Pertama di Padang,Pasangan Suami-Istri Maju di Pilkada

 

 

Padang-today.com – Syamsuar Syam-Misliza pasangan suami istri menyerahkan syarat dukungan ke KPU Padang 61 ribu lebih dukungan berupa foto copy KTP di terakhir penyerahan berkas dukungan.

Pasangan suami istri ini maju di Pilkada Padang 2018 melalui jalur perseorangan. Pasangan ini menyerahkan dukungan ke KPU Padang diantarkan anak-anak serta tim suksesnya.

Syamsuar Syam menyatakan, bukti dukungan yang diserahkan ke KPU pada hari terakhir masa pendaftaran ini sebesar 61 ribu lebih foto copy KTP.

“Sebenarnya di rumah masih banyak lagi. Masih ada puluhan ribu lagi yang belum selesai direkap,”katanya.

Ia menjelaskan maju bersama istri di Pilkada Padang sangat sulit mencari pasangan cocok maupun seri hingga akhir jabatan.

“Makanya pilihan pasangan istri tercinta untuk maju di Pilkada Padang 2018,”ungkapnya.

Maju berpasangan dengan istri, tentu akan menepis potensi konflik antara walikota dengan wakil walikota yang selama ini kerap terjadi.

“Selama ini melihat dua tahun atau tiga tahun menjabat kepala daerah terus ada konflik, kalau dengan istri apapun dikerjakan akan tentunya bisa dibicarakan dengan istri pontesi konflik tidak ada,”jelas Syamsuar Syam.

Sementara itu Ketua Divisi Teknis KPU Padang, Candra Eka Putra belum bersedia memberikan keterangan terkait pendaftaran kedua pasangan calon dari jalur perseorangan ini.

“KPU baru sebatas menerima syarat dukungan pasangan calon dari jalur perseorangan. Kita memiliki waktu sampai Jumat (1/12/2017) untuk meneliti, apakah syarat dukungan yang diserahkan telah sesuai aturan,”katanya.

Ia menjelaskan,syarat minimal dukungan calon perseorangan untuk Kota Padang ini sebanyak 41.116 buah KTP atau 7,5 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan gubernur Sumbar pada 2015 lalu yang berjumlah 548.213 orang.

“Syarat dukungan yang dikumpulkan itu harus tersebar minimal pada enam dari 11 kecamatan yang ada di daerah itu,”ungkapnya.

Setelah pengumpulan syarat dukungan ini,lanjut Candra mengacu pada pasal 48 Undang-undang Pilkada,  KPU Kota Padang melakukan tiga verifikasi. Verifikasi pertama, yaitu verifikasi jumlah dukungan serta jumlah sebaran, kemudian yang kedua verifikasi administrasi yang dilakukan KPU dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Ketiga verifikasi faktual dengan metode sensus, petugas menemui langsung setiap pendukung calon yang menyerahkan KTP-nya. Bila pendukung calon tak bisa ditemui, maka pasangan calon diberi kesempatan untuk menghadirkan mereka di kantor PPS.

“Jika pasangan calon masih tak bisa menghadirkan pendukung mereka ke kantor PPS, maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kemudian setelah itu direkapitulasi kembali. Kalau ada kekurangan, akan ada masa perbaikan,”jelasnya.(der)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*