Perda yang Melindungi Adat di Sepuluh Nagari

Adat Nagari

Advertisements

Payakumbuh, PADANG-TODAY.com-Perda Kota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat di Nagari, merupakan Perda yang melindungi masyarakat adat pada 10 nagari. Meliputi,  Aiatabik, Tiaka, Payobasuang, Koto Nan Gadang, Koto Nan Ompek, Limbukan, Auakuniang, Sungai Durian Lamposi, Parambahan Lamposi, dan Koto Panjang Lamposi.

Inilah, beberapa pasal-pasal penting dalam  Perda Pelestarian dan Pengembangan Adat Nagari yang digagas DPRD dan perlu diketahui khalayak luas:

Pasal 4 & Pasal 5:

Pasal ini terkait dengan tanggungjawab pemerintah daerah melestarikan dan mengembangkat adat di nagari.

Pasal 6 sampai Pasal 9:

Pasal ini tak hanya menjelaskan tentang  wilayah adat, tapi juga menegaskan keberadaan Limbago Pucuak Adat, Urang Nan Ompek Jinih, Jinih Nan Ompek, Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, Puti Bungsu dan Paga Nagari. Bukan itu saja, pasal ini juga menguatkan keberadaan KAN dan LKAAM.

Pasal 11:

Pasal ini mengatur perlunya sosialisasi, seminar dan pelatihan terhadap Lembaga Adat/Perangkat Adat. Kemudian, pasal ini bisa menjadi payung hukum bagi pemda, untuk mengalokasikan anggaran buat penyediaan sarana-prasarana dan operasional penunjang kegiatan lembaga adat/perangkat adat.

Pasal 15:

Pasal ini tidak hanya memberi payung hukum bagi pemda untuk memperbaiki rumah gadang di nagari. Tapi juga mewajibkan instansi pemda/swasta yang membangun gedung baru, memakai ornamen adat atau gonjong pada bangunannya.

Pasal 16.

Pasal ini mendorong pemda membuat kampung adat di beberapa nagari, dengan melibatkan peran aktig lembaga adat dan masyarakat.

Pasal 29:

Pasal ini mewajibkan wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan program dan pelestarian pengembangan adat di daerah kepada gubernur secara berkala, paling sedikit 1 kali dalam empat bulan.

Pasal 30:

Pasal ini mempertegas pembiayaan program dan kegiatan pelestarian dan pengembangan adat di nagari, dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.(rel/Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*