Pengesahan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2015

LAPORAN HASIL PEMBICARAAN TINGKAT  II TERHADAP PEMBAHASAN RANPERDA APBD
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN  2015
Sabtu, 29 November 2014
 
Alex Wijaya Jubir DPRD Pengesahan APBD 2015

Alex Wijaya Jubir DPRD Pengesahan APBD 2015

Assalamualaikum Wr.Wb.
Yth. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh
Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh
Yth. Sdr. Unsur Muspida Kota Payakumbuh
Yth. Sdr. Sekda, Staf Ahli,Sekwan, Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Bagian, Camat dan Lurah se-Kota Payakumbuh.
Yth. Sdr Kepala BUMN,BUMD se Kota Payakumbuh.,
Yth. Ketua LKAAM, KAN, Bundo Kanduang, serta Pimpinan Parpol, Ormas dan LSM  se-Kota Payakumbuh.
Yth. Sdr. Wartawan dan hadirin hadirat yang berbahagia.
 
Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang  telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita diberi kesempatan dan kesehatan yang cukup untuk menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Payakumbuh pada hari ini.
Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi  Muhammad SAW, yang telah berjasa membimbing dan membawa  umat dari kehidupan jahiliyah menjadi kehidupan yang beradab seperti adanya sekarang ini. Semoga kita dapat mencontoh dan mengamalkan kepemimpinan beliau, untuk kebahagiaan dunia dan ukhrawi.
Seterusnya saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Pimpinan Rapat Paripurna, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan Laporan tentang Proses dan Hasil Pembicaraan Tingkat II terhadap  Pembahasan  RAPBD  Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2015.
Sdr. Pimpinan dan Hadirin yang mulia.
Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Sdr. Walikota Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 5 November 2014 yang lalu, telah menyampaikan Nota Penjelasan terhadap  Ranperda  ABPD   Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2015.
Sesuai dengan mekanisme pembahasan suatu Ranperda, yang diatur dalam pasal 132 Peraturan DPRD Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2014, tentang Tata Tertib DPRD Kota Payakumbuh, ada 2 tingkatan pembicaraan yang harus dilalui :
Tingkat I            : 1. Penjelasan Kepala Daerah di depan Rapat Paripurna Dewan dalam bentuk Nota Penjelasan
                               2. Pandangan Umum Fraksi-fraksi dan Jawaban Kepala Daerah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi
                               3.  Pembahasan dalam rapat Komisi/Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus yang dilakukan bersama-sama dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
Tingkat II           : 1. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan :
a.    Penyampaian Laporan Pimpinan Komisi/Pimpinan Gabungan Komisi/Pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan,pendapat fraksi dan hasil pembicaraan  yang dilakukan bersama  Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
b.    Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna.
 
                              2.  Pendapat akhir Kepala Daerah.
Pembicaraan Tingkat I, sudah berlangsung semenjak tanggal 6 November  2014 sampai tanggal 28 November 2014 seperti agenda yang telah disampaikan oleh Yth. Pimpinan Rapat terdahulu.
Dan baru pada hari ini Sabtu tanggal 29 November 2014, rapat  Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda   APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2015 dimaksud, yang didahului dengan penyampaian Laporan Pembicaraan Tingkat II.
Sdr. Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Muspida serta hadirin yang berbahagia.
Dalam Rapat Paripurna ini, kita tidak lagi  mendengar Keputusan Politik dalam bentuk Pendapat  Akhir dari masing-masing Fraksi,namun pendapat fraksi akan diakomodir dalam laporan Pimpinan Komisi / Pimpinan Gabungan Komisi / Pimpinan Panitia Khusus, berupa saran dan pandangan serta catatan penting  untuk diperhatikan, dipedomani dan ditindaklanjuti oleh Sdr. Walikota Payakumbuh.
Saudara Pimpinan dan Hadirin yang mulia.
Selanjutnya mengenai Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat II tersebut berisi proses pembahasan,pendapat fraksi dan hasil pembicaraan dalam rapat kerja , kami sampaikan sebagai berikut :
A.    P R O S E S.
 
Pembicaraan Tingkat I khususnya Rapat Kerja antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) dimulai tanggal 24 s/d 27 November 2014,berjalan cukup lancar dan serius sedikit agak rilek dikarenakan suasana pembahasan yang didasari oleh rasa kebersamaan dan tanggungjawab yang cukup tinggi,  Hal ini tentunya tidak terlepas dari komitmen yang dibangun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah sendiri.
B . HASIL KESEPAKATAN
            Selama pembahasan  RAPBD  yang dilaksanakan oleh Banggar dengan TAPD sudah dapat disepakati antara lain :
1. Sekretariat Daerah,
            Anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh dapat disetujui dengan beberapa catatan diantaranya :
a.    Terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, dewan mendorong  Pemerintah Daerah agar mengusulkan TPHD yang  direcomendasikan  Kepala Daerah untuk diteruskan kepada Gubernur untuk penetapan sebagai TPHD.
b.    Dalam pelaksanaan  pelatihan adat bagi generasi muda perlu panitia menyiapkan  diktad dan dibagikan kepada setiap peserta.
c.    Rencana penerbitan Majalah Daerah oleh Pemerintah Kota,yang isinya mencerminkan wajah kota Payakumbuh dan dapat menimbulkan motivasi fositif bagi  setiap pembacanya.
d.    Tim monitoring  Pemko, dalam rangka fungsi pengawasan  agar Pemko  melibatkan dan mengikut sertakan unsur  Legislatif atau Komisi terkait dalam Tim tersebut .
2.    Satpol PP.
Anggaran Kantor Satpol PP dapat disetujui dan diharapkan kepada Kasatpol –PP dan jajarannya agar lebih berperan dalam membrantas segala bentuk  maksiat dan menjaga keamanan,kenyamanan lingkungan  secara berkelanjutan.
3.    Kantor Kesbangpol.
Anggaran Kantor Kesbangpol dapat disetujui ,dengan catatan :
a.    Untuk program kegiatan pengadaan tanah bagi kepentingan Daerah yakni untuk  lokasi rumah dinas Komandan Kodim 0306 50 Kota dapat di anggarkan dengan catatan pelaksanaan hibah harus melalui persetujuan DPRD.
b.    Untuk kegiatan Pakem  ditambah anggota tim 1 (satu) orang dari unsur Komisi A.
4.    Kecamatan se Kota Payakumbuh.
Anggaran untuk ke 5 Kecamatan dapat disetujui dengan catatan dan saran : Untuk pengadaan 5 unit kendaraan Pix-up untuk Kecamatan dianggarkan pada APBD-P Tahun 2015 nanti.
5.    Dinas Pendidikan.
Anggaran Dinas Pendidikan dapat disetujui dengan catatan :
a.    Honor guru PAUD  sebanyak 160 orang dinaikan sebesar Rp 150.000,/bulan, sehingga menjadi  Rp 400.000.- / bulan.
b.    Dalam pengadaan buku-buku yang dibiayai  dari dana DAK ,Dewan mengharapkan kedepan agar Dinas  tidak ada lagi di interpensi pihak tertentu dan kiranya pengadaan buku bisa diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,buku bisa sampai di Sekolah tepat waktu sehingga murid tidak dirugikan.
c.    Program kegiatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan terbentuknya Tim PBB di Tingkat SMA / SMK Kota Payakumbuh, merupakan kegiatan baru dapat disetujui.
6.    INSPEKTORAT.
Anggaran Inspektorat dapat disetujui dengan catatan : Diharapkan kepada Pemko ,tenaga auditor yang ditempatkan di Inspektorat    yang telah memiliki sertifikasi dan yang berlatar belakang  disiplin ilmu  keagamaan dalam rangka pembinaan  mental spritual terhadap aparatur yang bermasalah.
7.    KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Anggaran Kantor Arsip dan Perpustakaan dapat disetujui dengan catatan :
a.    Biaya  perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Kantot Arsip setuju dianggarkan pada APBD Tahun 2015 dan pembayaran ganti rugi tanah pada APBD tahun 2016.
b.    Untuk menimbulkan minat baca warga kota sudah saatnya Kota Payakumbuh memiliki Perpustakaan yang representatif dengan koleksi buku-buku yang memadai .
8.    Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat disetujui dengan catatan biaya sewa tenda dan kursi pada beberapa kegiatan Capil agar dirasionalkan kembali oleh TAPD.
9.    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Anggaran BPBD dapat disetujui dengan catatan sebagai berikut : Pemindahan Posko (full Mobil Damkar ) disarankan dipindahkan ke Kawasan Ibuh memamfaatkan tanah asset Pemko, pada APBD tahun 2015 setuju dianggarkan biaya perencanaan pembebasan akses / jalan keluar masuk lokasi  dan untuk pembayaran ganti ruginya setuju dianggarkan pada APBD-P Tahun 2015.
10. DINAS KOPERINDAG UMKM DAN PASAR.
            Anggaran Dinas Koperindag UMKM dan Pasar dapat disetujui dengan beberapa catatan :
a.    Pondok Promosi di Kawasan Medan nan  Bapaneh agar di maksimalkan pemamfaatannya sehingga  perekonomian masyarakat bisa meningkat dan berkembang.
b.    Dalam usaha pengembangan Pasar diharapkan kepada Pemerintah Kota untuk membuat grand diseind Pasar pusat dan tempat parkir dengan tidak merugikan pegadang pasar yang sudah ada.
c.    Dalam rangka fungsi pengawasan ,diminta kepada Pemerintah Kota untuk melibatkan Komisi terkait dalam pelaksanaan kegiatan Promosi IKM dan UMKM diluar Propinsi Sumatera Barat.
d.    Terkait dengan keinginan organisasi Pedagang Pasar Payakumbuh ,Diharapkan kepada Kepala Dinas untuk bisa memfasilitasi ke dua organisasi pasar ini sehingga kedepan mereka satu persepsi demi kemajuan pasar payakumbuh.
11. BPMP-KB
Anggaran BPMP-KB dapat disetujui dengan beberapa catatan sbb :
a.    Anggaran LPM dinaikan menjadi Rp 10.000.000.(ingklut),Insentih Pengurus LPM setuju dinaikan dari Rp 2.500.000. menjadi Rp 4.000.000.-/tahun dengan merasio nalkan kegiatan dan program yang sama pada SKPD bersangkutan.
b.    Diharapkan kepada SKPD terkait untuk mensosialisasikan Forum Anak kepada warga kota.dan merencanakan pengadaan Bus dalam menunjang program dan kegiatan yang semakin meningkat.
12. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  ( BKD )
Anggaran BKD dapat disetujui diharapkan kepada TAPD untuk merasionalkan biaya cetak dan penggandaan.
13. DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA .
            Anggaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dapat disetujui dengan catatan : Pada program kegiatan Sarasehan nilai kejuangan wawasan kebangsaan  diminta kepada SKPD terkait agar mengikut sertakan Karang Taruna Kelurahan sebagai peserta sarasehat.
14. DPPKA
Anggaran DPPKA dapat disetujui dengan beberapa catatan :
a.    Diharapkan kepada Pemerintah Daerah kiranya kedepan perlu dikomunikasikan terkait dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pimpinan,sehingga Pimpinan atau Kimisi terkait dapat mengetahui dari awal.
b.    Diperlukan rapat kerja dengan managemen Bank Nagari terkait dengan penyertaan modal daerah kepada Bank Nagari.
c.    Dewan mendorong  Pemerintah Daerah untuk senantiasa memberikan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh SKPD terkait dengan laporan  pengelolaan Keuangan   dan  barang milik daerah di setiap SKPD,sehingga opini Wajar Tampa Kecualian (WTP) bisa diperoleh Kota Payakumbuh dimasa datang.
15. DINAS PEKERJAAN UMUM.
            Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dapat disetujui dengan  catatan Diharapkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk  segera memproses kegiatan proyek fisik  Tahun Anggaran 2015 ini agar bisa dilaksanakan tepat waktu.
16. DINAS TANAMAN PANGAN,PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
            Anggaran Dinas Tanaman Pangan,Perkebunan dan Kehutanan dapat disetujui dengan catatan :
a.    saran dan masukan DPRD dalam   pembahasan APBD Tahun 2015 akan dievaluasi pada rapat kerja Kimisi yang akan datang.
b.    Diharapkan kepada Dinas terkait untuk meninfentarisir persoalan  Terminal Agro dan Sub Terminal Agro dan diharapkan Terminal Agro bisa difungsikan secara makasimal.
17. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN.
            Anggaran Dinas Peternakan dan Perikanan dapat disetujui dengan beberapa catatan :
a.    Diharapkan kepada Pemerintah untuk segera mengoperasionalkan Rumah Potong Hewan ( RPH ) regional, agar Walikota  mendesak Gubernur  dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat dapil Payakumbuh 50 Kota untuk bisa membahasnya di Propinsi.
b.    Akses Jalan keluar  dan penambahan Selter Pasar Ternak  agar menjadi perhatian oleh Dinas karena sangat mengganggu pelayanan  di lokasi Pasar Ternak.
c.    Drainase di Pasar Ternak disarankan ditutup.
d.    Anggaran pembangunan gedung setuju digeser untuk tambahan biaya pemangunan pakan ternak.
18. DINAS PARIWISAT PEMUDA DAN OLAH RAGA.
            Anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga dapat disetujui dengan beberapa catatan :
a.    Diharapkan kepada Dinas agar recomendasi yang diberikan Dewan dapat dijadikan referensi untuk mempertajam dalam menyusun program dan kegiatan.
b.    Restauran Internasinal agar bisa difungsikan .
c.    Pada kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah agar ditampilkan pakaian adat 8 Nagari .
19. DINAS KESEHATAN
Anggaran Dinas Kesehatan dapat disetujui dan disesuaikan dengan RKA
20. DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
            Anggaran Dinas Tata Ruang dan Kebersihan dapat disetujui dan diharapkan kepada Kepala Dinas agar recomendasi Dewan dapat dijadikan referensi dalam menyusun program dan kegiatan dan ditindak lanjuti.
21. DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI.
            Anggaran Dinas Perhubungan dan Komunikasi dapat disetujui dengan catatan agar Dinas mengakomodir kegiatan tukar informasi ke Pemda Kota Surabaya terkait dengan rekayasa lalu lintas  dan prasarana pendukung.
22. RSU ADNAN WD.
            Anggaran RSU dr Adnan WD dapat disetujui dan diharapkan kepada SKPD untuk segera memproses melalui ULP kegiatan proyek fisik supaya pekerjaan dapat dilaksanakan tepat waktu
23. KANTOR LINGKUNGAN HIDUP.
            Anggaran Kantor Lingkungan Hidup dapat disetujui.
24. KANTOR KETAHANAN PANGAN.
            Anggaran Kantor Ketahanan Pangan dapat disetujui.
25. BAPPEDA.
            Anggaran Bappeda dapat disetujui dengan catatan : Terkait dengan data statistik yang dipakai dalam menyusun program pembangunan perlu  adanya kajian dan survei oleh SKPD dan diharapkan Pemerintah daerah juga membuat Tim pendataan sebagai pembanding.
26. SEKRETARIAT DPRD.
            Anggaran Sekretariat DPRD dapat disetujui dengan catatan :
a.    Tunjangan Perumahan dinaikan, untuk Wakil Ketua menjadi Rp 4.000.000.dan Anggota  sebesar Rp 3.500.000.- dengan catatan  Hasil survey yang akan dilaksanakan Tim Pemerintah Kota dipakai sebagai dasar.
b.    Konsultasi Pimpinan  18 x
c.    Konsultasi  Komisi ke Pemerintah Pusat 1 x
d.    Konsultasi Alat kelengkapan DPRD masing-masing 1 x
e.    Kunker  dalam Propinsi Sumatera Barat ,Komisi  3 x
f.     Kunker  dalam Propinsi Sumbar ,Pansus  3 x
g.    Kunker luar Propinsi Sumbar, Komisi 4 x
h.    Kunker luar Propinsi Sumbar, Pansus 3 x
i.      Kunker Bamus,Banggar,Baleg dan BK masing-masing 1 x
j.      Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota masing-masing 6 x.
C.PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI
1.    Fraksi Partai GOLKAR
Setelah melewati Rapat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Payakumbuh menyangkut Ranperda APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2015 maka Fraksi Partai Golongan Karya dapat menyetujui Ranperda APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2015 untuk ditetapkan menjadi Perda APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2015, dengan catatan/saran sebagai berikut :
1)      Kerja yang sungguh-sungguh perlu kita tumbuh kembangkan tidak saja dikalangan pemerintahan tapi juga dikalangan masyarakat. Hanya dengan kesungguhan kita akan dapat mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Man      jadda wajadda, siapa yang giat pasti mendapat.
2)      Rekomendasi Komisi-komisi terhadap setiap SKPD pada rapat pembahasan anggaran kami harapkan harus jadi perhatian dan dilaksanakan.
3)      Hal-hal yang telah disepakati pada rapat pembahasan TAPD dengan Badan Anggaran DPRD Kota Payakumbuh untuk dilaksanakan sesuai dengan semestinya.
4)      Kemampuan intelektual aparatur harus kita genjot terus baik secara pribadi maupun secara intitusi guna meningkatkan kualitas kerja.
5)      Bantuan-bantuan untuk KK miskin rasanya sudah cukup banyak kita kucurkan tapi realita menunjukkan perubahan belum sesuai dengan yang kita harapkan. Berkaitan dengan itu, disamping pemberian bantuan berupa materi, harus dibarengi dengan pembinaan mental spritual.
6)      Dana BLUD sebagai penunjang perkembangan ekonomi ternyata banyak menyimpan masaalah. Terhadap masaalah harus dituntaskan dan rencana perguliran dana ke depan harus melalui seleksi yang ketat dan pengawasan serta pengelolaan haruslah lebih serius.
7)      Penyakit masyarakat di Kota Payakumbuh harus kita kikis habis. Kepada SKPD yang berwenang dalam hal ini kiranya dapat menyikapi dengan serius. Kerja sama yang inten dengan instansi vertikal terkait harus dibangun dengan sebaik mungkin.
8)      Hari demi hari penganggur intelektual di kota yang kita cintai ini semakin bertambah. Lowongan untuk menjadi pegawai negeri yang menjadi idaman mayoritas generasi penerus, semakin sempit. Kiranya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kami harapkan akan lebih serius memikirkan jalan keluarnya.
9)      Minangkabau, yang Payakumbuh ada didalamnya, terkenal dengan kekentalan adat dan budayanya. Dieksekusinya 2 buah Rumah Gadang yang terjadi beberapa tahun belakangan ini serta terjadinya perkara-perkara dan permasaalahan yang menyangkut pusako, soko dan sang soko, mencerminkan ada yang kurang beres dalam permasaalahan adat dan budaya. Untuk itu kepada SKPD terkait serta organisasi yang memayungi masaalah adat dan budaya kita harapkan lebih intensif melakukan pembinaan sehingga adat dan budaya tetap indak lakang dek paneh indak lapuak dek hujan.
10)  Nenek moyang kita telah mewarisi kepada anak cucunya sebuah kerja sama yang baik, barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang, yaitu gotong royong. Belakangan ini yang kami maksud sudah mulai terpinggirkan. Tenaga dinamisator sebagai motor penggerak disetiap kelurahan adalah Lurah dan LPM. Kepada SKPD yang berwenang untuk menumbuhkembangkan sifat kegotongroyongan ini kami harapkan lebih serius dari yag sudah-sudah.
11)  Irigasi primer yang merupakan urat nadi persawahan, secara umum sudah baik. Tapi irigasi sekunder dan tertier masih banyak yang bermasaalah. Kiranya ini menjadi perhatian yang serius oleh SKPD terkait.
12)  Badan-badan ekonomi, UMKM, Terminal Agrobisnis, Sub Terminal Agrobisnis dan sebagainya  haruslah kita pikirkan dengan serius perkembangannya dengan harapan agar ekonomi masyarakat Kota Payakumbuh semakin meningkat.
13)  Lembaga-lembaga kelurahan, LPM, PKK, RT/RW, Karang Taruna secara umum sudah kedaluarsa masa kepengurusannya. Untuk menumbuhkan semangat baru seyogianya kita perbaharui kepengurusannya.
14)  Berkaitan dengan kurikulum 2013 yang mengacu kepada pendidikan karakter  tentunya kita sepakat bahwa mutu pendidikan di kota kita ini harus kita genjot terus. Peningkatan  mutu pendidikan yang kami maksud diharapkan meliputi kognitif, aapektif dan psychomotor. Dan untuk kita ketahui dan juga untuk kita sadari bahwa yang bertanggung jawab dalam hal penddidikan ini adalah peemerintah, orang tua dan masyarakat. Kiranya ketiga komponen ini haruslah mengemban amanah dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
15)  Terakhir, rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mestilah kita tingkatkan terus. Lain syakartum la azidan nakum walain kafartum inna ‘azabi la syadit. “Sesungguhnya jika kamu mensyukuri nikmat-Ku” kata Allah. “ Aku akan tambah nikmat-Ku kepadamu. Tapi manakala kamu mengingkari nikmat-Ku, ketahuilah azabku sangat pedih.”
 
2.    Fraksi PKS
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan Pendapat Terhadap  APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2015.Mengawali Pendapat  fraksi ini, F-PKS ingin menyampaikan mengapresiasi kerja Badan Anggaran DPRD  beserta Tim Anggaran Pemko Payakumbuh yang telah bekerja dengan maksimal.
Secara normatif, penyusunan dan pembahasan RAPBD tahun anggaran 2015 ini sudah memenuhi aspek yuridis-normatif, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang telah dijabarkan kedalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana lebih lanjut di atur dalam Permedagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2015. Selain itu juga, pembahasan Rancangan APBD 2015 ini juga tak dapat dilepaskan dari KUA-PPAS APBD 2015 yang sudah dibahas dan disepakati secara kelembagaan antara DPRD dengan eksekutif. Dua landasan normatif ini perlu ditopang dengan dasar sosiologis yang terjadi di Payakumbuh. Dengan kata lain, kebijakan RAPBD 2015 harus mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai dinamika dan persoalan aktual dan faktual yang saat ini dihadapi masyarakat Kota Payakumbuh.
Rapat Dewan Yang Terhormat,
Prinsip-prinsip penyusunan APBD tahun anggaran 2015 sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2015, menegaskan kepada kita semua bahwa penyusunan APBD tahun anggaran 2015 ini harus memiliki daya kualitas yang tidak saja dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, tapi juga secara moral dan politik kepada masyarakat. Ketaatan waktu, ketaatan hukum, dan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat harus menjadi bagian yang integral dalam proses penyusunan RAPBD tahun anggaran 2015 ini.
Rapat Dewan Yang Terhormat,
Setelah membaca dan mencermati secara seksama jawaban eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, Laporan Komisi-Komisi dan Badan Anggaran terhadap Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Payakumbuh Tahun anggaran 2015, maka kami dari Fraksi PKS DPRD Kota Payakumbuh akan menyampaikan masukan dan Pendapat Akhir terhadap Rancangan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2015.
Pertama, ASPEK PENDAPATAN DAERAH
Pada Rancangan APBD tahun anggaran 2015, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 648.440.730.216 , yang berasal dari :
  1. Pendapatan Asli Daerah                          Rp.   69.955.234.995,00
  2. Dana Perimbangan                                  Rp. 490.096.180.221,00
  3. Lain-lain Pendapatan yg sah                       Rp.   88.389.315.000,00
Dalam Pendapatan Daerah ini kami meminta agar PEMKO Payakumbuh dapat meningkatkan PAD baik yang bersumber pajak,retribusi dan Sumber pendapatan lain yang perlu  didorong untuk terus dioptimalkan adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, khususnya kontribusi BUMD dan BLUD. Dalam RAPBD 2015, target hasil kekayaan yang dipisahkan diproyeksikan sebesar Rp 11.6 milyar. Target ini masih terasa kecil jika dibandingkan dengan seluruh Asset yang dimiliki BUMD tersebut dan kontribusi APBD yang disuntikan ke BUMD tersebut. Karena itu, F-PKS tidak bosan-bosan untuk terus mendorong agar Saudara Walikota terus melakukan revitalisasi BUMD dan BLUD melalui perbaikan dan pembenahan kinerja setiap BUMD baik dari sisi manajemen maupun keuangan.
Rapat Dewan Yang Terhormat,
Kedua, ASPEK BELANJA DAERAH
Pada tahun anggaran 2015, Belanja Daerah dalam Rancangan APBD Kota Payakumbuh diproyeksikan sebesar Rp 738.878.984.252 yang dipergunakan untuk :
  1. Belanja Tidak Langsung                    Rp. 374.241.659.342.
  2. Belanja Langsung                               Rp.364.637.324.910
Prinsip dasar arus Belanja terletak pada aliran dana yang efektif dan efisien, sehingga setiap rupiah yang mengalir untuk pembelanjaan benar-benar dapat dirasakan masyarakat dan memiliki multiplier effect yang signifkan terhadap pertumbuhan dan pembangunan sosial-ekonomi Payumbuh secara berkualitas.Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki tingkat transparansi dan akuntablitas yang tinggi dihadapan masyarakat. Untuk itu kami dari Fraksi PKS mendorong agar APBD tetap bernuansa pro rakyat.Kami melihat pada APBD 2015 ini porsi belanja lansung masih kurang,kedepan kami berharap adanya efesien belanja pegawai sehingga bisa dialihkan ke program-program yang menunjang kesejahteraan masyarakat.  
Rapat Dewan Yang Terhormat,
Berdasarkan arah pembangunan Kota Payakumbuh Tahun anggaran 2015  kami dari Fraksi PKS memberikan beberapa masukan atau rekomendasi:
1)    Bidang agama dan budaya, pada bidang ini kami menyarankan agar dikelolanya dengan baik serta maksimal dan serta di anggarkanya program-program bidang keagamaan yang telah menjadi prioritas pemerintah Payakumbuh.Seperti pendidikan akhlak mulia,program payakumbuh menghafal Al-qur’an,dan juga program pesantren ramadhan yang telah mendapat respon sangat positif di tengah masyarakat,serta program-program lainnya.
Selain itu Fraksi PKS juga menyoroti masalah PEKAT ( penyakit masyarakat) dan kenakalan remaja yang makin marak di daerah kita.Untuk itu ada tindakan selain preventive juga tindakan represif.Dengan adanya tindakan represif ini kita berharap adanya efek jera dari orang yang melakukan pelanggaran atau criminal tersebut.Kami juga berharap adanya upaya dari SatPol PP yang massif dalam menekan PEKAT  dan pelanggaran Perda yang lainya,
Kemudian kami juga meminta PEMKO Payakumbuh agar bisa merealisasikan Mesjid Agung  atau Islamic Center dalam waktu dekat di Payakumbuh .
2)    Pada Bidang Pembangunan hukum dan pemerintahan, dalam menunjang percepatan pembangunan di kota payakumbuh,kami merekomendasikan agar aparatur pemerintah adalah orang-orang yang benar-benar berkompeten dibidang nya (Right Man in the Right Place).Sehingga capaian kerja bisa mencapai target yang telah di tetapkan.
Kemudian  yang berkaitan dengan pembangunan di kota payakumbuh,kami meminta upaya-upaya dalam hal pengembangan kota dalam waktu cepat ini, dapat memacu pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang
3)    Bidang Ekonomi,dalam rangka menstimulus perkembangan ekonomi masyarakat,maka dibutuhkan program-program yang dapat menunjang perkembangan UMKM-Usaha Mikro di tengah masyarakat.
4)    Bidang sarana dan pra sarana perkotaan,pada bidang ini kami mengharapkan belanja dalam bentuk program fisik atau pembangunan agar dilakukan di awal tahun untuk menghindari keterbatasan waktu pengerjaan ataupun hasil yang kurang maksimal.Dan untuk program pengadaan tanah untuk beberapa program agar lebih cermat dan profesioanal agar sesuai dengan perencanaan awal.
Maka dengan demikian berdasarkan nota penjelasan,serta keterangan yang kami tampung selama rapat kerja dan rapat Banggar, selanjutnya  kami melakukan pembahasan akhir ditingkat fraksi, maka izinkanlah kami dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan berserah diri kepada Allah  kami  menyetujui   Ranperda  APBD Kota Payakumbuh tahun 2015 untuk di jadikan PERDA.
 
3.    Fraksi PAN
Fraksi PAN merekomendasikan beberapa hal :
1)    Program dan kegiatan diminta untuk bisa dimulai pelaksanaannya di awal tahun anggaran, karena pengesahan APBD sudah bisa kita selesaikan sesuai jadwal;
2)    Program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama seperti :
–       Pembangunan RPH modern untuk dapat diselesaikan dan bisa beroperasional di tahun 2015. Pemerintah Kota Payakumbuh harus mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Kota Payakumbuh juga meminta bantuan kepada anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dapil V (kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh) bersama- sama berupaya menuntaskan pembangunan RPH modern ini, sehinggan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Kota Payakumbuh dan daerah sekitarnya;
–       Pengadaan mesin pakan ikan;
–       Kegiatan pebangunan Restoran Internasional yang berada di kawasan medan nan bapaneh;
–       Dan kegiatan – kegiatan lainnya yang berhhubungan langsung dengan peningkatan ekonomi masyarakat.
3)    Perencanaan- perencanaan sarana pemerintahan dan infrastruktur daerah dapat dituntaskan di tahun anggaran 2015 ini, sehingga diharapkan untuk tahun- tahun berikutnya kita sudah bisa melanjutkan pembangunan fisiknya;
4)    Dimintab keseriusan Pemerintah Kota untuk memperbaharui status Hak Sewa toko di pasar payakumbuh.
Berdasarkan rekomendasi tersebut, maka Fraksi PAN dapat menerima Rancangan APBD Kota Payakumbuh TA 2015 menjadi Perda kecuali penambahan anggaran untuk pembangunan Kantor Balaikota Payakumbuh dengan alasan :
–       Sesuai dengan pendapat Fraksi PAN pada pengesahan Rancangan APBD TA 2011 menolak pembangunan gedung Balaikota di eks Lapangan Poliko dan eks SPG;
–       Berdasarkan aspirasi anak nagari Koto Nan Gadang menolak pembangunan Gedung Balaikota tersebut;
–       Lapangan Kapten Tantawi merupakan tanah ulayat kaum kampai Koto Nan Gadang;
–       Kawasan Lapangan Kapten Tantawi tidak cocok lagi untuk kawasan perkantoran karena kondisi kawasan tersebut sudah sangat padat dan m,acet diperparah lagi kalau kantor Balaikota tetasp dibangun.
4.    Fraksi PPP
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan catatan sebagai berikut :
1)    Kebijakan Umum APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2015 terdiri dari asumsi dasar kebijakan umum APBD, pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
2)    Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan apresiasi  dan penghargaan kepada Pemerintah Kota Payakumbuh atas kerjasama yang baik dalam rangka pembahasan KUA, PPAS dan Ranperda APBD Kota Payakumbuh TA. 2015, hal ini tergambar dari Target PAD yang cendrung meningkat dari tahun ke tahun serta usaha bersama dalam hal rasionalisasi pembelanjaan keuangan daerah.
3)    Pendapatan Daerah  masih bisa ditingkatkan dengan mengoptimalkan pajak dan restribusi,antara lain : pembenahan pemparkiran dan pajak serta restribusi sewa toko dengan meninjau ulang aturan yang ada.
4)    Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengapresiasi sikap Pemerintah Kota Payakumbuh yang menerapkan pemerintahan yang bersih dengan manajemen keuangan yang akuntable,efektif dan rasional.
5)    Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendorong lahirnya SMA 5 menjadi Boarding School dan pembangunan SMK  4 IT serta diiringi peningkatan kualitas guru.
6)    Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui penambahan anggaran lanjutan pembangunan kantor walikota dan fasilitas lingkungannya dengan catatan dapat dimanfaatkan  se segera mungkin dan diiringi dengan pemanfaatan lahan ex lapangan poliko untuk kepentingan umum.
7)    Untuk efisiensi, Partai Persatuan Pembangunan mendorong Dinas Pekerjaan Umum untuk segera mengubah teknis operasional lampu jalan dengan mengganti bola lampu dengan LED serta memakai Kwh meter dan Time Switch.
8)    Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kami mendorong peningkatan status rumah sakit dari tipe C ke tipe B. Tentu saja ini bisa direalisasikan apabila semua sarana dan prasarana dan sumber daya manusia terpenuhi serta standar pelayanan dasar mesti diwujudkan.
9)    Untuk menghindari tupang tindih tugas dan fungsi antara Dinas Tata Ruang dengan Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta untuk legalitas Labor Lingkungan Hidup dan Kebersihan maka Kami mendorong untuk mengevaluasi PERDA SOTK agar melahirkan Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
10) Untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan di Dinas Tata Ruang perlu penambahan tenaga pengawasan terhadap IMB disetiap Kecamatan.Dan juga perlu peninjauan tentang restribusi sampah di Dinas Tata Ruang.
11) Pelaksanaan MUSRENBANG secara berjenjang dari tingkat Kelurahan sampai tingkat Kota perlu peningkatan kualitas dalam rangka mengakomodir aspirasi masyarakat sesuai dengan skala prioritas.
12) Dalam rangka memaksimalkan fungsi Terminal Agro Bisnis serta Sub Terminal Agro Bisnis agar Dinas Tanaman Pangan ,Perkebunan dan Kehutanan mengimfetalisir persoalan-persoalan yang ada dan mencarikan solusinya.
13) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui penggeseran anggaran pembangunan gedung di Dinas Perternakan dan Perikanan  untuk dijadikan tambahan pembelian bahan untuk pembuatan pakan ternak.
14) Perlu adanya sinergitas Program Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam rangka melaksanakan beberapa program antara lain : BPJS,Kartu Indonesia Sehat (KIS),Kartu Indonesia Pintar (KIP),dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
15) Kami mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam pengalihan seluruh aset PEMKAB 50 Kota di Kota Payakumbuh,agar hal ini terwujud dalam waktu secepatnya.
16) Dalam pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 sehingga tepat guna dan tepat sasaran.
17) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyarankan kepada Pemerintah Kota Payakumbuh agar berhati-hati dalam pengelolaan Belanja Langsung yang bersifat Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.Hal ini harus mempedomani peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa supaya tidak berimplikasi hukum dikemudian hari.
 
Dengan mengucapkan ”Bismillahirrohmanirrohim” Fraksi PPP menyatakan DAPAT MENERIMA Ranperda APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2015 untuk disyahkan & ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA) APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2015, dengan catatan-catatan seperti tersebut diatas.
 
5.    Fraksi Gerindra
Sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dalam rangkaian kegiatan agenda Pembahasan APBD Tahun 2015 telah memasuki saat-saat krusial, data dan informasi sudah kita dalami sedemikian rupa, sehingga program dan kegiatan-kegiatan yang telah tersusun dalam Rancangan APBD TA 2015 diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat Kota Payakumbuh. Sesuai dengan mekanisme pembahasan Rancangan APBD TA 2015 dengan ini disampaikan pendapat akhir  Fraksi Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) terhadap RAPBD TA 2015 Kota Payakumbuh sebagai berikut :
1)      Bila dibandingkan dengan APBD TA. 2014 sebesar Rp. 644.294.771.940, RAPBD TA 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp. 94.584.212.312 atau meningkat sebesar Rp. 14,68 % menjadi Rp. 738.878.984.252. Fraksi Partai Gerindra berharap bila peningkatan tersebut dapat kita pertahankan secara konstan dalam kisaran 15% tiap tahunnya, maka APBD Kota Payakumbuh pada TA 2017 akan mencapai kisaran angka 1 Triliun rupiah. Disamping upaya kita untuk terus meningkatkan APBD, Fraksi Partai Gerindra mendorong agar kebijakan anggaran belanja daerah untuk tahun-tahun mendatang hendaknya lebih realistis dalam arti meningkatnya belanja langsung. Fraksi Partai Gerindra mencatat dan mengapresiasi dalam RAPBD TA 2015 telah terjadi kenaikan belanja langsung sebesar Rp. 66.447.583.083 atau naik 22,28% jika dibandingkan dengan APBD TA 2104.
2)      Fraksi Partai Gerindra mendorong agar berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan diseluruh SKPD dapat dilaksanakan secara profesional, transparant, akuntabel, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat, dibidang pendidikan program wajib belajar 9 tahun dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.280.556.900 hendaknya memberi manfaat yang besar bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kota Payakumbuh.
3)      Program pengembangan RSUD dr. Adnaan WD Kota Payakumbuh yang dianggarkan Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp. 26.089.001.000 (dalam TA 2015 ini) hendaknya dipersiapkan dengan sebaik-baiknya melalui pengkajian-pengkajian yang sesuai dengan kebutuhan real masyarakat. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pada RSUD dr. Adnaan WD Kota Payakumbuh. Diharapkan dapat meningkatkan kwalitas pelayanan bagi pasien maupun pengunjung rumah sakit. Fraksi Partai Gerindra meminta pihak manajemen RSUD dr. Adnaan WD Kota Payakumbuh dapat melakukan inovasi-inovasi dalam meningkatkan dan memaksimalkan performance pelayanan publik di lingkungan rumah sakit dimulai dari bidang kebersihan, keamanan dan ketertiban lingkungan, barangkali tidak perlu adanya WC berbayar di lingkungan rumah sakit.
4)      Berkaitan dengan iklim investasi di daerah Fraksi Partai Gerindra memberikan ucapan selamat kepada Pemerintah Kota Payakumbuh yang tahun ini berhasil memperoleh penghargaan “Daerah Ramah Investasi”, hendaknya penghargaan tersebut dapat memacu semangat kita untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menata birokrasi dan membangun koneksi dengan daerah lainnya dan masih banyaknya kesempatan lain yang perlu kerja keras kita bersama, seperti :
a.    Dinas Peternakan dengan RPH modern yang telah dimiliki, yang akan berpeluang besar menigkatkan PAD Kota Payakumbuh, jika telah aktif nantinya.
b.    Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh, semoga selalu terlaksana dengan baik.
c.    Beserta kegiatan SKPD lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat, agar dapat menigkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh.
Setelah melaksanakan rapat kerja Komisi, Badan anggaran dan rapat di masing-masing Fraksi, maka kesepakatan-kesepakatan yang diperoleh dalam rangka pembahasan Rancangan APBD Kota Payakumbuh TA 2015 menjadi keputusan bersama.
Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan, Fraksi Partai Gerindra dengan ini menyatakan dapat menyetujui Rancangan APBD Kota Payakumbuh TA 2015, semoga apa yang sudah kita putuskan, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh.
6.    Fraksi Bintang Nasdem
Fraksi Bintang Nasdem memberikan catatan sebagai berikut :
·         Kebijakan umum APBD kota Payakumbuh TA 2015 terdiri dari asumsi dasar kebijakan umum APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah. Keputusan dan regulasi dari pemerintah pusat melalui APBN serta Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui APBD Provinsi membawa dampak langsung pada APBD Kota Payakumbuh TA 2015;
·         Fraksi Bintang Nasdemmengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah kota Payakumbuh ataskerja sama yang baik dalam pembahasan KUA, PPAS dan Ranperda APBD Kota Payakumbuh TA 2015, serta kesungguh- sungguhan eksekutif bersama legislatif dalam pelaksanaan APBD berjalan, hal ini tergambar dari target dan realisasi PAD yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun serta ussaha bersama dalam hal rasionalisasi pembelanjaan keunagan daerah sehingga tercapai Out Put dan Out Come yang maksimal;
·         Tentang Belanja Daerah, Fraksi Bintang Nasdem mengkritisi beberapa item pemangkasan anggaran yang langsung bersentuhan dengan masyarakat banyak, kita semua berharap agar masa yang akan datang TAPD dan SKPD berhati- hati dalam hal pemangkasan anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tersebut;
·         Sedangkan untuk belanja hibah dan Bansos pada APBD Tahun 2015 fraksi Bintang Nasdem mengkritisi dana hibah untuk organisasi/ masyarakat yang tidak proposional, dokek ka tungku makin angek, jauah dari tungku kadinginan;
·         Fraksi Bintang Nasdem meminta Pemerintah Kota Payakumbuh untuk berhati- hati dalam hal pengelolaan barang/ jasa serta belanja modal, mari kita pedomani peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan pedoman pengadaan barang/ jasa, dan gejolak ekonomi makro serta kebijakan- kebijakanyang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sehingga tidak menjadi permasalahan di kemudian hari;
·         Sebelum APBD TA 2015 ditetapkan fraksi Bintang Nasdem meminta data akhir serta rekapitulasi perubahan anggarn hasil pembahasan APBD oleh Banggar DPRD dan TAPD diberikan kepada seluruh anggota DPRD;
·         Fraksi Bintang Nasdem hanya bertanggung jawab terhadap keputusan ini sepanjang sesuai regulasi dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Dengan memperhatikan catatan tersebut diatas, Fraksi Bintang Nasdem dapat menerima Ranperda APBD Kota Payakumbuh TA 2015 untuk disyahkan dan ditetapksan penjadi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh TA 2015.
7.    Fraksi PDI P Hanura
Fraksi PDI P Hanura menyebutkan hal hal yang perlu menjadi perhatian khusus,diantaranya :
1)    diharapkannAPBD dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat kota Payakumbuh secara optiimal;
2)    hendaknya Kota Payakumbuh dapat menjadi salah satu daerah yang menjadi salah satu tujuan wisata di Sumatera Barat, untuk itu perlu kajian yang mendasar untuk meningkatkan program kepariwisataan agar menjadi sektor pemasukan PAD yang bisa diandalkan, termasuk membudayaan potensi yang adaserta untuk memanfaatkan dan meningkatkan prasarana wisata yang tersedia di Kota Payakumbuh;
3)    dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran terutama terhadap kegiatan- kegiatan yang bersifat fisik harus konsisten kepada dokumen perencanaan yang telah ada seperti RPJMD, RKPD dan secara konkrit telah disepakkati dalam KUA/ PPAS;
4)    diharapkan Ranpera APBD Kota Payakumbuh TA 2015 yang telah dibahas Badan Anggaran dengan TAPD, setelah disahkan menjadi Perda APBD Kota Payakumbuh TA 2015 untuk dapat dilaksanakan semua kegiatan  yang telah disepakati dengan DPRD Kota Payakumbuh pada APBD awal taun 2015, sesuai dengan perencanaan dan waktu yang tersedia sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak menjadi silva dan pekerjaannya sesuai dengan rencana setia SKPD.
Dengan memperhatikan catatan tersebut, Fraksi PDI P Hanura dapat menyetujui Ranperda APBD Kota Payakumbuh TA 2015 untuk ditetapkan menjadi Perda APBD Kota Payakumbuh TA 2015.
8.    Fraksi Partai Demokrat
Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi Walikota beserta jajaran eksekutif dan rekan- rekan anggota DPRD Kota Payakumbuh yang telah bekerja  keras menuntaskan pembahasan Rancangan APBD TA 2015 yang dilandasi dengan semangat hubungan kemitraan. Hal ini perlu terus dipertahankan sehingga pelaksanaannya lebih cepat dirasakan ooleh masyarakat.
Sebagai instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, anggaran daerah atau APBD memiliki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintahan daerah. Pada hakikatnya, anggaran daerah merupakan salah satu alat untuk meningatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat  dengan tujuan otonomi daerah itu sendiri.
Selain itu anggaran daerah harus digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran, sumber pengembangan ukuran- ukuran standar untuk di evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktifitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran atau program/ kegiatan yang menjadin prioritas dan prefensi daerah.
Untuk mewujudkan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik, maka APBD harus disusun dengan pendekatan kinerja, dimana ada keterkaitan yang erat antara pengambil kebikan di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemmerintah Daerah dan penganggaran oleh unit kerja, serta adanya upaya mensinergikan hu8bungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit- unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.
Fraksi Partai Demokrat memberukan catatan penting terhadap Rancangan APBD Kota Payakumbuh TA 2015 :
1)    Mencermati hasil pembahasan di tingkat komisi dan Badan Anggaran DPRD Kota Payakumbuh, Fraksi Partai Demokrat masih melihat bahwa terdapat potensi PAD yang belum terkelola secara optimal dan efisien, contohnya pendapatandaerah dari pajak hotel dan pajak restoran sementara kita bersama sudah melahirkan perda tersebut. Oleh karena itu ke depan Fraksi Partai Demokrat mengharapkan SKPD terkait dapat menunjukkan kinerja yang optimal dalam melakukan inovasi dan kreasi untuk meningkatkan pendapatan daerah serta dapat mengantisipasi tingkat kebocoran;
2)    Dalam pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD Fraksi Partai Demokrat juga mengusulkan tentang kenaikan bantuan guru PAUD yang semula Rp. 250.000,- namun dengan pembahasan yang cukup a lot akhirnya disepakati sebesar Rp. 400.000,-/ bulan. Fraksi Partai Demokrat berharap pengabdian guru- guru PAUD sebagai pahlawan tanpa tanda jasa semakin meningkatkan mutu pendidikan di Kota payakumbuh, karena kami berkeyakinan bahwa pendidikan berkarakter harus dimulai dari pendidikan anak usia dini.
Mengacu pada hasil pembahasan Rancangan APBD Kota Payakumbuh TA 2015 dan dengan mempertimbangkan dari segala aspek, Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Payakumbuh menyatakan menyetujui Rancangan APBD Kota Payakumbuh TA 2015 untuk ditetapkan menjadi Perda.
Sdr. Pimpinan dan Hadirin yang mulia.
Demikianlah kami sampaikan Laporan Pembicaraan Tingkat II terhadap Rancangan Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2015. Kami mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan agar dapat disesuaikan dengan kesepakatan.
Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum Wr. Wb,
                                                                      Payakumbuh,    29  November 2014
                                                                      DPRD KOTA PAYAKUMBUH,
                                                                                                Juru Bicara,
                                                                                       ALEX WIJAYA ST.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas