Pengembang Di Sumbar Dihadapi Persoalan Bangun Rumah Subsidi

    Padang-today.com – Pengembang (devloper) tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Sumbar dihadapi bermacam persoalan. Hal ini berdampak buruk bagi pengembangan untuk bangun perumahan subsidi dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB).

    “Masih banyak kendala dihadapi pengembangan dilapangan untuk membangun perumahan,”kata Sekretaris DPD APERSI Sumbar, Bambang

   Menurut Bambang, kendala dihadapi yakni berkurangnya kuota untuk membangun perumahan bersubsidi.

    “Bagaimana bangun rumah subsidi, pemerintah saja mengurangi kuota pada pengembangan untuk bangun rumah,”pungkas dia.

    Sebelumnya sesuai diintrusksi Presiden kuota untuk bangun perumahan bersubsidi sebanyak 80.000 unit sampai Desember 2019.

  Tapi didengar, sekarang ini kuota berkurang menjadi 20.000 unit rumah subsidi, sehingga bila dihitung nilai sebesar Rp2 triliun.

   “Berkurangnya kuota FLPP tersebut membuat pengembang jadi semakin tertekan pada penjualan properti”pungkas Bambang.
Selain itu lanjut Bambang, belum lagi persoalan perizinan biaya pemecahan sertifikat cukup besar harus dikeluarkan pengembang untuk bangun rumah subsidi. Tidak ada standarisasi biaya dari pemerintah untuk pemecahan sertifikat.

    “Tidak ada standarisasi biaya dikeluarkan pengembang untuk bangun rumah subsidi,”jelas dia.

    Sementara itu Bendahara Apresi Sumbar, Eni Widawati menyatakan, banyak kesulitan pengembangan bangun rumah subsidi.

    “Ini menjadi perhatian bagi APresi terhadap anggotanya bangun rumah, lama-lama dibiarkan pengembang bisa bangkrut,”kata dia.

    Eni mengakui, pengembangan di Sumbar harus mengeluarkan uang cukup fantastis dalam membangun rumah subsidi.

    “Sudah banyak mengeluarkan uang dalam hal perizinan, biaya pemecehanan sertifikat, namun proses administrasi di pemerintahan cukup lama,”pungkas dia.

Tempat terpisah, Ketua Kadin Sumbar, Ramal Saleh menyatakan, persoalan dihadapi pengembangan di Sumbar hendaknya menjadi perhatian bagi pemerintah.

    “Bagaimana orang mau berinvestasi, bila urusan administrasi cukup lama dan biaya cukup besar dikeluarkan pengusaha,”kata dia.

     KADIN Sumbar dalam waktu dekat menjembatani persoalan dihadapi pengembangan dengan pihak pemerintah.

    “Pihaknya tidak ingin pengembangan
keluar dari Sumbar untuk investasi, ini akan berdampak bagi peningkatan pendapatan daerah di Sumbar,”tegas Ramal Saleh.(dg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas