Pensiunan BNI H Eriadi Basyar: Dewan Komisaris BPR Harus Memiliki Akhlak dan Moral yang Baik

Pengamat Perbankan H Eriadi Basyar

H Eriadi Basyar

Payakumbuh, PADANGTODAY.com-Akhir-akhir ini, diduga kepercayaan perbankan mulai menurun oleh banyak pihak, utamanya pihak nasabah. Semua itu terlihat adanya beberapa komisaris bank yang terindikasi melakukan tindak pidana, malahan ada diantara komisaris utama BPR yang masuk penjara. Maka dari itu nasabah bank banyak yang tarik diri dan pindah ke bank lainnya.

”Jika disalah satu bank negeri/swasta ataupun Bank Perkereditan Rakyat (BPR), komisaraisnya terindikasi dengan pidana atau berususan dengan pihak penengak hukum, tentunya membuat perbankan tersebut goyah dan tidak bagus,” ujar Eriadi Basyar, salah seorang pensiuanan bank swasta nasional yang kini jadi pengamat perbankan kepada sejumlah wartawan di Payakumbuh, Minggu (5/4).

Sebetulnya, jelas Eriadi Basyar, jika ada di antara komisaris BPR yang terindikasi melakukan tindak pidana, jangankan telah masuk penjara, diduga tersangka saja, sebaiknya mengundurkan diri sebelum disuruh mundur oleh rapat pemegang saham, karena rapat pemegang saham berhak memutuskan, sebab keputusan yang tertinggi adalah rapat pemegang saham.

Pada Peraturan Bank Indonesia (BI) nomor 14/9/PBI/2012  tanggal 26 Juli 2012 tentang uji kemampuan dan kepatutan (Fit And Proper Test) BPR, bagian kesatu faktor uji kemampuan dan kepatutan pada pasal 27, berbunyi, calon anggota dewan komisaris atau calon anggota direksi harus memenuhi persyaratan diantaranya integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.

Merujuk lagi pada pasal 28, calon anggota dewan komisaris dan calon anggota direksi memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditujukan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum kerena terbukti melakukan tindak pidana. Dan memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat.

”Nah, demi kemajuan sebuah bank atau BPR, supaya wibawa bank dinilai banyak pihak bagus,  diminta kepada komisaris atau pemegang saham yang terindikasi terbukti melakukan tindak pidana mundur diri dan legowo terhadap bank. Munudur atau tidak mundur diri yang jelas rapat pemegang saham dipastikan akan mengundurkan diri juga,” ujar Eriadi Basyar.

Sementara, ditempat terpisah penasehat dan mantan ketua Asosiasi BPR Limapuluh Kota-Kota Payakumbuh. Yefizal, mengatakan, sebaiknya, jika ada diantara dewan komisaris atau pemegang saham yang terindikasi tindak pidana, apalagi jika ada yang terlah terbukti melakukan tindak pidana, sebaiknya mengundurkan diri. Sebab di dalam  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) telah berbunyi dalam pasal demi pasal.

”Jika ada yang terindikasi melakukan tindak pidana dan yang terbukti melakukan tindak pidana, maka besar harapan kita untuk taat dan patuh kepada aturan POJK tersebut. Kalau masih ’hengkang’ dan tidak mundur diri, tentunya akan berakibat fatal kepada nasabah dan masyarakat luas, jelas saja masyarakat akan bertambah curiga,” ujar Yefizal.(mnc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*