Perbedaan UU Dapat Ganggu Kinerja Bawaslu

 

Padang-today.com –  Pengamat Hukum Tata Negara Dr. Otong Rosadi, SH, M.Hum menyatakan perbedaan  UU Pemilu dan Pilkada dapat menggangu kinerja Badan Pengawas Pemilu.

   “Perbedaan ini secara tidak langsung bisa menggangu kinerja Bawaslu dalam pengawasan Pilkada 2020,”kata Otong Rosadi.

   Menurut Otong, ada dua perbedaan pengaturan, soal nama dimana sebelum bernama Panwaslu sekarang menjadi Bawaslu, soal kewenangan,jumlah anggota bawaslu bertambah.

   “Dalam hal ini harus ada persamaan persepsi dilakukan dalam penerapan peraturan, “ungkap dia.

   Terkait judicial review  ke Mahkamah konstitusi (MK) diajukan dari Surya Effitrimen ketua Bawaslu Sumbar soal  UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dinilai lemah, sementara tahap Pilkada 2020 sudah berjalan, Otong Rosadi menyatakan, jika misalnya MK tidak kabulkan permohonan pemohon,
maka solusi pada bagaimana kemudahan regulator dalam hal ini, DPR bisa memahami, nantinya PKPU
dengan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) diambil irisan-irisan mana tidak terlalu menonjol, karena proses Pilkada tetap berjalan.

   “Ini harus cepat diambil kebijakan dari DPR agar tahap Pilkada 2020 sudah berjalan tidak terganggu,”imbuhy

   Otong berharap MK bisa mengambil keputusan lebih Arif, sehingga Bawaslu bisa bekerja maksimal.

    Sementara itu Koordinator Divisi Hukum Bawaslu-RI Fritz Edward Siregar menyatakan Bawaslu sudah mengajukan JR ke MK terkait UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Beberapa Bawaslu daerah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

“Bawaslu Sumatra Barat sudah mengajukan JW (judicial review) ke MK. Jadi yang dilakukan Bawaslu Sumatra Barat itu sudah mewakili seluruh Bawaslu di Indonesia yang daerahnya menggelar Pilkada,”kata dia.

   Menurut Fritz, ada beberapa kelemahan terkait tugas Bawaslu yang diatur dalam UU Pilkada. Kelemahan itu antara lain di UU itu disebutkan kewenangan Bawaslu hanya sebatas memberikan rekomendasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait adanya kasus pelanggaran administrasi yang dilakukan peserta Pemilu.

   Sebab dengan menjalankan UU itu, fungsi kewenangan lembaga pengawas Pemilu terancam kurang optimal dalam menjalankan tugas di Pilkada 2020.

“Kami inginnya kewenangan Bawaslu tetap sama seperti saat Pemilu 2019 yang mengacu UU No 7 Tahun 2017 (tentang Pemilu). Kalau yang dipakai di Pilkada nanti mengacunya ke UU No 10 Tahun 2016, kewenangannya berubah. Jadi kurang optimal,”ujar Firtz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas