PPP Ajukan Gugatan ke MK

 

    Padang-today.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajukan gugatan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) ke Mahkamah konstitusi terkait Pileg 2019.

“Pihaknya mengajukan gugatan DPRD Provinsi untuk daerah pemilihan Sumbar 2 ke MK,”kata Ketua DPW PPP Sumbar, Hariadi di Padang.

   Ia menjelaskan, surat gugatan telah dimasukan melalui DPW Sumbar diteruskan ke DPP selanjutnya untuk didaftarkan gugatan ke MK.

“Hanya satu permohonan gugatan yang diajukan PPP ke MK,”ungkapnya.

    Gugatan diajukan PPP berawal dari salah seorang caleg PPP DPRD provinsi untuk dapil Sumbar 2 (Pariaman-Padangpariaman).
Caleg PPP ketika pencoblosan menemukan salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Padang pariaman kurang surat suara. Saat itu diketahui Bawaslu Padangpariaman untuk meminta tambah surat suara.
Kertas suara kurang dua ratus, sementara pemilih lebih dari dua ratus orang, namun surat suara tidak tambah petugas KPPS.

   Hariadi menambahkan, dikabarkan Bawaslu meminta untuk mengulang pemungutan suara di tps tersebut. Namun tidak dilakukan pemungutan suara ulang.

“Ini lah dilaporkan PPP, mengakibatkan hilang perolehan suara,”jelas Hariadi.

   Sementara itu Komisioner KPU Sumbar, Izwaryani menyataakan sebanyak 8 pemohon dari Provinsi Sumbar mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

   “Berdasarkan informasi diterima KPU Sumbar, ada 8 pemohon ajukan gugatan PHPU ke MK,”kata dia.

Data diterima KPU Sumbar mengajukan PHPU ke MK diantaranya DPR-RI Sumbar 1 partai PDIP, Dpr sumbar 2 pertai Berkarya, DPRD Provinsi Sumbar 2 mengajukan PPP., DPRD Padang 3 partai Nasdem, DPRD Agam 4 partai PAN, DPRD dapil Sijunjung 3 partai Demokrat, DPRD dapil Kabupaten Pesisir Selatan 2, partai PAN.

“Sedangkan caleg DPD tidak ada mengajukan gugatan PHPU ke MK,”jelas Izwaryani.

Izwaryani menambahkan, KPU akan melampirkan data dari KPU daerah tentang mana saja yang mendapat gugatan dan KPU daerah mana saja yang perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi gugatan.

Secara internal, akan mempersiapkan diri untuk menghadapi gugatan PHPU pilpres, PHPU pileg dan PHPU pemilihan anggota DPD.

   “Tim yang akan menangani adalah tim pengacara, tim tenaga ahli Biro Hukum KPU dan staf Kesekretaitan KPU akan menjadi bagian dari tim KPU dalan menghadapi gugatan PHPU selama dua bulan ke depan. Ini kan bukan perkara yang ringan, tapi butuh konsentrasi, butuh data yanga akurat dan butuh stamina yang ganda dalam menghadapi ini,” jelas Izwaryani. (dg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas