat instansi terkait diganti dengan kepolisian
  5. Bab VII pasal 49 ayat 1 tentang retribusi dihilangkan
  6. Bab X pasal 106 ayat 2 huruf e dihilangkan
  7. Bab XI  pasal 155 dihilangkan
  8. Karena ada koreksi pasal-pasal, maka dilakukan penyesuaian penomoran pasal-pasal dan perubahan kata-kata yang saling berkaitan diantara pasal-pasal.

 

Dengan adanya beberapa koreksi dan penyempurnaan naskah diharapkan kehadiran ranperda ini dapat mewujudkan keamanan, ketertiban, kenyamanan, dan kelancaran berlalu lintas untuk mendorong peningkatan pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

 

8)    Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 07 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Keberadaan perda ini sangatlah penting, artinya bagi kota payakumbuh baik itu sebagai antisipasi dari perkembangan dan pertumbuhan kendaraan di kota payakumbuh yang mempunyai efek terhadap pembangunan dan peningkatan prasarana jalan, dan juga bagaimana peraturan terhadap kapasitas kendaraan sehingga tidak berakibat kecelakaan lalu lintas dan kerusakan jalan. Serta adanya retribusi dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terhadap pengujian kendaraan  bermotor.

Untuk itu fraksi partai amanat nasional berharap agar dinas terkait betul-betul bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat disamping yang lebih penting jangan ada terjadi pungutan-pungutan melebihi dan diluar ketentuan perda yang sudah dibahas ini.

 

9)    Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Dalam pembahasan perubahan perda ini disepakati bahwa sanksi pada perda yang berbunyi penjara diganti dengan pidana kurungan. Dalam hal untuk menjaga hak masyarakat yang perokok, pemerintah daerah juga punya kewajiban untuk menyediakan ruang khusus untuk merokok (smoking area ) pada KTR.

Terhadap reklame rokok yang menjadi polemik dan komplen dari organisasi kepemudaan kalangan pemerhati olahraga dan musik, karena terkendala pendanaan dan siapa yang menjadi sponsor  kegiatan mereka. Fraksi PAN sangat memahami sekali keinginan kelompok organisasi pemuda ini untuk disponsori iklan/reklame pada kegiatan-kegiatan tersebut tapi akan sangat sulit kita berikan karena berbenturan dengan pasal-pasal yang ada pada perda KTR ini.

Untuk itu Fraksi PAN juga meminta kepada BUMN/BUMD serta pengusaha-pengusaha yang ada dikota payakumbuh untuk berkontribusi membantu kegiatan kepemudaan di kota payakumbuh. Serta diharapkan juga kepada pemuda payakumbuh agar punya program pembinaan dan bantuan untuk mensuport serta  membantu berkembangnya kegiatan-kegiatan pemuda di kota payakumbuh.

Dari uraian kami diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1)Dari  9 ( sembilan ) ranperda yang diajukan dapat disimpulkan bahwa :

  1. Menyetujui 6 (enam) ranperda untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah yaitu :
  2. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah kota payakumbuh nomor 02 tahun 2012 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di kota payakumbuh.
  3. Rancangan peraturan daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah.
  4. Rancangan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok.
  5. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di kota payakumbuh.
  6. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah kota payakumbuh nomor  07 tahun 2010 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor.
  7. Rancangan peraturan daerah no. 02 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat DPRD kota Payakumbuh dengan catatan :
  • Yang dapat disetujui penambahan 1 (satu) jabatan setingkat bagian yaitu bagian pertahanan.
  • Menyetujui penambahan 1 (satu) jabatan asisten sekretariat daerah yaitu asisten administrasi umum.
  • Sementara penambahan jabatan 2 (dua) staf ahli belum dapat disetujui
  1. Mengembalikan untuk disempurnakan ranperda :
  2. Rancangan peraturan daerah tentang izin mendirikan bangunan.
  3. Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan kelurahan.
  4. Rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan area pasar.

 

2)    Segera menerbitkan peraturan walikota payakumbuh sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tersebut, sehingga ada kesatuan pandang dan kesamaan sikap dalam pelaksanan peraturan daerah di lapangan.

3)    Mengharapkan kepada pemerintah kota payakumbuh, untuk mensosialisasikan perda-perda tersebut  dan diharapkan semua stakeholder memberikan partisipasi  dan dukungan sebagai implementasi komitmen bersama sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

4)    Tetap memperhatikan saran-saran masyarakat baik yang disampaikan pada acara dengar pendapat (hearing), dalam acara turun lapangan sehingga diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanan peraturan daerah tersebut .

5)    Fraksi PAN menyampaikan permohonan maaf dan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi selama proses pembahasan ranperda ini.(Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*