Penetapan APBD Perubahan Tanahdatar Diwarnai Penolakkan dan Abstain

Batusangkar—Setelah menjalani sidang yang cukup alot, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanahdatar menyetujui Ranperda APBD Perubahan tahun 2019 dijadikan Perda dan ditetapkan dengan penandatangan persetujuan, Jumat(9/8).

Sebelum sembilan fraksi DPRD Tanahdatar menyampaikan pendapat akhir, terlebih dahulu mendengarkan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) yang disampaikan Juru Bicara Irman (PAN).

Irman membacakan hasil rumusan ranperda Perubahan APBD tahun 2019 dengan hasil rumusan yaitu  pendapatan sebesar Rp.1.385.224.867.9709,6 belanja Rp.1.464.133.292.077,17 dan  pembiayaan sebesar Rp.78.908.424.106,21. “Tahun ini terjadi pergeseran belanja tidak langsung ke belanja langsung yaitu Rp.309.694.000,00 dari Rp.839.810.302.450,40 menjadi Rp.839.500.608.450,40,” papar Irman.

Sementara dari sembilan fraksi yang menyampaikan pandangan, dua fraksi menolak. Yakni fraksi Gerindra melalui juru bicara Jonnedi dan fraksi Demokrat  melalui juru bicara Donna, serta satu fraksi tidak menyatakan sikap (abstain), yakni fraksi Hanura dengan juru bicara Adrison.

Sedangkan enam fraksi yang menyetujui, Fraksi PPP melalui Arianto, Fraksi PAN dengan juru bicara Alimuhar,  Fraksi Golkar dengan juru bicara Herman Sugiarto, Fraksi PKS dengan juru bicara Dekminil,  Fraksi PDI P dengan juru bicara Asrul Jusan dan Fraksi Bintang Nasdem dengan juru bicara Rasman.

Akibat adanya penolakan terhadap RAPBD 2019 dari dua fraksi tersebut, sidang paripurna sempat diskor untuk beberapa saat dan kemudian dilanjutkan dengan musyawarah antar pimpinan fraksi tanpa diikuti Fraksi Hanura yang telah memilih abstain. Meski telah melalui musyawarah, namun tak juga menemukan kata mufakat. Penentuan sikap keputusan akhirnya dilakukan dengan voting terbuka.

“Dari 24 anggota DPRD yang dinyatakan hadir sejak pagi harinya, namun pada voting terbuka hanya dilakukan 14 anggota dewan. Dari 14 anggota dewan yang melakukan melakukan voting terbuka, 11 anggota dewan menerima, satu menolak, dan 2 menyatakan abstain. Atas hasil voting, maka RAPBD-P tahun anggaran 2019 akhirnya dapat disahkan untuk menjadi peraturan daerah,” ungkap Ketua DPRD, Anton Yondra.

Sementara itu Bupati Irdinansyah Tarmizi sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak khususnya Banggar, Bamus, TAPD dan OPD yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh.

Bupati juga menambahkan, tahapan selanjutnya setelah Ranperda tentang Perubahan APBD 2019 ini akan dilengkapi dokumen-dokumen pendukung untuk dilakukan evaluasi Gubernur Sumbar. Hasil tersebut dikatakannya, akan ditindakalanjuti kembali Banggar DPRD dan TAPD sehingga dapat ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Tanahdatar.

“Kepada seluruh OPD agar menindak lanjuti catatan dan saran yang disampaikan fraksi terutama sehubungan dengan pendapan asli daerah (PAD) dari pendapan pajak dan restribusi, dan persiapkan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Irdinansyah. (dt)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas