Perda Payakumbuh Nomor 1/2012 Tak Bergigi

Penambangan galian c di bukit ngalau, jalan lingkar utara.

Penambangan galian c di bukit ngalau, jalan lingkar utara.

Advertisements

PAYAKUMBUH, PADANGTODAY.com-Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh yang dilahirkan Pemko bersama DPRD Kota Payakumbuh pantas dinilai sebagai Peraturan Daerah yang hanya mampu memenuhi rak lemari pemerintah daerah saja. Sampai hari ini dianggap tak bergigi. Perda yang dilahirkan untuk mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh tahun 2010 sampai 2030 itu, tak berfungsi sebagai payung hukum dalam penataan wilayah Kota Payakumbuh.

Tak percaya? Lihat saja buktinya, imbauan Pemko Payakumbuh yang dipajang di sekitar areal perbukitan jalan Lingkar Utara, Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, tentang larangan melakukan penggalian tanah urugkan di areal perbukitan Palano, tetap saja aktivitas pengalian atau pengambilan tanah urugkan yang dinilai telah merusak lingkungan itu tetap berlangsung. Sepertinya, tanpa ada teguran atau pengawasan dari pihak Pemko Payakumbuh. Dibiarkan.

Rabu (15/10) di lokasi penambangan, secara nyata terlihat, aksi pengrusakan lingkungan yang dilakukan pengusaha tanah galian itu, telah berlangsung lama dan memakai alat berat jenis eskavator. Diperkirakan, ratusan kubik tanah urugkan berhasil digali di lokasi pengalian yang diduga tidak memiliki izin resmi dari Pemko Payakumbuh itu.

Hebatnya lagi, tak jauh dari lokasi pengambilan tanah urugkan itu, Pemko Payakumbuh telah memajang plang himbauan bernada larangan bagi masyarakat atau pemilik lahan untuk melakukan pengalian tanpa izin di lokasi tersebut.

Seorang tokoh masyarakat Koto nan Ampek, Astra Santayana, menyesalkan sikap oknum pengusaha galian yang tidak mengindahkan larangan yang sudah dikeluarkan Pemko Payakumbuh. Selain mengecam oknum pengusaha galian, dia juga menuding Pemko Payakumbuh tidak peka terhadap adanya aksi pengrusakan lingkungan yang dilakukan oknum masyarakat yang mencari keuntungan pribadi.

”Menurut saya, sebaiknya Perda No 1 tahun 2012 itu dibatalkan saja, karena terbukti Perda tersebut tak bergigi,” ujar Asra Santayana.

Sementara itu Kepala Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Kebersihan Pemko Payakumbuh, Linda Kamal, yang diminta komentarnya terkait adanya aktivitas tambang tanah urugkan di bukit Palano jalan Lingkar Utara, Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat itu mengaku tak memiliki izin.

Namun demikian, ulas Linda Kamal, silahkan hubungi Kantor Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh untuk konfirmasi, karena soal izin pengalian menjadi wewenang lembaga tersebut. Diakui Linda Kamal, Dinas Tataruang dan Kebersihan Pemko Payakumbuh sudah melayangkan surat teguran kepada pengusaha tambang tanah urugkan tersebut. Namun, sampai kini himbauan itu tidak digubris pengusaha tambang.(malin​)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*