PP Nomor 11 Tahun 2017 dengan Penguduran Diri Pejabat di Pemkab Padang Pariaman

Padang-today.com__ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017, juga mengatur tentang masalah pangkat dan jabatan.

Menurut PP ini, pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.

Terkait dengan adanya payung hukum yang mengikat ASN dalam melaksanakan tugas keseharianya mereka bekerja dengan aturan yang berlaku. Namun sebaliknya, disat ASN itu tidak merasa nyaman dalam melaksanakan tugas, patutkah aturan itu dikesampingkan oleh pejabat yang tidak merasa nyaman dalam melaksanakan tugasnya sebagai ASN.

Mundur dari jabatan adalah sebuah fenomena yang jarang terjadi di kalangan pejabat. Meskipun fenomena mundur bukanlah hal baru, namun tidak banyak dilakukan di daerah kita. Tidak banyak diantara orang yang menduduki jabatan melakukan self evaluation untuk mempertanyakan bahwa apakah saya berhasil dan sukses atau mampukah saya menjalankan amanah ini?

Hal ini dapat kita jumpai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman yang di pimpina oleh seorang direktur didaerah itu. Sebanyak sebelas orang pegawai pejabat struktural Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Parit Malintang Padang Pariaman, Sumbar, secara bersamaan mengundurkan diri di daerah itu.

Pejabat di RSUD itu melayangkan surat kepada Dinas Kesehatan, Jumat, 08-02-2019 beberapa hari lalu perihal pernyataan pengunduran diri sebanyak sebelas orang pejabat dengan alasan cukup klasik mosi tidak percaya atas kepemimpinan Direktur RSUD tersebut.

Pada surat itu, tertera bahwa alasan mundurnya para pejabat tersebut disebabkan terjadinya komunikasi yang tidak baik antara pimpinan RSUD (Direktur) dengan bawahannya. Selain itu, tidak harmonisnya hubungan pekerjaan yang dijalankan dalam keseharian.

Sebelas pejabat yang mundur dari jabatan diantaranya: Kepala Bagian (Kabag) TU, Kasi Bidang Perencanaan, Kabid Pelayanan Medis, Kabid Penunjang Medis, Kasi Perawatan, Kasi Penunjang, Bid Perencanaan, Kabag Umum dan bidang, Kasi Pelayanan, Kabid Keuangan dan Kasubag Keuangan.

“Benar kita telah menerima surat pengunduran diri pejabat di RSUD Parit Malintang dari jabatannya yang berjumlah 11 orang,” kata Plt. BKPSDM Mayzar Selasa 12/0202019 beberapa hari lalu.

Terkait dengan hal diatas, pihaknya akan mencari solusi atas polemik tersebut. Menyangkut adanya pengunduran diri dari masing-masing ASN yang mengisi jabatan di RSUD itu akan disikapi oleh pimpinan.

“Sedangkan menyangkut pengunduran diri mereka itu merupakan hak yang bersangkutan dan kita telah menerima surat pengunduran diri mereka dari jabatannya,” kata Mayzar.

Terpisah salah seorang Pejabat RSUD yang menyatakan mengundurkan diri Jabatannya selaku Kabag TU, Yusra Zein mengatakan, surat pengunduran diri mereka telah diserahkan pada BKPSDM pada Jumat beberapa hari lalu.

“Jadi pada intinya kalau sudah tidak nyaman lagi pada jabatan yang kita emban untuk apa dipertahankan,” ucapnya saat dihubungi wartawan dengan telepon seluler, Rabu (13/02).

katanya, mereka yang mengundurkandiri karena alasan:
a. Tidak adanya komunikasi yang baik antara jajaran dan bawahannya dalam menjalankan tugas.
b. Banyaknya pembagian tugas yang tidak sesuai dengan TUPOKSI masing-masing bidang dan bagian.
c. Beberapa kebijakan terkait pelayanan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
d. Beberapa pelaksanaan kegiatan yang dijalankan tidak berdasarkan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.
e. Tidak adanya fokus prioritas
Dalam menjalankan kegiatan sehingga menurut penilaian kami akan berpotensi menyebabkan defisit berkelanjutan pada keuangan BLUD RSUD.
f. Beberapa proses pencairan dana/spj atas perintah langsung pimpinan daerah tidak sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku.

Selain itu, komunikasi yang tidak baik antara pimpinan RSUD (Direktur) dengan bawahannya menambah tidak harmonisnya hubungan pekerjaan yang dijalankan dalam keseharian.

“Saat ini kita masih menjalankan tugas sebagaimana mestinya, sembari menunggu keputusan dari Kepala Daerah,” tandasnya menghakiri.

Menanggapi itu, akan kah terjadinya benturan dengan aturan yang telah dilahirkan tentang yang dimaksud dengan pengunduran diri dari dinas aktif merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil Negara.

Kendati demikian, semuanya ini tentu dijawab oleh pengambil kebijakan di daerah itu. (suger)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas