Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Sumbar secara terbuka

rakor-1 rakor rakor2

Advertisements

Painan, PADANGTODAY.com-Rapat Koordinasi Kepegawaian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat dilaksanakan di Painan. Pembukaan Rakor tersebut dilaksanakan di Langkisau Resort pada Senin Malam (30/3). Sedangkan kegiatan rakor ini berlangsung selama 2 hari. Seluruh BKD Kabupaten/Kota hadir dalam Rakor ini. Tema yang diambil dalam rakor tersebut ”Melalui pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka kita wujudkan ASN yang berkompetisi dan Profesional”.

Dalam pelaksanaan tugas pemerintah di bidang menajemen kepegawaian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat tentang manajemen kepegawaian daerah, melaksanakan manajemen kepegawaian di Provinsi, dan memfasilitasi manajemen kepegawaian Kabupaten/Kota sesuai dengan wewenang yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Sedangkan yang menjadi narasumber dari rakor ini berasal dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

Tujuan dilaksanakannya raor ini untuk mewujudkan persamaan persepsi antara Pengelola Kepegawaian Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah khususnya dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka. Saat ini Sumatera Barat sedang melakukan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka , untuk 4 jabatan yaitu, Kepala Dinas Koperas idan UMKM, Kepala BPBD, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Sekretaris DPRD yang terbuka bagi PNS di Lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Gubernur Sumatera Barat menyampaikan bahwa “Kita harus bisa mengemas birokrasi dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan ASN yang taat dan patuh pada aturan yang berlaku”.
“ Karena saat ini sebentar lagi adalah masa Pilkada, dan para PNS tidak boleh terlibat dan menjadi tim sukses dari calon yang mengikuti pilkada, secara tidak langsung PNS yang mengikuti politik praktis akan mendapatkan Sanksi dari BKN”, tambahnya.

“Dan saya yang juga terlibat dalam Pilkada juga akan terus bersekutu dengan segala aturan yang berlaku, karena saya tidak ingin melanggar segala aturan yang ada di Sumatera Barat ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim saya buka Rapat Koordinasi Kepegawaian Pemerintah Provinsi ini”, Ucap IP.

Didalam rakor tersebut juga membahas tentang peran Komisi ASN dalam pengisian jabatan Pimpinan Tinggi. Hasil dari kegiatan rakor kepegawaian Provinsi Sumatera Barat ini akan dijadikan bahan untuk koordinasi pada Pemerintah Pusat dan perumusan kebijakan kepegawaian di Provinsi Sumatera Barat.(alan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*