Pendapat Fraksi Partai Golkar DPRD Terhadap 9 Ranperda yang Diajukan Pemko Payakumbuh

Mawi Etek Arianto juru bicara DPRD dalam penyampaian 9  ranperda

Mawi Etek Arianto juru bicara DPRD dalam penyampaian 9 ranperda

Para anggota DPRD ketika paripurna 9 ranperda

Para anggota DPRD ketika paripurna 9 ranperda

Payakumbuh, PADANGTODAY.com-Juru Bicara DPRD Kota Payakumbuh Mawi Etek

Arianto, membacakan Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat  II Terhadap Pembahasan 9 (Sembilan) Ranperda Kota Payakumbuh Masa Sidang Pertama 2015 dalam sidang Paripurna DPRD Senin (20/4). Bahwa Walikota Payakumbuh pada 23 Januari 2015 yang lalu, telah menyampaikan Nota Penjelasan 9 (sembilan)  Ranperda  Kota Payakumbuh Masa Sidang Pertama Tahun 2015.

 

Fraksi Partai GOLKAR

Pendapat Fraksi Partai Golkar yang nantinya menjadi keputusan DPRD Kota Payakumbuh terhadap 9 ( Sembilan ) RancanganPeraturan Daerah Kota Payakumbuh yang pada prinsipnya kita sama-sama berniat baik dan bermaksud bahwa Ranperda dapat bermanfaat bagi kepentingan kita bersama, baik Pemerintah maupun masyarakat Payakumbuh umumnya. 9 (Sembilan ) Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh yang disampaikan oleh Walikota dan  telah dibahas di DPRD Kota Payakumbuh adalah :

 

1)    Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan.

Ranperda ini belum dapat disetujui dengan alasan menunggu Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu Peraturan Pemerintah dan Permendagri.

 

2)    Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Administrasi Kependudukan di Kota Payakumbuh.

Ranperda ini dapat disetujui dengan catatan :

  1. Segala bentuk perubahan dan nomenklatur serta masukan hasil rapat, hearing, kunjungan kerja dan konsultasi yang sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku harus diakomodir.
  2. Pelayanan prima terhadap masyarakat harus diupayakan terus.
  3. Perubahan data-data yang konkrit tentang kependudukan di Kota Payakumbuh yang realita hendaknya ada setiap bulan.

 

3)    Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh.

Ranperda ini dapat disetujui dengan catatan sebagai berikut :

  1. Asisten ditambah 1 ( satu ) orang dari 2 ( dua ) orang menjadi 3 ( tiga ) orang
  2. Penambahan Kabag Pertanahan pada Sekretariat Daerah disinkronkan dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2012 dan Undang-undang No. 23 tahun 2014.

Dengan berlakunya Perda SOTK ini tentang Penambahan Kabag Pertanahan pada Sekretariat Daerah secara otomatis Kasi Pembebasan Lahan padaDinas Tata Ruang dan Kebersihan tidak berlaku lagi.

  1. Staf Ahli tidak ada penambahan yaitu tetap seperti semula.

Harus disesuaikan kepada PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan  PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan serta PerMendagri No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

 

4)    Ranperda tentang Pembentukan BUMD

Ranperda ini dapat disetujui untuk dijadikan Perda dengan catatan :

  1. Prospek dari BUMD yang akan didirikan itu harus jelas dari kajian berbagai sisi sehingga kehadirannya akan memberikan kontribus positif bagi pemerintah dan rakyat Kota Payakumbuh.
  2. Personil-personil pengelolanya diharapkan orang-orang yang professional, berpikir kreatif, jujur, bertanggungjawab, mempunyai pandang jauh kedepan. Jangan terkesan hanya sekedar menampung tenaga kerja penggangguran
  3. Harus disesuaikan dengan Undang-undang no. 23 pasal 331 ayat 1 s/d 6 Tahun 2014.

 

5)    Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Area Pasar.

Ranperda ini belum dapat disetujui dengan catatan :

  1. Berhubung karena rumitnya pengelolaan pasar ini sangatlah diperlukan keputusan yang PAS sehingga tidak menimbulkan gejolak-gejolak sesudahnya. Justru itu diperlukan pembahasan yang lebih mendalam sehingga peraturan yang berlaku dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua unsur yang terkait.
  2. Ditinjau dari Landasan Yuridis, Filosofi dan Sosialogis diharapkan juga PAS.
  3. Agar pembahasannya diteruskan pada masa sidang ke II.

 

6)    Rancangan Peraturan  Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Mematuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggara Penataan Ruang sesuai pasal 59 ayat 4 menyebutkan bahwa paling lama 36 bulan atau 3 tahun setelah penetapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) harus ditetapkan Perda Rencana Detail Tata Ruang ( RDTR ) yang didalamnya juga termaktub Peraturan Zonasi. Perda Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus sesuai / selaras / serasi dengan Perda RDTR.

Sehubungan belum adanya Perda RDTR, maka Perda IMB ini kami pending dan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

 

7)    Ranperda tentang Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Payakumbuh.

Karena Ranperda ini sangat penting menyangkut masyarakat banyak dan sudah memenuhil andasan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis, dapat disetujui dengan harapan :

  1. Segala yang berkaitan dengan kelancaran lalu lintas kiranya harus dipenuhi. Rambu-rambu, marka jalan, trafict light dan sebagainya yang masih kurang, kiranya jadi perhatian.
  2. Masalah perpakiran dan pedagang yang berjualan di pinggir jalan serta di atas trotoar yang menganggu, kiranya dapat ditertibkan.
  3. Wahana Tata Nugraha hendaknya selalu dapat kita rebut.

 

8)    Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 07 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Ranperda ini dapat disetujui untuk dijadikan Perda dengan catatan :

  1. Alat uji jika ada yang masih manual agar diusahakan semuanya mekanik
  2. Demi keselamatan berlalu lintas kiranya SKPD terkait menghimbau kepada pemilik kendaraan wajib uji untuk mematuhi jadwal pengujian
  3. Pungutan-pungutan diluar ketentuan sangatlah dilarang.

 

9)    Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perda No. 15 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok ( KTR )

Ranperda ini dapat disetujui untuk dijadikan Perda dengan beberapa harapan :

  1. Perda ini harus dilaksanakan dengan serius, yang melanggar ditindak sesuai aturan yang berlaku, jika tidak akan terkesan menjadi sebuah Perda Mandul.
  2. Untuk menghormati hak azazi di kawasan tanpa rokok harus disediakan area smoking.
  3. Diharapkan kepada pemerintah menyediakan alokasi anggaran untuk kegiatan kepemudaan yang selama ini diperoleh dari konpensasi iklan rokok yang dipasang di area kegiatan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas