Pelayanan Informasi Sudah Diatur Bupati, PPID Sudah Resmi di Limapuluh Kota

Limapuluh Kota, PADANGTODAY.COM -Mewakili Bupati Limapuluh Kota, Kabag Humas Setkab Muhammad S menyampaikan tentang kebijakan Bupati menyoal teknis informasi dan pelayanan media, di ruang Kabag Humas, Jumat (17/10). Ruang kerja Muhammad S dipenuhi wartawan yang berkumpul dalam tema jumpa per situ.

”Bupati sudah mengeluarkan Peraturan tentang adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID ini ditanggung jawabi atau Penanggung Jawab oleh Sekretaris Daerah,” ujar Muhammad S kepada para wartawan.

Sementara, untuk Kabag Humas Muhammad S sendiri selaku Ketua PPID. Ada pula Badan Koordinasi Kehumasan (Bako Humas) Daerah diketuai oleh Kadis Perhubungan dan Komunikasi Informasi Rasdison.

Muhammad S mengatakan, perimbangan pelayanan informasi sudah sejak lama dikatakan oleh Bupati bahwa pelayanan informasi mengenai aparatur ditanggungjawabi oleh Humas Setkab. Sedangkan informasi berkaitan publik sebenarnya sudah berada di wewenang Dishubkominfo selaku penanggung jawabnya.

”Namun, selagi kita punya kemampuan, kita bantu media untuk pelayanan yang optimal,” demikian kata Kabag Humas Muhammad S.

Mengenai liputan lapangan, Humas Sekretariat Kabupaten Limapuluh Kota tetap melayani wartawan dengan pembuktian pemuatan berita. Wartawan yang ikut serta meliput akan dapat bantuan peliputan sesuai standar anggaran biaya yang ditetapkan.

Majunya Humas Limapuluh Kota, terletak pada pelayanan media yang mulai berkembang. Tak hanya media cetak saja media online, televisi, dan radio juga masuk dalam standar biaya liputan yang ditetapkan.
”Pelayanan liputan memang terbatas, pada kegiatan lapangan dan kunjungan Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua Penggerak PKK. Baru untuk tiga pejabat tersebut. Jika, liputan sudah dilakukan dan ditayangkan, maka Humas tentu tidak akan tinggal diam. Ada bantuan bagi wartawan yang meliput kegiatan dengan standar biaya tertentu,” ungkap Muhammad S yang murah senyum ini.

Untuk hal ini, Humas sesuai Peraturan Bupati tidak memberikan bantuan bagi berita yang menyangkut partai dan menyinggung SARA. Serta, berita yang menimbulkan citra negatif bagi daerah, opini negative, termasuk kegiatan dan peristiwa yang terkiat legislatif dan yudikatif sepenuhnya.
”Pelayanan Humas Setkab memang terbatas di bidang eksekutif saja,” pungkas Muhammad S mengakhiri jumpa pers dengan para wartawan.(malin​)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*