Penyusunan SOPD Disesuaikan dengan Tipelogi Perangkat Daerah

Limapuluh Kota, PADANG-TODAY.com-Bupati Lima Puluh Kota Ir. Irfendi Arbi. MP berikan tanggapan dan jawaban yang telah disampaikan masing-masing fraksi DPRD Lima Puluh Kota, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), bertempat di aula DPRD setempat, Kamis (8/9).

Advertisements

Rapat paripurna terbuka untuk umum itu, dipimpin ketua DPRD Safaruddin Dt. Bandaro Rajo didampingi wakil ketua Deni Asra dipandu Sekwan Desri, dihadiri anggota DPRD, muspida, para SKPD dan undangan lainnya.

Diawal kata, Bupati Irfendi Arbi, menyebutkan, pihaknya menyadari bahwa jawaban dan keterangan yang disampaikan masih jauh dari kesempurnaan. Namun dengan semangat kebersamaan dan kemitraan diantara kita, Insya Allah akan mendapatkan hasil lebih baik.

Harapan dan saran dari fraksi Hati Nurani Rakyat terkait dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah, penyusunan Ranperda ini telah melalui kajian dan mekanisme yang mengacu pada undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta PP Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.

“Pembentukan perangkat daerah yang diajukan telah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas, urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh daerah melalui perangkat daerah,” jelas Bupati Irfendi Arbi.

Menjawab pertanyaan dari fraksi PPP terkait dengan penyusunan Ranperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah telah sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 dan kondisi riil daerah kabupaten Lima Puluh Kota dan diparalelkan dengan pembahasan KUA dan PPAS  Tahun Anggaran 2017, sesuai dengan instruksi Mendagri Nomor 061/2911/SJ tahun 2016 tentang tindak lanjut peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.

Terkait harapan dari fraksi Gerindra pemetaan urusan pemerintahan telah dituangkan dalam penjelasan (kajian akademis) ranperda ini. Sedangkan kebutuhan bidang dan seksi pada perangkat daerah disesuaikan dengan tipelogi perangkat daerah.

Menanggapi pertanyaan fraksi Partai Golkar, Ranperda ini tentu sudah melalui analisis cost and benefit (biaya dan keuntungan keuangan), berdasarkan seluruh indikator hasil sistem fasilitasi pemetaan urusan yang dikembangkan oleh kementerian dalam negeri.

Disamping itu, pengajuan Ranperda ini juga telah mempertimbangkan visi dan misi kepala daerah yang telah dituangkan dalam RPJM 2016-2021. Terkait dengan tipelogi perangkat daerah sudah merupakan hasil analisis berbasis PP 18 tahun 2016.

Menjawab pertanyaan fraksi PAN, jumlah jabatan struktural secara normatif tidak mengalami perbedaan yang signifikan dengan OPD yang lama dan penempatan pejabat disesuaikan dengan kompetensi keahlian yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, termasuk akan diupayakan pemerataan penempatan ASN sesuai dengan beban tugas perangkat daerah dalam rangka mendukung reformasi birokrasi.

Menjawab pertanyaan fraksi PDI-P dan PKB inventarisasi P3D (Pengalihan Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi, telah dilakukan serta sudah disampaikan kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya kita menunggu keputusan kepala BKN.

Terima kasih atas saran fraksi Partai Demokrat tentang perlunya dilakukan penataan kelembagaan daerah di kabupaten Lima Puluh Kota yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pelayanan sesuai dengan urusan dan kewenangan yang dimiliki daerah.

Tanggapan terhadap fraksi PKS dan PBB, terkait dengan penambahan SDM untuk mengisi struktur perangkat daerah, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan kondisi existing struktural, saat ini organisasi perangkat daerah yang kami ajukan ini disusun berdasarkan kebutuhan.

“Efek perubahan struktur ini, terhadap belanja daerah di alokasikan untuk membiayai program dan kegiatan sesuai dengan urusan yang telah ditetapkan,” sebut Irfendi Arbi.

Akhir kata, ketua DPRD Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, mengharapkan keseriusan seluruh anggota DPRD dalam melaksanakan pembahasan SOPD ini. Kemudian juga diharapkan kepada SKPD yang telah ditunjuk bupati bekerja maksinal, mengingat waktu sangat terbatas, karena kita akan melangkah lagi ke jadwal berikutnya.

“Setelah Ranperda ini menjadi Perda, diminta kepada Bupati untuk menempatkan pejabat sesuai kemampun dan mampu bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Penempatan pejabat harus disesuaikan dengan kompetensi keahlian,” harap Safaruddin Dt. Bandaro Rajo.(rel/Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*