Perjuangan Pasangan Syamsuar Syam-Misliza Menjadi Kepala Daerah Oleh: Derizon Yazid

Syamsuar Syam lahir di Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang, Sumbar pada12 Desember 1950. Beliau dulu pernah menjadi dua kali menjabat sebagai Kepala Komandan Distrik Militer (Dandim) yakni sebagai Dandim 0101 Aceh Pidie 1999/2002 serta Dandim 0312 PESSEL. Syamsuar Syam sangat sederhana ini, setelah pensiun jadi Dandim bertenak sapi di rumah dalam kehidupan sehari-hari setelah pensiun jadi Dandim. Bepengalaman dalam memimpin selama 40 tahun saat aktif bertugas di TNI, kembali Syamsuar Syam maju mencalonkan sebagai kepala daerah di Kota Padang Pilkada 2018.

Sebelumnya Syamsuar Syam juga mencalon sebagai kepala daerah di jalur perseorangan berpasangan dengan Mawardi Nur pada Pilkada 2014. Pada Pilkada 2014, pasangan Syamsuar Syam-Mawardi Nur memperoleh suara sebanyak 4.616 atau 1,47 persen, saat itu ada 10 pasangan ikut bertarung di Pilkada 2014.

Namun Pilkada 2018, kembali Syamsaur Syam ikut bertarung dimana maju lewat jalur indepeden. Pilkada Tahun 2018 pasangan yakni Misliza sang istri tercinta.

Majunya Syamsuar Syam lewat jalur perseorangan diketahui setelah dirinya mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang, Rabu, (29/11) malam pukul 23.59. Syamsuar Syam datang ke KPU bersama Misliza. Syamsuar Syam sebagai bakal calon wali kota, sang istri sebagai bakal calon wakil wali kota Padang.

 

Syamsuar Syam sangat sederhana ini, dalam kehidupan sehari-hari bertenak sapi di rumah setelah pensiun jadi Dandim atau tidak aktif lagi di TNI-AD. “Setelah purna tugas di TNI saya masih ingin mengabdi. Bagi saya pengabdian berhenti ketika seorang manusia telah menemui ajalnya,”kata Syamsuar Syam.

Masyarakat Padang sangat terkejut begitu tahu Syamsuar Syam berpasangan dengan istrinya ikut bertarung di Pilkada 2018. Tidak disangka ada pasangan suami-istri mau maju di Pilkada 2018. Kehadiran balon kandidat dari kalangan Independen pada Pilwako menjadi perhitungan yang sangat berbahaya bagi balon wako dan wawako lainnya, dan hal demikian menjadi perhitungan yang sangat mendasar untuk raih kemenangan pada Pilwako dan wawako nanti.

“Maju berpasangan dengan istri, tentu akan menepis potensi konflik antara walikota dengan wakil walikota yang selama ini kerap terjadi,” kata Syamsuar Syam.

Saat mendaftar, pasangan tersebut diantar oleh tim suksesnya yang berjumlah sekitar 20 orang. Syamsuar Syam-Misliza datang ke KPU Padang menyerahkan berkas dukung sebanyak 41.116 lembar dukungan foto kopi elektornik (E-KTP).Syamsuar Syam mengumpulkan KTP dibantu tim sukses, yang tersebar di beberapa kecamatan Kota Padang.

Adapun syarat minimal dukungan calon perseorangan untuk Kota Padang ini sebanyak 41.116 buah KTP atau 7,5 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan gubernur Sumbar pada 2015 lalu yang berjumlah 548.213 orang. Syarat dukungan yang dikumpulkan itu harus tersebar minimal pada enam dari 11 kecamatan yang ada di daerah itu.

Syarat dukungan Bapaslon Syamsuar Syam dan Misliza yang dinyatakan telah memenuhi syarat (MS) sebanyak 26.586 dari 41.116 dukungan yang harus diserahkan ke KPU Kota Padang. Dukungan itu tersebar di 10 kecamatan se-Kota Padang.

Dari 10 kecamatan tersebut, dukungan terbesar terdapat di kecamatan Kuranji yakni sebanyak 23.094 dan yang paling sedikit terdapat di kecamatan Padang Barat yakni 4 dukungan. Sementara, syarat dukungan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 14.530.

“Artinya, saat ini syarat dukungan Bapaslon Syamsuar Syam-Misliza masih kurang sekitar 14.530. Bapaslon Syamsuar Syam-Misliza harus menyerahkan berkas dukungan sebanyak dua kali lipat dari 14.530 atau sebanyak 29.060,” tambah Sawati.

Jika syarat dukungan telah diserahkan,KPU Padang selanjutnya akan melakukan verifikasi terhadap berkas dukungan tersebut.

“Jika misalnya nanti syarat dukungan yang diserahkan oleh Bapaslon Syamsuar Syam-Misliza kurang dari 29.060, maka Bapaslon Syamsuar Syam-Misliza tetap tidak bisa melanjutkan dalam proses pemilihan walikota dan wakil walikota Padang periode 2018-2023,”jelas Muhammad Sawati.

Tersandung di LHKPN

Langkah pasangan Syamsuar Syam-Misliza untuk maju di Pilkada Padang sedikit tersandung di laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat pendaftaran calon kepala daerah. Persyaratan administratif merupakan bagian yang harus dipenuhi calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2018. Jika tak lengkap, konsekuensinya yang bersangkutan tak bisa mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah.

Pasangan ini maju lewat jalur perseorangan dan mendatangai KPU Padang untuk mendaftar menjelang detik-detik akhir pendaftaran, Rabu (10/1) malam atau tepat 1,5 jam jelang tutup pendaftaran pada pukul 24.00 WIB. KPU memeriksa seluruh berkas persyaratan pasangan suami istri saat pendaftaran.

Suami istri ini gagal menunjukkan bukti laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat pendaftaran.

KPU bersikukuh bahwa pasangan calon (Paslon) wajib memperlihatkan proses surat LHKPN. Sebaliknya, paslon beralasan bukti LHKPN masih diproses KPK karena adanya permintaan perbaikan.

Syamsuar Syam menyebutkan, pihaknya telah melakukan proses pengurusan LHKPN ke KPK. Namun, karena prosesnya menggunakan surat eletronik, dirinya tidak bisa menunjukkan resi atau surat bukti proses pelaporan harta kekayaan tersebut.

Pemeriksaan berkas Syamsuar Syam-Misliza berlangsung cukup lama, namun KPU Padang akhirnya memutuskan pasangan suami istri tidak memenuhi syarat. KPU tidak bisa menerima karena suratnya kurang.

“Berdasarkan ketentuan, dokumen (LHKPN) ini harus ada. Ada surat yang dikeluarkan oleh instansi terkait yakni KPK yang menyatakan bahwa dokumen itu sedang diproses, atau minimal tanda terima. Nah dokumen ini yang tidak bisa dilihatkan oleh bakal pasangan calon Syamsuar Syam-Misliza,”kata Riki Eka Putra Divisi Hukum KPU Padang.

Syamsuar Syam tidak menerima keputusan KPU menyatakan tidak memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2018. Keputusan KPU tersebut tidak adil. Syamsuar melapor ke Panwaslu.

“Saya sebagai warga negara akan menuntut ini secara hukum, sesuai prosedur yang berlaku, dan melapor pada Panwaslu Padang,”ungkap Syamsuar Syam.

Menang gugatan di Panwaslu

Perjuang Syamsuar Syam terus dilakukan yakni dengan melaporkan ke Panwaslu dimana tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah di Pilkada Padang. Sidang permusyawara Panwaslu berlangsung selama lebih kurang 12 hari dengan mendatangkan saksi-saksi oleh pasangan Syamsuar Syam-Misliza serta saksi ahli dari KPU. Saksi sidang musyawarah diantaranya Dekan Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti Padang, Otong Rosadi, serta Khairul Fahmi.

Upaya pasangan Suami istri akhirnya membuahkan hasil Panwaslu Padang dimana permohonan bakal pasangan calon (Bapaslon) dari jalur perseorangan, Syamsuar Syam-Misliza diterima untuk melanjutkan kembali pemrosesan pendaftaran pascaputusan majelis musyawarah Panwaslu tersebut, Sabtu (27/1).

Dalam amar putusan, Panwaslu Padang mengabulkan permohonan Bapaslon Syamsuar Syam-Misliza, dan membatalkan berita acara (BA) hasil pemeriksaan dokumen persyaratan pendaftaran Bapaslon dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Padang pada tahun 2018.

Keputusan yang diambil Ketua Majelis Musyawarah, Alni didampingi anggota majelis, Dorri Putra dan Bahrul Anwar dan berdasarkan hasil pertimbangan dari fakta-fakta persidangan. Hal itu mulai dari pengajuan barang bukti (BB), sampai pada permintaan pendapat dari para ahli yang telah dipersaksikan dalam persidanmemproses kembali pencalonan Syamsuar Syam dengan pasangannya Misliza, dalam mengikuti Pilkada serentak 2018 itu.

“KPU Padang dapat menjalankan putusan majelis dimana memproses kembali pencalonan Syamsuar Syam dengan pasangannya Misliza, dalam mengikuti Pilkada serentak 2018 itu, waktu yang diberikan selama tiga hari setelah keputusan ini dibacakan,”kata Alni.

Ketua KPU Padang, Muhammad Sawati menyebutkan, KPU menjalankan perintah sesuai dengan hasil keputusan itu. Bahwasanya, majelis musyawarah memberi kesempatan tiga hari untuk menjalankan hasil keputusan tersebut.

Putusan Panwaslu Kota Padang dalam 3 hari kerja sejak putusan itu diputuskan akan dijalan oleh KPU, namun akan ada perubahan jadwal lagi. “Masa waktu menjalankan keputusan diberi rentang waktu selama 3 hari. KPU Kota Padang pun akan memproses persyaratan Bapaslon Syamsuar Syam-Misliza yang dirasa kurang, sampai waktu yang diberikan sesuai hasil keputusan Panwaslu tadi, tentu dalam pemrosesannya nanti akan terjadi kemoloran waktu,” kata Sawati.

Kembali Serahkan dukungan

Pasangan ini kembali di bolehkan ikut bertarung setelah permohonan dikabulkan Panwaslu Padang,namun harus menyerahkan kekurangan dukungan serta persyaratan lain untuk maju sebagai kepala daerah di Pilkada Padang Tahun 2018.

Pasangan suami istri kembali serahkan menyerahkan kekurangan bukti dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang. Pasangan ini menyerahkan sebanyak 35.000 lembar dukungan E-KTP.

Pasangan Syamsuar Syam-Misliza harus menyerahkan dukungan sebanyak 29.060 KTP lagi. “Jumlah itu dua kali lipat dari kekurangan syarat dukungannya sebanyak 14.030 dukungan,”kata Ketua KPU Padang, M.Sawati.

Dukungan pasangan suami istri yang sudah memenuhi syarat 26.586 dukungan. Jadi minimal harus ada 14.530 dukungan lagi yang memenuhi syarat, karena sesuai aturannya, minimal punya dukungan sebanyak 41.116 dukungan.

Syarat dukungan sebanyak 29.060 lembar berupa E-KTP diserahkan tersebut kemudian dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Padang. Pasangan suami istri ini harus melalui beberapa tahapan lagi sebelum dilakukan penetapan oleh KPU Padang sebagai bakal calon kepala daerah di Pilkada 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*