Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Tanah Datar Telah di Implementasikan Dalam Perda

Shodiq Pasadiqoe dan Direktur Eksekutif Perkumpulan HuMa Indonesia Andiko dalam acara dialog "Penetapan Hutan Adat Demi Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat" di jakarta.

Shodiq Pasadiqoe dan Direktur Eksekutif Perkumpulan HuMa Indonesia Andiko dalam acara dialog “Penetapan Hutan Adat Demi Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat” di jakarta.

Tanah Datar, PADANGTODAY.com-Acara Dialog Nasional Hutan Adat bertajuk “Penetapan Hutan Adat Demi Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat” yang di diprakarsai HuMa Indonesia dan mitra-mitranya pada Kamis (2/10), di royal hotel kuningan, Jakarta.
Acara ini di hadiri gubernur, beberapa bupati, beberapa kementrian, masyarakat, dan pendamping hukum rakyat. Bupati Tanah Datar, shodiq Pasadiqoe ikut menghadiri acara tersebut sebagai salah seorang pembicara.

Tema acara dialog ini pada intinya adalah, setelah lebih dari setahun pasca Putusan MK 35/2012 dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun hingga kini putusan tersebut belum terimplementasi. Yang pada prinsipnya putusan itu merupakan bentuk koreksi atas proses negaraisasi hutan adat yang telah berlangsung puluhan tahun yang menyebabkan pelanggaran hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat atas wilayah/hutan adatnya.

Harapan HuMa Indonesia dan mitra-mitranya agar Pemerintah perlu menyegerakan penetapan hutan adat sebagai implementasi Putusan MK 35/2012. Karena penetapan hukum adat sangatlah penting untuk menjamin hak2 konstitusional masyarakat hukum adat atas wilayah/hutannya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat hukum adat seperti yang tercantum dalam konstitusi. Percepatan penetapan hutan adat menjadi penting sebagai koreksi atas kesalahan tata kelola hutan yang telah melahirkan konflik, kerusakan lingkungan, dan bencana ekologis yang terjadi selama ini.

MK melalui putusan itu mengeluarkan hutan  adat dari hutan negara, tetapi tidak menjadikan hutan  adat sebagai kategori khusus yang berbeda dengan hutan  hak, melainkan memasukkan keberadaan hutan adat  sebagai salah satu jenis dalam hutan hak. Sehingga hutan hak  selain terdiri dari hutan yang berada di atas tanah perseorangan/ badan hukum, juga merupakan hutan yang berada pada wilayah  masyarakat hukum adat

Di hubungi padangtoday.com via ponsel jum’at (03/10)
Direktur Eksekutif Perkumpulan HuMa Indonesia Andiko, yang juga merupakan putra asli Tanah datar mengatakan “Konstitusi Republik Indonesia, Pasal 33 dan Pasal 18, apabila disandingkan, akan menghasilkan pembahasan politik hukum ekonomi kerakyatan Indonesia. Ekonomi kerakyatan akan lahir jika penetapan wilayah adat yang di dalamnya terdapat hutan adat dilaksanakan”.
Ia menambahkan, “pengakuan wilayah adat merupakan jalan awal jika pemerintahan Jokowi-JK ingin mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan tersebut. Namun, pascaputusan MK 35, belum ada satu pun penetapan hutan adat”.

Dalam acara dialog tersebut Bupati Tanah Datar Shodiq Pasadiqoe menyatakan, “Kabupaten Tanah Datar telah mengimplementasikan adanya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari, yang mendefenisikan nagari adalah kesatuan masyarakatan adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi “adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah” dan berdasarkan asal-usul serta adat Minangkabau yang diakui dan dihormati. Dalam perda tersebut dinyatakan bahwa wilayah nagari yang meliputi wilayah hukum adat dengan batas-batas tertentu secara turun temurun telah diakui berdasarkan kesepakatan. Semua dokumen ini menjadi penting dan bisa menjadi modal untuk penetapan hutan adat di daerah Tanah datar, tuturnya. (romi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*