Pengembang Apersi Di Sumbar Terancam Gulung Tikar, Kuota Subsidi dari Pemerintah sudah Habis

 

Padang-today.com – Pengembang (developer) tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Sumbar menghadapi bermacam persoalan. Hal ini berdampak buruk bagi pengembangan untuk perumahan subsidi dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Selisih Suku Bunga (SSB).

“Masih banyak kendala yang dihadapi oleh pengembang dilapangan untuk membangun perumahan subsidi pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” kata Sekretaris DPD APERSI Sumbar, Bambang.

Menurut Bambang, kendala mendasar yang dihadapi saat ini yakni habisnya kuota subsidi dari pemerintah untuk membangun rumah sederhana bagi masyarakat menengah ke bawah.

“Bagaimana bisa melanjutkan pembangunan rumah subsidi kalau kuota dari pemerintah saja sudah habis,”pungkas dia.

Sejak tiga bulan terakhir ini, lanjut dia banyak pengembang tergabung Apersi, tidak bisa akad kredit. Hal ini menyebabkan arus kas (cash flow) mereka terganggu.

“Apabila tidak segera terealisasi tambahan kuota oleh pemerintah, di kawatirkan dalam waktu dekat ini banyak pengembang yang gulung tikar,”pungkas Bambang.

Bambang menambahkan, kondisi yang terjadi seperti itu, banyak dari pengembang mengalami kesulitan dalam membayar bunga Bank dan kebutuhan overhead.

“Ini bisa dikatakan “lampu kuning” bagi rekan – rekan pengembang yang hampir sebagian besar mengembangkan rumah subsidi.

Sebelumnya Presiden sudah menginstruksikan kepada menteri PUPR dan menteri Keuangan untuk penambahan kuota subsidi sebanyak 80.000 unit sampai Desember 2019.

Tapi di dapatkan kabar, sekarang ini kuota akan di realisasikan sebesar Rp. 2 triliun atau kira – kira menjadi 20.000 unit hingga Desember 2019.

“Dengan habisnya kuota subsidi tersebut membuat pengembang jadi semakin tertekan pada penjualan propertinya” pungkas Bambang.

Bambang menyatakan, untuk merealisasikan dan percepatan tambahan kuota tersebut, pemerintah telah menunjuk bank BTN untuk memberikan talangan terlebih dahulu, namun hingga saat ini masih terkendala dengan payung hukum sehingga belum bisa terwujud.

“Belum adanya payung hukum, tentunya pihak bank BTN belum bisa mewujudkan dana talangan tersebut. Tambahan kuota subsidi inilah yang ditunggu pengembang, sehingga program rumah untuk MBR yang sudah dicanangkan pemerintah bisa bergulir kembali,”kata dia.

Selain itu lanjut Bambang, belum lagi persoalan perizinan dan biaya pemecahan sertifikat yang cukup besar harus dikeluarkan pengembang untuk program rumah subsidi ini. Tidak ada standarisasi biaya dari pemerintah untuk pemecahan sertifikat.

“Tidak ada standarisasi biaya yang di kenakan kepada pengembang untuk program rumah subsidi ini,” jelas dia.

Sementara itu Bendahara Apersi Sumbar, Eni Widayati menyatakan, banyak kesulitan yang di hadapi oleh pengembang di lapangan.

“Ini menjadi perhatian bagi Pengurus Apersi terhadap anggotanya dalam menjalankan program rumah subsidi ini, lama-lama kalau dibiarkan pengembang bisa bangkrut,”kata dia.

Eni mengakui, pengembangan di Sumbar harus mengeluarkan uang cukup fantastis dalam membangun proyek perumahan subsidi.

“Sudah banyak mengeluarkan uang dalam hal perizinan dan biaya pemecahan sertifikat, namun proses administrasinya masih cukup lama,”pungkas dia.

Tempat terpisah, Ketua Kadin Sumbar, H. Ramal Saleh menyatakan, KADIN mendapatkan laporan keluhan yang dialami pengembang APERSI Sumbar tentang habisnya kuota untuk rumah subsidi, serta sulitnya soal perizinan, bahkan tidak adanya standarisasi biaya pemecahan sertifikat.

“Bagaimana orang mau berinvestasi, bila urusan administrasi cukup lama dan biaya cukup besar dikeluarkan pengusaha,”kata dia.

Menurut Ramal Saleh, laporan dari Apersi Sumbar, ada sekitar 3.500 unit rumah MBR lagi yang rencana akan dibangun di Sumbar hingga akhir Desember 2019 yang tersebar di berbagai daerah, namun nampaknya tidak bisa terwujud dikarenakan habisnya kuota subsidi dari pemerintah ini.

“Jika 3.500 unit rumah itu dikalkulasikan jumlah uangnya itu cukup banyak, nilainya hampir mencapai Rp 500 miliar,”kata dia.

Habisnya kuota subsidi ini tentu rumah yang sudah terbangun tidak bisa akad kredit, sehingga cukup banyak masyarakat berpenghasilan rendah itu jadi tertahan keinginannya untuk memiliki rumah subsidi tersebut.

“Persoalan dihadapi pengembangan di Sumbar hendaknya menjadi perhatian bagi pemerintah,”tegas Ramal Saleh.

Ramal Saleh menambahkan, KADIN Sumbar dalam waktu dekat menjembatani persoalan dihadapi pengembangan dengan pihak pemerintah.

“Pihaknya tidak ingin pengembangan keluar dari Sumbar untuk investasi, ini akan berdampak bagi peningkatan pendapatan daerah di Sumbar,”tegas Ramal Saleh.(dg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas